Inggris Panggil Dubes China Terkait Demo di Hong Kong, Tensi Diplomatik?

Liputan6.com, London - Inggris dan China dikabarkan tengah terlibat dalam ketegangan diplomatik, yang dipicu seputar rangkaian demonstrasi yang terjadi di Hong Kong selama beberapa pekan terakhir.

Terbaru, Britania dilaporkan memanggil duta besar China yang berbasis di London untuk menghadap UK Foreign & Commonwealth Office (FCO) pada Rabu 3 Juli 2019 waktu lokal, CNN melaporkan, dilansir pada Kamis (4/7/2019).

Pemanggilan itu dilakukan atas komentar Beijing yang menyebut bahwa Inggris memiliki peran dalam rangkaian demonstrasi yang dilakukan massa pro-demokrasi di Hong Kong sejak bulan lalu.

Di sisi lain, komentar yang dibuat China kabarnya ditujukan untuk merespons pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt pada Selasa 2 Juli 2019 yang "mendukung kota untuk memulihkan kebebasan berdemokrasi mereka yang dibatasi."

Rangkaian demonstrasi di Hong Kong tahun ini bermula atas penolakan ratusan ribu hingga jutaan massa pro-demokrasi atas RUU Ekstradisi yang memungkinkan seseorang dikirim ke China untuk menjalani proses hukum di dan berdasarkan peradilan pidana Tiongkok.

Warga  mengkritik bahwa RUU itu berpotensi melemahkan independensi hukum dan kota. Namun, pemerintahan Hong Kong berdalih bahwa RUU itu diperlukan untuk mencegah kota sebagai surga bagi para buron pidana.

Hong Kong adalah bekas koloni Inggris, tetapi dikembalikan ke pemerintahan China pada tahun 1997 di bawah sistem "satu negara, dua sistem", yang berlandaskan pada Sino-British Joint Declaration of 1984 yang bersifat mengikat. Regulasi itu juga mewajibkan Tiongkok untuk menjamin tingkat otonomi kepada Hong Kong, baik dari segi pemerintahan dan peradilan.

Komentar yang Berujung pada Perseteruan Diplomatik

Menlu Hunt mengatakan pada 2 Juli bahwa "akan ada konsekuensi serius jika regulasi internasional yang bersifat mengikat itu (Sino-British Joint Declaration of 1984) tidak dihormati."

"Inggris menandatangani perjanjian hukum yang mengikat secara internasional pada 1984 yang mengabadikan 'satu negara, dua sistem,' mengabadikan kebebasan dasar rakyat Hong Kong dan kami mematuhi perjanjian itu, empat persegi di belakang orang-orang Hong Kong," tambah Hunt, yang berkampanye untuk menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya.

Komentar Menlu Hunt disambut dengan kemarahan di Beijing, yang sebelumnya menyarankan perjanjian itu - yang menetapkan status penjamin dan pengamat untuk Inggris atas bekas koloninya - tidak lagi berlaku.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang pada hari Rabu menuduh Hunt "berfantasi dalam kemuliaan kolonialisme Inggris yang pudar dan terobsesi dengan kebiasaan buruk mengkritik dan memberi ceramah tentang urusan negara lain."

Duta Besar Tiongkok untuk Inggris, Liu Xiaoming, menindaklanjuti dengan kritiknya sendiri, mengecam London karena "campur tangan" di Hong Kong dan mengatakan hubungan Inggris - China "telah rusak" karena itu.

"Saya pikir itu benar-benar salah bagi Jeremy Hunt untuk berbicara tentang kebebasan (dari pengunjuk rasa Hong Kong) ... ini bukan masalah tentang kebebasan, itu masalah tentang melanggar hukum di Hong Kong," kata Liu.

"Kita semua ingat Hong Kong 22 tahun yang lalu di bawah pemerintahan Inggris, tidak ada kebebasan (atau) demokrasi."

Inggris tidak sepenuhnya mendemokratisasi Hong Kong selama lebih dari satu setengah abad pendudukan kolonial, hanya memperkenalkan bentuk demokrasi terbatas yang dinikmati kota hari ini dalam dekade menjelang penyerahan tahun 1997.

Chris Patten, gubernur kolonial terakhir, memang berupaya untuk memperkenalkan demokrasi dan kebebasan politik yang lebih besar, bertentangan dengan keinginan London dan Beijing, tetapi reformasinya dibatalkan ketika China mengambil alih kota.

Dubes Liu, yang sejak itu dipanggil untuk bertemu dengan Kementerian Luar Negeri Inggris, meminta London untuk "merefleksikan" dan "menahan diri dari merusak hubungan" dan "menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri Hong Kong dan urusan dalam negeri China."

Menanggapi komentarnya di Twitter, Hunt mengatakan bahwa "hubungan baik antar negara didasarkan pada rasa saling menghormati dan menghormati perjanjian yang mengikat secara hukum di antara mereka."