5 Pajak Paling Konyol yang Pernah Ditetapkan di Beberapa Negara

Liputan6.com, Jakarta - Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Masyarakat yang membayar pajak memang tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung, sebab pajak digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk hal pribadi.

Di Indonesia sendiri, pajak meliputi penghasilan, barang mewah hingga pajak bumi dan bangunan. Namun ada sejumlah pajak yang terbilang aneh yang sempat diberlakukan di sejumlah negara.

Seperti dikutip dari laman Listverse.com, Senin (20/5/2019), berikut 5 pajak paling konyol yang pernah ditetapkan di beberapa negara:

Bagi masyarakat yang memeluk agama Katolik dan Protestan di Jerman diminta untuk membayar pajak dari penghasilan mereka untuk mendanai gereja mereka sendiri.

Dengan adanya kebijakan ini, pemasukan yang cukup besar diterima ioleh gereja di negara ini. Sebab, 24,7 juta warga Jerman beragama Katolik dan 24,3 juta penganut Protestan.

Satu-satunya cara untuk menghindari pembayaran pajak adalah secara resmi meninggalkan gereja. Namun, siapapun yang meninggalkan hal ini akan mengalami sejumlah kerugian. Mereka akan secara otomatis kehilangan beberapa keistimewaan, misalnya hak atas pemakaman.

Jika Anda berencana tinggal di Swiss dan memelihara anjing, maka bersiaplah untuk bayar pajak setiap tahunnya. Jika tidak, maka anjing Anda bisa tembak.

Ketetapan ini diberlakukan tergantung pada ukuran hewan. Untuk memastikan kepatuhan warga pada aturan, maka pemerintah telah menyiapkan sejumlah anjing buas lain untuk menyerang anjing yang tidak bayar pajak.

Pada tahun 1970-am, Jerman memperkenalkan pajak khusus bagi warganya yang memiliki radio dan televisi.

Jumlahnya sekitar US$ 20 per bulan atau setara dengan Rp 277 ribu. Uang ini kemudian digunakan untuk membiayai televisi dan jaringan radio milik negara.

Banyak orang yang turun ke jalan guna memprotes kebijakan ini. Sebab, bukan hanya mereka yang punya tv yang diwajibkan membayar, warga yang tak punya pun juga dikenakan kewajiban yang sama.

Per 1 Juni 2018, pemerintah di Uganda telah meresmikan biaya pajak untuk penggunaan situs media sosial. Pajak yang dinilai sangat kontroversial ini, mengharuskan pengguna aplikasi seperti Whatsapp, Facebook, Twitter dan lainnya untuk membayar 200 shilling per hari atau setara dengan Rp 27.548.

Presiden Uganda, Yoweri Museveni mengatakan bahwa pajak diperlukan guna melawan gosip dan berita hoax di media sosial.

Ketika pertama kali meluncurkan kebijakan ini, ia menyatakan bahwa dengan membayar pajak para pelaku yang suka gosip dan menebar isu bohong dapat berpikir dua kali.

Menanggapi hal ini masyarakat menyebut pemerintah telah melanggar kebebasan berekspresi.

Venezuela sebenarnya tidak mengenakan pajak bernapas pada semua warganya. Namun, pajak ini diberlakukan pada mereka yang baru saja keluar dari bandara internasional Maiquetia di Caracas.

Pemerintah mengatakan bahwa pajak itu diperlukan untuk biaya perawatan mesin penyaring udara yang dipasang di bandara tersebut.

Menurut Kementerian Air dan Transportasi Udara, sistem penyaringan udara di bandara itu dapat menghilangkan bau dan menghambay tumbuhnya bakteri dan bisa melindungi kesehatan semua penumpang.