Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Alasan ASEAN Tak Boleh Ikut Campur Urusan Internal Negara Anggota

ASEAN punya prinsip tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Ini alasannya

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 24 Jan 2017, 21:20 WIB

Diterbitkan 24 Jan 2017, 21:20 WIB

Dr. Dinna Wisnu (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - ASEAN mendapat guncangan besar. Organisasi multilateral negara Asia Tenggara ini dinilai tak mampu mengatasi masalah internal anggotanya seperti persoalan Rakhine dan Laut China Selatan.

Sejumlah pihak dan analis menilai kegagalan ini disebabakan karena ASEAN menerapkan prinsip tidak mengintervensi/non-interference masalah dalam negeri negara anggota.

Kendati banyak yang menentang, Perwakilan Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Dinna Wisnu punya pandangan berbeda. Dia mengatakan, justru dengan adanya prinsip non-interference ASEAN bekerja sesuai tujuan pembentukannya.

"(Isu pencabutan non interference) itu lagu lama, (non-interference) itu yang buat stabil kalau semua interference kaya AS, gak suka (langsung) embargo, bayangin hancur banget ASEAN," kata Dinna di Wisma Antara, Selasa (24/1/2017).

"ASEAN di bangun untuk ciptakan stabilitas bukan mengintervensi yang lemah ingat itu, gak pernah ada intensi untuk intervensi satu sama lain," sambung dia.

Untuk menyelesaikan masalah di negara-negara anggota, ASEAN punya cara sendiri. Solusinya pun dinilai cukup efektif.

"Gimana caranya untuk banyak hal disepakati problem-nya harus diselesaikan negara itu sendiri jadi itu yang orang sering kali lupa. ASEAN mengupayakan solusi dari negara itu sendiri," ucap Dinna.

Dinna menjelaskan, ada alasan kenapa ASEAN menerapkan prinsip non-interference. Dia menjelaskan, hal itu sesuai dengan budaya yang ada di Asia Tenggara.

"Karakter orang ASEAN gak terbuka, di ASEAN gak pernah 10 negara berantem bareng-bareng gak pernah," sebutnya.

"Masing-masing punya sejarah makanya gak bisa intervensi coba dipikirin apa ada cara yang efektif, ketika satu negara sok jagoan, lo ada masalah berempat solusinya gini aja, gak mungkin itu," kata Dinna.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy ini pun menjelaskan, prinsip seperti yang dipakai di ASEAN bukan hal baru. Banyak organisasi yang sudah menggunakannya.

"Pinsip PBB aja gak pernah kayak gitu, prinsip right to protect sampai sekarang masih gak jalan. Negara besar kayak AS kalau ada masalah turun, ya kita langsung kita selesai," sebutnya

"(Non-interference) itu gak unik sama sekali, tak ada yang hendaki (intervenesi). Suriah yang kayak gitu aja gak mau di intervensi. Harus diapresiasi ASEAN punya fungsi jaga stabilitas," tutupnya.