Kemerdekaan Palestina Jadi Isu Kunci Indonesia dalam Sidang Umum PBB

Liputan6.com, New York - Isu kemerdekaan Palestina adalah salah satu agenda kunci Indonesia dalam pertemuan Sidang Majelis Umum PBB atau UNGA ke 73 di New York.

"Indonesia akan terus berada di depan untuk mendukung perjuangan Palestina, terutama dalam kapasitasnya sebagai non-permanent member Dewan Keamanan PBB," tegas Menlu, seperti dikutip dari rilis resmi Kemlu RI yang diterima Liputan6.com (28/9/2018).

Dalam sejumlah pertemuan dalam rangkaian pertemuan UNGA tanggal 26 September, Menlu RI mengangkat isu Palestina agar terus menjadi perhatian dunia Internasional.

"Perjuangan Palestina harus terus didukung, tidak ada Plan B untuk Two State Solution," jelas Menlu.

Pada pertemuan tingkat menteri Non-Aligned Movement atau Gerakan Non Blok (GNB), Menlu RI terus mendorong agar negara-negara GNB dapat menjadi sumber terbesar dukungan kepada rakyat Palestina.

Hal ini khususnya mengingat salah satu visi dan tujuan utama GNB adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia.

"Saya terus dorong negara anggota GNB yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya," tegasnya.

Hal tersebut dipertegas Menlu dalam pertemuan GNB untuk Palestina.

"Ukuran kunci bagi Gerakan Non Blok dalam mendukung kemerdekaan Palestina adalah dukungan untuk two state solution dan menjamin solusi baik jangka pendek dan panjang untuk Rakyat Palestina," tegas Menlu.

Menlu RI juga menyatakan komitmen Indonesia untuk Palestina melalui United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) pada saat bertemu dengan Komisioner Jenderal UNRWA, Pierre Krahenbuhl.

Komitmen tersebut tercermin dari penambahan sumbangan sukarela Indonesia dan membantu memobilisasi sumber dana dari masyarakat sipil untuk UNRWA.

Dalam pertemuan diskusi yang diselenggarakan Pemerintah Palestina, Menlu RI menyampaikan kembali lima hal yang harus tetap menjadi perhatian.

Pertama, Two State Solution adalah satu-satunya cara untuk perdamaian; Kedua, terus menggalang pengakuan internasional untuk Palestina; Ketiga, Membantu UNRWA mendapatkan alternatif pendanaan; Keempat, persatuan Palestina penting untuk kemerdekaan Palestina, dan; Lima, penguatan kapasitas untuk kemandirian Palestina harus terus dilakukan.

Menlu RI juga secara konsisten terus mengangkat isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan negara sahabat di rangkaian UNGA 73 termasuk dengan Menlu Grenada, hari ini (26/9).

Simak video pilihan berikut:

Pemerintah Indonesia berjanji akan meningkatkan donasi yang diberikan kepada Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk beberapa tahun ke depan. Langkah itu diambil sebagai salah satu solusi untuk menutup defisit anggaran organisasi tersebut, setelah Amerika Serikat menghentikan total pendanaannya tahun ini.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga menjelaskan bahwa Indonesia akan terus menjadi motor penggerak guna mendorong negara-negara yang masih memberikan pendanaan kepada UNRWA, untuk terus meningkatkan donasinya, agar organisasi itu dapat terus beroperasi.

Amerika Serikat (AS) mengakhiri seluruh pendanaannya untuk UNRWA untuk tahun 2018. Tak dijelaskan berapa banyak anggaran yang dihentikan oleh AS kepada UNRWA untuk tahun ini, namun, Washington DC diketahui menyumbangkan lebih dari US$ 350 juta kepada organisasi itu pada tahun 2017.

Keputusan AS menuai kritik dari UNRWA, PBB, dan komunitas internasional, dengan menyebut bahwa pemutusan anggaran sebanyak itu akan mengancam kelangsungan operasional organisasi tersebut --yang saat ini memberikan bantuan bagi 5,3 juta jiwa pengungsi Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, Yordania, dan di wilayah lain, dalam bentuk layanan pendidikan dan kesehatan.

Menyikapi hal tersebut, Menlu Retno, sepanjang rangkaian temu bilateral dan sesi sela di Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan ini yang dimulai pada 25 September 2018, menegaskan bahwa "Indonesia terus berupaya memperjuangkan solidaritas di antara komunitas internasional untuk mendukung Palestina" menyusul krisis anggaran yang tengah dialami oleh UNRWA.

"Dalam setiap pertemuan, Indonesia berusaha menggandeng dan mendulang dukungan komunitas internasional untuk menutup atau mengurangi defisit keuangan UNRWA agar lembaga itu dapat terus beroperasi," jelas Retno dalam pernyataan resmi yang diterima Liputan6.com, Kamis 27 September 2018.

Ditambahkan oleh Retno, Indonesia juga menyampaikan kepada komunitas internasional bahwa Jakarta berkomitmen untuk membantu menutup defisit yang masih ada. Itu dilakukan dengan menggandakan donasi yang Indonesia berikan kepada UNRWA dan "menjadi motor diplomatik" bagi organisasi dalam hal mendorong negara lain meningkatkan bantuannya.

Sebelumnya, UNRWA melaporkan bahwa mereka mengalami defisit awal sebesar US$ 440 juta pasca pemutusan anggaran dari AS. Namun, seiring waktu, defisit itu sudah tertutup sekitar 60 persennya, menyisakan defisit saat ini sebanyak US$ 180 juta --sebuah jumlah yang dinilai cukup signifikan.

"Kita berkomitmen akan tambah donasi. Nominalnya, masih dirumuskan," jelas Retno.

"Nominal donasi Indonesia untuk UNRWA dari beberapa tahun lalu sudah meningkat, dua kali lipat hingga empat kali lipat ... Kita sedang menggerakkan juga organisasi dan figur filantrofi Indonesia gna membantu pemerintah meningkatkan nominal donasi untuk UNRWA."

Skema pendanaan untuk UNRWA terdiri dari dua macam: pendanaan dari anggaran PBB dan donasi sukarela mandiri dari negara internasional.

Anggaran UNRWA mayoritas berasal dari donasi sukarela mandiri. Sehingga, langkah AS yang pada Agustus lalu memutus total donasinya untuk UNRWA, membuat lembaga tersebut mengalami defisit besar. Apalagi mengingat, Washington merupakan donor tunggal terbesar untuk badan PBB urusan pengungsi Palestina tersebut.

Indonesia sendiri diketahui menyumbang US$ 200.000 untuk UNRWA pada 2018. Meski terbilang kecil jika dibandingkan dengan yang didonasikan oleh AS, namun, nominal itu tidak termasuk bentuk bantuan langsung yang diberikan RI kepada Otoritas Palestina senilai US$ 2 juta dalam bentuk pengembangan kapasitas dalam rentang tahun 2019-2021.