Konferensi Digital Australia-RI Bahas Peran Teknologi bagi Publik

Indonesia Australia Digital Forum 2018 terbentuk atas prakarsa Presiden Joko Widodo dan PM Malcolm Turnbull.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 31 Jan 2018, 14:49 WIB
Diterbitkan 31 Jan 2018, 14:49 WIB
Australian Ambassador for Cyber Affairs, Dr Tobias Feakin saat memaparkan implementasi teknologi digital bagi masyarakat (Liputan6.com/Teddy Tri Setio Berty)
Australian Ambassador for Cyber Affairs, Dr Tobias Feakin saat memaparkan implementasi teknologi digital bagi masyarakat (Liputan6.com/Teddy Tri Setio Berty)

Liputan6.com, Jakarta - Di awal tahun 2018, pemerintah Indonesia dan Australia menjalin kerja sama sektor digital yang dianggap penting bagi terciptanya kehidupan yang baik di masyarakat.

Perwujudan kerja sama ini ditandai dengan penyelenggaraan konferensi digital bertajuk "Indonesia Australia Digital Forum 2018".

Ada banyak poin pembahasan yang diadakan dalam forum ini. Salah satunya topik Smart Goverment yang diimplementasikan dalam dunia digital.

Forum yang berlangsung sejak 31 Januari hingga 1 Februari 2018 ini berbicara soal peran digital dan kemajuan teknologi yang dapat membantu program pemerintah Australia dan Indonesia demi terciptanya kehidupan yang layak.

Layanan publik dan fasilitas di sebuah kota dapat tercipta berkat bantuan teknologi yang kian pesat berkembang.

Dalam sesi Setting the scane: are goverments ready for change? dihadirkan pembicara dari kedua negara. Kepala Jakarta Smart City, Setiaji ambil bagian dalam forum itu.

Pada pemaparannya, Setiaji menjelaskan soal kesiapan Jakarta sebagai ibu kota dalam pengaplikasian teknologi pada layanan publik.

"Sejak dibentuknya Jakarta Smart City, banyak yang mempertanyakan, seberapa lamakah program ini akan bertahan. Maka jawaban saya adalah akan bertahan lama," ujar Setiaji saat memaparkan penjelasannya di Hotel Fairmont, Rabu (31/1/2018).

"Bicara soal Smart City, maka kita akan dihadapkan dengan definisi yang sangat luas. Namun, arti yang sebenarnya adalah bagaimana sebuah kota dapat meningkatkan pelayanan publik yang baik," ujarnya.

Setiaji juga menggambarkan bahwa bentuk dari perwujudan Smart City dengan sebuah contoh.

"Salah satu contoh adalah soal perizinan. Jika selama ini kita membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk sebuah proses perizinan, maka dengan bantuan teknologi, kita bisa mempersingkat waktu pengerjaan jadi satu hari. Bahkan jika hal ini semakin diperluas bisa jadi 1 jam saja," jelas Setiaji saat menjelaskan soal kecanggihan dunia digital.

Implementasi Jakarta Sebagai Kota Smart City Lewat Teknologi Digital

Uji Coba Hari Pertama Transjakarta Koridor 13 Gratis
Bus Transjakarta saat uji coba pengoperasian Koridor 13 rute Tendean-Ciledug di Jakarta, Minggu (13/8). Untuk pengoperasian hari ini, bus TransJ di Koridor 13 hanya berhenti di 3 halte yaitu Tendean, Adam Malik dan Puri Beta (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dari sekian banyak pengimplementasian salah satu program Jakarta Smart City (JSC) yang dapat dirasakan oleh warga ibu kota adalah layar pemantau di tiap halte Transjakarta.

Internet of Things (IoT) adalah sistem yang digunakan dalam sistem pemantauan. Pengguna moda tranportasi ini dapat memantau posisi bus dalam kondisi real time.

Dari sana, terpampang jadwal ketibaan dan keberangkatan yang disajikan dalam bentuk estimasi.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan panggilan darurat untuk ambulans. Jika dalam sebuah kondisi ada kecelakaan dan memerlukan bantuan ambulans, maka sebuah aplikasi yang diciptakan akan dapat memanggil ambulans terdekat.

 

Penerapan Digital dalam Pelayanan di Australia

Forum Digital Australia-Indonesia ini adalah prakarsa bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull (IADF)
Forum Digital Australia-Indonesia ini adalah prakarsa bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull (IADF)

Australian Ambassador for Cyber Affairs, Dr Tobias Feakin, yang juga hadir sebagai pembicara dalam forum itu memaparkan bahwa dengan bantuan digital dalam ranah pemerintah dapat dipastikan keamanannya.

"Informasi pelayanan dapat diperoleh lewat bantuan sosial media. Ini juga bagian dari tanggung jawab untuk mempertahankan kreativitas," ujar Feakin.

"Misi dari penerapan teknologi digital ini adalah memastikan tujuan fundamental yang akan kita raih. Tujuan fundamental itu adalah memastikan pelayanan publik," jelasnya.

Bagi Tobias Feakin, peranan dunia digital tak boleh disepelekan. Cara ini harus terus dirangkul karena manfaatnya yang sangat besar.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pertukaran inovasi dapat dicapai lewat kerja sama kedua pimpinan negara.

Saat ditanya soal cara pemerintah daerah dalam menerapkan sistem serupa, Feakin menjawab, cara yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa langkah yang akan diambil harus dilakukan secara cepat.

"Selain harus bekerja secara cepat dan tepat, pemerintah juga harus bekerja sama dengan banyak organisasi yang terlibat dalam dunia digital. Lewat pertukaran informasi maka sistem pengaplikasian teknologi digital dapat berjalan dengan baik," ujar Tobias Feakin.

Sejalan dengan Tobias Feakin, Setiaji juga mengatakan bahwa pemerintah kota dan daerah harus terlebih dahulu berubah jika menginginkan penerapan digital digunakan oleh masyarakat.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya