Khawatir Demonstrasi, AS Rilis Travel Warning ke Yerusalem

Liputan6.com, Washington, DC - Di tengah tensi tinggi seputar polemik Yerusalem, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan travel warning bagi warga negaranya yang hendak berkunjung ke kota tersebut. Imbauan travel warning itu dirilis pada Rabu 5 Desember 2017 waktu setempat.

Seperti dikutip The Hill (6/12/2017), travel warning itu dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat khusus kepada seluruh anggota pemerintahan AS beserta para keluarganya, menyusul kekhawatiran atas potensi pecahnya demonstrasi besar di kota yang dalam Bahasa Arab bernama Al Quds Al Sharif atau Yerusalem.

"Mengingat seruan demonstrasi yang meluas yang dimulai pada tanggal 6 Desember di Yerusalem dan Tepi Barat, pegawai pemerintah AS dan anggota keluarga tidak diizinkan -- sampai pemberitahuan lebih lanjut -- untuk melakukan perjalanan pribadi di Kota Tua Yerusalem dan Tepi Barat, termasuk Bethlehem dan Jericho," seperti dikutip dari laman resmi Kedutaan AS di Israel yang menerima memo dari Kemlu AS.

"Pegawai pemerintah AS yang hendak pergi ke Kota Tua Yerusalem dan Tepi Barat hanya boleh dilakukan dalam kapasitas urgensi penting dengan pengamanan ekstra," lanjut pernyataan tersebut.

Washington juga mengimbau agar warga AS menghindari 'keramaian dan tempat-tempat di mana terjadi peningkatan presensi personel militer atau polisi', baik itu di Yerusalem maupun di sejumlah titik di kawasan. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan keputusannya untuk memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem sesegera mungkin pada pekan ini atau awal pekan mendatang -- sebuah langkah diplomatik yang jika dilakukan akan memberikan pesan politik bahwa Washington mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Langkah tersebut -- jika benar-benar akan dilakukan -- merupakan bentuk Trump untuk memenuhi janji kampanyenya.

Akan tetapi, langkah tersebut justru akan memberikan perubahan radikal atas kebijakan AS yang selama berpuluh-puluh tahun yang mengatakan bahwa status Yerusalem harus ditentukan dalam perundingan damai antara Israel dan Palestina.

Namun, kabar terbaru menyebut, Presiden Trump mungkin akan menandatangani sebuah pengabaian yang menunda langkah tersebut selama enam bulan ke depan.

Kendati demikian, laporan terkini menduga, presiden ke-45 AS itu tetap akan mengumumkan niatnya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Terakhir, Trump dilaporkan telah melakukan sambungan komunikasi dengan beberapa pemimpin negara Eropa dan Arab. Para pemimpin itu berpikiran serupa, yakni mendesak Trump untuk tidak melakukan langkah tersebut, dengan alasan akan semakin memperburuk ketegangan yang terjadi di kawasan.