Pemerintah Siapkan Rp493 T untuk Program Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp493 triliun untuk program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin termasuk yang menyandang disabilitas.

Penyiapan dana merupakan salah satu upaya untuk menangani dan mengentaskan kemiskinan ekstrem yang selama ini menjadi pekerjaan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Hal ini disampaikan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono.

Menurutnya, pemerintah serius dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem yaitu dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Menurut Nunung, berbagai upaya pemerintah dalam menangani Kemiskinan Ekstrem sudah berjalan baik. Terbukti tingkat Kemiskinan Ekstrem telah turun dari tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan bisa mencapai 0 persen.

Upaya tersebut di antaranya yaitu dengan adanya program pengurangan beban masyarakat melalui program perlindungan sosial.

Ada pula program bantuan sosial regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, bantuan permakanan dan ATENSI untuk lansia dan penyandang disabilitas.

Selain itu, saat ini diberikan juga bantuan untuk ketahanan pangan keluarga melalui Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras.

"Berbagai program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem terbukti telah memberikan dampak positif. Hasil kajian kami menunjukan bahwa berbagai program perlindungan sosial tersebut pada dasarnya terbukti efektif untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga khususnya untuk masyarakat persentil bawah," ujar Nunung mengutip keterangan pers Kemenko PMK, Sabtu (30/3/2024).

Selain program bantuan sosial, pemerintah juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk kelompok menengah. Seperti adanya skema jaminan sosial kesehatan yang saat ini cakupan pesertanya terbesar di seluruh dunia.

Ada pula jaminan sosial ketenagakerjaan yang di dalamnya juga melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan pekerja rentan dapat perlindungan.

Selain itu, untuk jaring pengaman sosial, pemerintah juga memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga dengan 450VA dan 900VA maupun LPG 3kg. Serta subsidi BBM yang saat ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu, untuk sektor perumahan, pemerintah juga menyediakan insentif untuk PPN pembelian rumah harga dibawah Rp5M dan bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ada pula bantuan untuk rumah sejahtera bagi masyarakat miskin sebesar Rp20 juta.

“Pemerintah daerah telah secara aktif berkontribusi dengan melakukan berbagai inovasi dalam mengentaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem di daerahnya, memanfaatkan APBD, kemitraan dengan sektor nonpemerintah dan juga regulasi untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” jelas Nunung.

Nunung juga menyampaikan, persoalan kesejahteraan sosial bukan hanya persoalan ekonomi. Namun juga perlu dilihat dari segi sosiologis dan antropologis masyarakat.

Untuk itu, saat ini Kemenko PMK juga sedang mengkaji besaran manfaat bantuan dengan melihat dari indeks kemahalan wilayah. Variasi tingkat kemahalan antar wilayah berimplikasi pada nilai riil bantuan (purchasing power) yang berbeda antar wilayah.

"Oleh karena itu, tingkat kemahalan kebutuhan pokok antar daerah perlu diakomodasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial, terutama pada program yang berbasis uang tunai," ungkapnya.

Nunung berharap, dengan adanya reformasi terhadap program-program yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, maka tidak akan ada kesenjangan sosial lagi di tiap daerah.

"Kami optimis dengan adanya berbagai program yang telah dilakukan dan semangat kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dan melibatkan lembaga non pemerintah, kita mampu mengurangi kesenjangan kesejahteraan sosial. Serta menuntaskan kemiskinan ekstrem sampai mendekati 0 persen dan menggapai target angka kemiskinan yang telah ditetapkan tahun 2024," pungkasnya.