Organisasi Disabilitas Harap Prabowo Subianto Beri Perhatian ke Seluruh Difabel Termasuk di Luar Pulau Jawa

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan bagi para penyandang disabilitas.

Salah satu yang mengungkap harapannya di era Kabinet Merah Putih adalah Direktur Bandung Independent Living Center (BILiC) Zulhamka Julianto Kadir.

Pria yang akrab disapa Anto berharap agar seluruh penyandang disabilitas mendapat perhatian. Tidak hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh Indonesia.

“Harapannya Jawasentris jadi hilirisasi, artinya semua penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses kemudahan untuk kehidupannya, untuk memenuhi hak-haknya,” kata Anto kepada Disabilitas Liputan6.com lewat pesan suara dikutip Rabu (23/10/2024).

Pengguna kursi roda itu menyampaikan, hal ini penting lantaran para penyandang disabilitas di daerah masih minim akses untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

“Para penyandang disabilitas di daerah-daerah, di luar Jawa masih minim sekali untuk mereka berpartisipasi dalam pelibatan secara langsung. Nah, mudah-mudahan Prabowo dan Wapresnya ada tim kerja atau staf khusus lagi yang bisa mengangkat teman-teman disabilitas ini agar lebih diberdayakan dan dimajukan lagi untuk di daerah-daerah,” harapnya.

Jangankan di daerah, sambungnya, di kota pun hak-hak disabilitas terkadang masih diabaikan, distigma, dimarjinalkan, dan didiskriminasi.

“Mudah-mudahan dengan presiden baru, harapan baru, semakin meluas lagi awareness dan sosialisasi disabilitas yang merata dari pusat ke daerah,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto memiliki 48 Kementerian dengan 48 Menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala lembaga di bawah presiden.

Angka ini lebih banyak jika dibandingkan dengan era pemerintahan Joko Widodo yakni 34 Kementerian.

Menanggapi hal ini, Anto berharap agar banyaknya kementerian sekarang bisa mempermudah akses birokrasi terkait penyandang disabilitas.

“Dengan banyaknya kementerian ini semoga bukan mempersulit birokrasi tapi justru mempermudah birokrasi penyandang disabilitas untuk mengakses informasi tentang pemenuhan hak di berbagai sektor,” kata Anto.

Anto kembali berharap, Prabowo Subianto bisa menegaskan pada jajarannya agar seluruh masyarakat dapat menjadi prioritas termasuk penyandang disabilitas.

“Tentunya kepentingan disabilitas itu pasti ada di semua sektor, semua sektor tidak terlepas dari disabilitas. Dan konsep universal design itu wajib memadai, terutama Ibu Kota Nusantara (IKN) harus memenuhi konsep universal design, harus inklusif.”

Anto mendorong agar Prabowo dapat menggaungkan lagi bahwa para penyandang disabilitas memiliki potensi dan mampu mengaktualisasi diri ketika negara hadir untuk memberi dukungan pada mereka.

Tak lupa, Anto menyinggung soal menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang berbeda dengan masa pemerintahan Jokowi, khususnya dalam nilai inklusi.

Pada pemerintahan Jokowi, ada penyandang disabilitas yang diangkat menjadi wakil menteri yakni Surya Tjandra. Penyandang disabilitas daksa polio itu dipercaya sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) mendampingi Menteri ATR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada saat itu, Sofyan Djalil.

“Di pemerintahan Joko Widodo ada wakil menteri disabilitas dan Staf Khusus Angkie Yudistia sebagai perwakilan penyandang disabilitas di sektor pemerintah pusat. Sementara, sampai saat ini di pemerintahan Prabowo belum ada pelibatan aktif penyandang disabilitas di kabinet.”

“Kita masih menunggu kejutan-kejutan lainnya, semoga sesuai yang disampaikan oleh Prabowo tentang seluruhnya mau dirangkul,” pungkasnya.