China Bersikeras Akan Terus Lanjutkan 'Pelatihan' di Xinjiang

Xinjiang - Dalam sebuah konferensi pers pada Senin 9 Desember 2019, Shohrat Zakir, Gubernur Uighur Xinjiang, menolak tuduhan yang selama ini dilontarkan oleh organisasi hak asasi manusia.

"Para siswa ... dengan bantuan pemerintah telah berhasil mewujudkan pekerjaan yang stabil (dan) meningkatkan kualitas hidup mereka," kata Zakir.

Ia menambahkan bahwa saat ini, mereka yang ada di pusat-pusat pelatihan "telah menyelesaikan kursus mereka," dan bahwa "ada orang-orang yang masuk dan keluar" dari tempat yang disebut sebagai pusat pelatihan itu. Demikian dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (11/12/2019). 

Selain itu, langkah pemerintah Xinjiang selanjutnya adalah "melanjutkan pelatihan pendidikan harian, rutin, normal, dan terbuka untuk para kader desa, anggota partai di pedesaan, petani, penggembala, dan lulusan sekolah menengah yang tengah menganggur," katanya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Sebuah dokumen pemerintah yang dibocorkan secara terpisah oleh Konsorsium Internasional Jurnalisme Investigasi, ICIJ, menunjukkan bahwa pejabat lokal diperintahkan untuk memantau para tahanan di kamp-kamp pelatihan ini dan mencegah mereka melarikan diri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beijing pada awalnya berulang kali menyangkal adanya kamp ini, namun kemudian mengakui bahwa pihaknya telah membuka "pusat pendidikan kejuruan" di Xinjiang yang bertujuan mencegah ekstremisme dengan mengajarkan bahasa Mandarin dan sejumlah keterampilan kerja.

Lebih lanjut Zakir mengatakan kepada para wartawan bahwa kebijakan untuk pencegahan terorisme ini serupa dengan yang juga diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Amerika Serikat, ujar Zakir, memilih untuk menutup mata terkait stabilitas sosial di Xinjiang, dan meluncurkan kampanye kotor dan menggunakan masalah di sana untuk menabur perselisihan di antara kelompok etnis di China.

Setiap upaya untuk melumpuhkan Xinjiang pasti akan gagal, kata Zakir, yang juga merupakan wakil sekretaris Partai Komunis Xinjiang ini.

Dalam konferensi pers ini beredar juga gambar-gambar yang menggambarkan kekerasan masa lalu yang ditampilkan dalam kutipan film dokumenter berbahasa Inggris berjudul "Fighting Terrorism in Xinjiang" dan ditayangkan di stasiun televisi pemerintah China, CGTN.

Aktivis hak asasi manusia memperkirakan ada lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas muslim yang ditahan di kamp-kamp di Provinsi Xinjiang. Sejumlah laporan mengatakan bahwa ini adalah kamp-kamp indoktrinasi yang dijalankan seperti penjara dan ditujukan untuk menghapuskan budaya dan agama minoritas Uighur.

Namun, menyusul protes keras akibat langkah Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan RUU yang menyerukan sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam kebijakan di Xinjiang, pemerintah China pun meluncurkan kampanye propaganda untuk membenarkan tindakan mereka.

RUU Uighur, yang disahkan DPR AS dengan 407 suara mendukung dan satu suara menolak ini mengharuskan presiden AS mengecam keras pelanggaran terhadap hak-hak minoritas muslim dan menyerukan penutupan kamp di Xinjiang.