Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Tertutup Terkait Tes Rudal Iran

Liputan6.com, New York - Dewan Keamanan PBB bertemu secara tertutup pada Selasa 4 Desember 2018 atas permintaan Prancis dan Inggris, setelah mereka menuduh Iran melakukan uji coba peluncuran rudal jarak menengah pada akhir pekan lalu, 2 Desember 2018, kata para diplomat.

Amerika Serikat mengatakan, peluncuran rudal itu --yang mampu membawa hulu ledak nuklir-- merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB yang mengesahkan kesepakatan nuklir Iran 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang mana Washington DC telah menarik diri pada pertengahan tahun ini.

Resolusi itu menyerukan Iran untuk menahan diri dari pengujian rudal yang mampu membawa senjata nuklir.

Prancis, pihak yang mendesak pertemuan Dewan Keamanan PBB itu, mengatakan sangat prihatin dengan uji coba rudal Iran, dengan menggambarkannya sebagai "provokatif dan membawa destabilisasi" dan "tidak sesuai" dengan Resolusi PBB 2231 tentang JCPOA, demikian seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (4/12/2018).

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyebut tes rudal itu "provokatif, mengancam dan tidak konsisten" dengan resolusi dan mengatakan Inggris bertekad "bahwa itu harus dihentikan."

Iran telah lama menyatakan bahwa program rudalnya bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk memastikan pengiriman senjata nuklir, sikap yang didukung oleh Rusia di Dewan Keamanan.

Sementara itu, Utusan Khusus AS untuk Isu Iran, Brian Hook mendesak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi yang menargetkan program rudal Teheran.

"Ini adalah ancaman serius dan meningkat, dan negara-negara di seluruh dunia, tidak hanya Eropa, perlu melakukan semua yang mereka bisa untuk menargetkan program rudal Iran," kata Hook.

Amerika Serikat memutuskan pada bulan Mei untuk menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 dan menerapkan kembali sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Iran. Hal itu membuat cemas sekutu-sekutunya di Eropa.

Kesepakatan nuklir JCPOA menyediakan pencabutan sanksi terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan aktivitas nuklirnya.

Tersisa lima penandatangan JCPOA, Inggris, China, Prancis, Jerman dan Rusia --telah mendukung upaya Uni Eropa untuk mengatur sistem pembayaran khusus dalam upaya untuk mempertahankan perdagangan dan hubungan bisnis dengan Iran.

Pada Senin 3 Desember malam, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seorang kritikus sengit dari kesepakatan itu, bahwa AS berkomitmen untuk "menghadapi totalitas ancaman rezim Iran melalui tekanan maksimum," selama pembicaraan di Brussels pada upaya bersama untuk mengekang agresi Iran di wilayah tersebut, termasuk dengan mengekang kelompok teror Hezbollah Lebanon.

Simak video pilihan berikut: