Menhan AS - RI Sepakat untuk Serahkan Isu Korea Utara kepada PBB

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah tensi tinggi seputar rudal dan nuklir Korea Utara, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis menyatakan agar menyerahkan isu tersebut sepenuhnya kepada PBB.

Hal itu disinggung oleh kedua menhan saat melakukan dialog bilateral di Gedung Kemhan RI di Jakarta, 23 Januari 2018.

"Untuk Korea Utara, kita (Ryamizard - Mattis) berbicara untuk mengajak PBB menekan Korea Utara agar patuh hukum internasional," kata Ryamizard dalam sebuah konferensi pers bersama Mattis selepas dialog bilateral di Gedung Kemhan RI (23/18/2018).

"Kita juga minta agar semua pihak jangan memanas-manasi situasi lah. Bersama-sama menahan diri, jangan membuat dia (Korea Utara) lebih panas lagi dan terprovokasi. Tidak boleh. Berlaku untuk semua negara di kawasan," tambah Ryamizard.

Menhan RI juga menyatakan bahwa dirinya sepakat dengan Menhan AS agar menyerahkan isu Korea Utara kepada PBB, agar organisasi itu mampu 'menekan Korea Utara supaya tak lagi melakukan tindakan yang tidak baik dan segera patuh terhadap hukum internasional'.

Pada gilirannya menyampaikan keterangan pers, Jim Mattis sendiri tak gamblang memaparkan isu Korea Utara. Namun, dalam pernyataannya, sang Menhan AS mengatakan siap bekerja sama dengan Indonesia untuk melakukan penegakan hukum internasional terhadap sejumlah isu dunia yang tengah memanas.

"Kita (AS) akan terus bekerja sama dengan kalian (Indonesia) untuk menjamin keamanan, kesejahteraan ... kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum internasional ... Semua itu penting bagi semua negara," kata sang Menhan AS.

"AS - Indonesia ingin menjamin perdamaian dengan benar-benar melakukannya, tak hanya sekadar kata-kata semata," tambah Jim Mattis.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menyatakan bahwa Washington siap berkomitmen untuk membantu Indonesia seputar isu kawasan Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara.

Hal itu diutarakan oleh Mattis dalam konferensi pers gabungan bersama Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, usai keduanya melakukan dialog bilateral di Gedung Kemhan RI, di Jakarta, 23 Januari 2018.

"Amerika Serikat siap membantu Indonesia untuk mempertahankan kewaspadaan domain maritim di Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara," kata Menhan Mattis di pada Selasa, 23 Januari 2018.

"Hal itu yang akan kita tindak lanjuti. Kami (Mattis dan Ryamizard) pikir, kami harus melakukannya dengan bekerja sama," tambahnya.

Mattis juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki peranan penting di kawasan laut yang belakangan ini menimbulkan polemik dan persengketaan, yang melibatkan China, sejumlah negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, serta Amerika Serikat -- di mana Amerika Serikat berbeda kawasan, tetapi tampak memiliki agenda kepentingan politik di kawasan tersebut, sebagai bagian dari konsep 'Indo-Pasifik' yang diutarakan Presiden Donald Trump.

"Jelas bahwa peran Indonesia di kawasan itu sangat penting," kata Mattis.

Mattis juga menggarisbawahi signifikansi peran ASEAN -- di mana Indonesia merupakan salah satu negara motor penggerak organisasi tersebut -- dalam menjamin dan mempertahankan keamanan di kawasan maritim tersebut.

Namun dalam konferensi pers, sang Menhan AS itu tidak menjelaskan secara detail mengenai bentuk partisipasi dan bantuan seperti apa yang akan diberikan oleh Washington DC terhadap Indonesia terkait isu Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara.

Kendati demikian, Mattis menegaskan bahwa ia dan Ryamizard siap berkomitmen untuk memandang isu kawasan maritim itu secara damai. Keduanya juga berkomitmen untuk mempertahankan perdamaian di kawasan maritim tersebut.

"AS dan Indonesia sama-sama melihat kawasan maritim tersebut sebagai kawasan damai. Dan kami ingin mempertahankannya agar tetap dalam kondisi yang damai, supaya mampu memberikan kesejahteraan bagi negara-negara di sekitarnya, terlepas dari ukuran negara-negara tersebut," kata Mattis.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Mattis juga menegaskan bahwa Amerika Serikat siap membantu visi Presiden RI Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

"Kami akan membantu Presiden Joko Widodo terkait visi itu. Kami melihat visi itu sebagai visi yang sehat dan sangat penting untuk menjamin perdamaian di kawasan maritim sekitar," papar pria yang kerap disematkan julukan 'The Mad Dog' oleh berbagai media Barat itu.