PBB Kritik Kebijakan Australia terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka

Liputan6.com, Sydney - Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet memiliki keprihatinan serius tentang migrasi dan kebijakan suaka Australia.

Dalam pidatonya pada acara Orasi Whitlam Institute di Sydney, New South Wales pada hari Rabu (9/10/2019), Michelle Bachelet mengatakan kekhawatirannya adalah mengenai pemrosesan pengungsi yang dilakukan di luar Australia dan penahanan berkepanjangan terhadap para pengungsi dan pencari suaka.

Michelle Bachelet juga mengkritik narasi publik di Australia seputar kebijakan.

"Yang saya takutkan narasi publik Australia ini telah dipersenjatai oleh informasi yang keliru dan sikap diskriminatif - dan bahkan rasis, termasuk yang berkaitan dengan Islam," kata Bachelet, seperti dikutip dari ABC Indonesia, Kamis (10/10/2019).

"Menargetkan warga migran sebagai kambing hitam untuk berbagai masalah di masyarakat tampaknya menjadi praktik yang tidak terbatas di Australia."

"Di seluruh dunia kita menyaksikan sejumlah politisi dan calon pemimpin opini yang terlalu bersemangat untuk menjelek-jelekkan beberapa orang yang paling rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat demi kepentingan politik."

Simak video pilihan berikut:

Selama kampanye pemilihan umum lalu, Perdana Menteri (PM) Scott Morrison berjanji untuk membatasi jumlah pemberian visa kemanusiaan selama masa pemerintahannya berikutnya jika Partai Koalisi menang.

Ketika ia mengumumkan kebijakan itu, PM Scott Morrison juga berjanji untuk membatasi jumlah warga pendatang yang datang ke Australia setiap tahun sebagai pengungsi pada angka 18.750, dan meluncurkan serangkaian langkah-langkah yang menjelaskan secara terang-terangan siapa saja yang akan diizinkan tinggal.

Michelle Bachelet mendesak belas kasih dan kemanusiaan dari pihak berwenang yang mengelola masalah ini.

"Manusia yang putus asa mencari keselamatan dan martabat adalah korban, bukan penjahat," katanya.

"Mereka adalah orang-orang seperti kita, lelah dan membutuhkan, dan mereka bergerak, banyak dari mereka melakukannya karena mereka tidak punya pilihan lain.

"Saya menilai sangat disayangkan bahwa Australia, sebuah negara migran, telah memilih keluar dari diskusi global yang penting ini untuk menemukan solusi kooperatif.

"Jika kita menolak dialog, penyertaan, penghormatan dan keadilan, kita pada dasarnya memungkinkan ketidakadilan, kekejaman, keluhan dan ketegangan yang mungkin dapat memicu konflik yang lebih besar."

Michelle Bachelet kemudian berbicara tentang ketidakpuasan yang dialami orang-orang di seluruh dunia saat ini terhadap demokrasi.

Dia memperingatkan orang hanya akan terus mengekspresikan aspirasi mereka jika partisipasi mereka tidak direspon dengan kebijakan responsif dan bertanggung jawab. Ia mencontohkan aksi unjuk rasa gerakan Extinction Rebellion yakni gerakan global yang memperjuangkan perlindungan keanekaragaman hayati dengan perlawanan tanpa kekerasan dan pembangkangan secara damai yang berlangsung di 60 kota di seluruh dunia.

"Pembuat kebijakan perlu mendengarkan tuntutan mereka," katanya.

"Para pemimpin - bukan hanya para pemimpin politik, tetapi juga para pemimpin sosial dan bisnis - dapat dan harus mendorong partisipasi dan keterlibatan yang lebih besar oleh kaum muda, yang kehidupannya akan dibentuk oleh isu-isu yang sedang mengemuka saat ini.

"Daripada memicu sinisme tentang nilai partisipasi, mereka dapat dan seharusnya mendorong orang untuk mengadvokasi kebijakan yang selaras dengan keyakinan dan cita-cita pribadi kita yang paling penting."