PBB: China Harus Menghentikan Penahanan Muslim Uighur

PBB mendesak pemerintah China untuk menghentikan penahanan sepihak terhadap komunitas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang Barat, China.

oleh Happy Ferdian Syah Utomo diperbarui 31 Agu 2018, 11:34 WIB
Diterbitkan 31 Agu 2018, 11:34 WIB
Mesjid di XinJiang
Muadzin melakukan panggilan shalat di Masjid terbesar di XinJiang. (AFP)

Liputan6.com, Beijing - Para ahli hak asasi manusia (HAM) PBB menyerukan agar China menutup "kamp pendidikan ulang", yang diduga bertujuan politik terhadap komunitas muslim Uighur.

PBB juga menyerukan kepada Beijing agar segera membebaskan mereka yang ditahan atas alasan "melawan terorisme".

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial menyebut, perkiraan bahwa "dari puluhan ribu hingga 1 juta orang Uighur" kemungkinan ditahan di Provinsi Xinjiang.

Dikutip dari The Guardian, Jumat (31/8/2018), beragam temuan itu diterbitkan setelah peninjauan dua hari di China, di mana merupakan lanjutan studi serupa pada 2009 silam.

Para ahli independen mengatakan selama peninjauan, panel telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya, tentang 1 juta etnis Uighur yang ditahan, dalam apa yang menyerupai "kamp interniran besar yang diselimuti rahasia".

Mantan tahanan yang berbicara kepada kantor berita Associated Press menggambarkan kamp interniran tersebut sebagai fasilitas yang diawasi oleh penjaga bersenjata, di mana komunitas muslim Uighur dipaksa mengingkari keyakinan agama mereka, mengkritik diri mereka sendiri, dan "mencintai sepenuh hati" partai Komunis yang berkuasa.

Di lain pihak, Kementerian Luar Negeri China menolak tuduhan tersebut, mengatakan pasukan anti-Beijing berada di belakang kecaman terhadap kebijakan di Xinjiang.

China menyangkal adanya kamp-kamp interniran seperti itu, dan berdalih para penjahat yang terlibat pelanggaran kecil dikirim ke "pusat pendidikan dan pelatihan kerja".

"Argumen bahwa 'sejuta orang Uighurs ditahan di pusat-pusat pendidikan ulang' sama sekali tidak benar," kata Hu Lianhe, perwakilan China di hadapan sidang Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial di Jenewa, bulan ini.

China mengatakan, Provinsi Xinjiang menghadapi ancaman serius dari militan Islam dan kelompok separatis, yang merencanakan serangan dan menimbulkan ketegangan antara minoritas Uighur --yang kebanyakan Muslim-- dan etnis Han yang menjadi penduduk mayoritas.

 

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

 

Simak video pilihan berikut: 

Pengawasan Tidak Proporsional

Presiden Xi Jinping saat menghadiri Kongres Rakyat Nasional yang memutuskan menyetujui penghapusan masa jabatan presiden
Presiden Xi Jinping saat menghadiri Kongres Rakyat Nasional yang memutuskan menyetujui penghapusan masa jabatan presiden (AP Photo/Aijaz Rahi)

Sementara itu, panel PBB mengatakan bahwa mereka khawatir: "Banyak laporan tentang penahanan sejumlah besar etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya, yang ditahan tanpa komunikasi dan sering kali untuk waktu lama, tanpa dituntut atau diadili, dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama".

Panel mengecam laporan pengawasan tidak proporsional dalam terhadap Muslim Uighur, termasuk seringnya pemberhentian tanpa dasar oleh polisi, dan pemindaian ponsel di pos pemeriksaan keamanan.

"Ada pula laporan tentang banyak warga Uighur yang meninggalkan China, diduga telah ditarik kembali pulang dengan sepihak," kata panel terkait, seraya menyerukan Beijing untuk memberi klarifikasi.

Panel itu juga mendesak China untuk mengizinkan warga Tibet mengakses paspor untuk perjalanan ke luar negeri, serta mempromosikan penggunaan bahasa Tibet dalam pendidikan, sistem peradilan, dan media.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya