Beijing Mendukung Penuh Penyelidikan Kerusuhan Hong Kong

Liputan6.com, Beijing - Pemerintah pusat China mengutuk kerusuhan yang melanda Hong Kong pada Selasa dini hari, di mana demonstran --yang didominasi usia muda-- memaksa masuk gedung legislatif setempat.

Beijing mengatakan pihaknya mendukung penuh pemerintah Hong Kong untuk menyelidiki "tanggung jawab pidana pelanggar kekerasan", demikian sebagaimana dikutip dari Channel News Asia pada Selasa (2/7/2019).

Hong Kong telah dilanda krisis berlarut-larut oleh serangkaian demo besar selama beberapa pekan terakhir, yang bertujuan mendesak penghapus RUU ekstradisi, yang memungkinkan tersangka diadili secara sepihak di China daratan.

Tetapi pada Senin 1 Juli, yang bertepatan dengan peringatan 22 tahun penyerahan kembali Hong Kong ke China-- kemarahan meluas ketika beberapa kelompok demonstran merangsek masuk ke gedung dewan legislatif, dengan memecah kaca dan menjebol pintu.

Para demonstran juga dilaporkan menggantung bendera Hong Kong di era kolonial dan meninggalkan beberapa grafiti bernada anti-Beijing.

"Tindakan ilegal yang serius ini menginjak-injak aturan hukum di Hong Kong, merusak tatanan sosial Hong Kong ,dan merusak kepentingan mendasar Hong Kong," tulis siaran resmi Kantor Urusan Dewan Negara Hong Kong dan Makau, yang dibacakan oleh seorang juru bicara anonim.

"Ini merupakan tantangan besar bagi garis dasar 'satu negara, dua sistem'. Kami menyatakan kecaman keras terhadap hal ini," kata juru bicara itu.

Di bawah ketentuan penyerahan kembali Hong Kong pada 1997, antara kekuasaan kolonial Inggris ke China, kota itu akan diatur berdasarkan hukumnya sendiri dengan hak-hak khusus, termasuk kebebasan berbicara dan peradilan yang independen hingga 2047.

Meski dituduh hipokrit oleh banyak aktivis pro-demokrasi, Beijing mengatakan sangat mendukung transparansi atas wewenang pemerintah dan polisi Hong Kong.

"Pemerintah Beijing juga mendukung badan-badan terkait Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, untuk menyelidiki tanggung jawab pidana pelanggar kekerasan sesuai dengan hukum, guna memulihkan ketertiban sosial sesegera mungkin, untuk melindungi keselamatan pribadi dan properti warga negara, serta untuk menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong," lanjutnya.

Sementara itu, Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengutuk demonstran yang menyerbu dan mengobrak-abrik parlemen kota.

Dalam sebuah konferensi pers, Lam menyebut protes tersebut "memilukan dan mengejutkan" sambil berharap masyarakat akan "kembali normal secepat mungkin."

Langkah Lam senada dengan surat kabar milik pemerintah China tertanggal Selasa, 2 Juli 2019, yang mengatakan tidak ada tolerasi terhadap aksi protes.

"Karena kesombongan dan kemarahan yang membabi buta, para pengunjuk rasa menunjukkan pengabaian hukum dan ketertiban," tulis Global Times dalam sebuah tajuk rencana yang diterbitkan oleh People's Daily, milik Partai Komunis yang berkuasa.

"Masyarakat China sadar bahwa kebijakan tidak adanya tolerasi (zero tolerance terhadap protes Hong Kong-red) adalah satu-satunya solusi untuk perilaku merusak seperti yang disaksikan," lanjut tulisan tersebut.