Kasus Online Scam Makin Meningkat, Keseriusan Kamboja Mulai Dipertanyakan

Kini, Kamboja menghadapi tekanan kuat dari China, sekutu dekatnya, serta dari pemerintah negara-negara Barat untuk membongkar perdagangan gelap ini.

Diperbarui 19 Mar 2025, 11:05 WIB
Diterbitkan 19 Mar 2025, 11:05 WIB
Bendera Kamboja berkibar saat USS Savannah tiba di Pelabuhan Sihanoukville, Kamboja, Senin, (16/12/2024).
Bendera Kamboja berkibar saat USS Savannah tiba di Pelabuhan Sihanoukville, Kamboja, Senin, (16/12/2024). (Dok. AP/Heng Sinith)... Selengkapnya

, Phnom Penh - Anak perusahaan perbankan milik konglomerat yang berbasis di Kamboja, yang dituduh menjalankan "pasar online ilegal terbesar di dunia," telah dicabut izin perbankannya oleh bank sentral Kamboja. Hal itu laporkan oleh Radio Free Asia pekan lalu.

Huione Guarantee, lapak Telegram dari Huione Group, diduga telah memproses hingga 22 miliar Euro (sekitar Rp391 triliun) dalam transaksi ilegal sejak 2021, menjadikannya lapak online ilegal terbesar di dunia, menurut firma kepatuhan mata uang kripto Elliptic tahun 2024.

Huione Pay, anak perusahaan perbankan grup tersebut, dicabut lisensinya karena tidak mematuhi "peraturan yang berlaku dan rekomendasi yang mungkin telah dibuat oleh regulator," kata juru bicara Bank Nasional Kamboja kepada Radio Free Asia, sebuah platform media yang didanai Kongres AS.

Pusat Operasi Penipuan Dunia Maya

Kelompok ini dituduh sebagai penghubung utama untuk industri online scam atau penipuan siber yang luas di Kamboja, yang dapat bernilai 11 miliar Euro (sekitar Rp195 triliun) per tahun atau setara dengan sekitar seperempat dari total hasil ekonomi Kamboja, menurut lembaga nirlaba United States Institute of Peace (USIP).

Kamboja menghadapi tekanan kuat dari China, sekutu dekatnya, serta dari pemerintah negara-negara Barat untuk membongkar perdagangan gelap ini.

Salah satu dari tiga direktur Huione Pay adalah Hun To yang merupakan sepupu Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.

Hun To dituduh melakukan aktivitas ilegal selama beberapa dekade, meskipun kasus hukum yang menimpanya telah menghalangi beberapa media untuk melaporkan kegiatannya.

Huione Group membantah tuduhan tersebut dan merespons lewat pernyataan daring bahwa Huione Pay telah secara sukarela menyerahkan lisensi perbankannya pada tahun 2024, dan sedang mengajukan permohonan lisensi baru di Jepang dan mungkin Kanada.

Seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan mengatakan bahwa ini hanya kiat Phnom Penh agar terlihat "benar-benar melakukan sesuatu", yang pada akhirnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Kebetulan, langkah nyata terhadap Huione Pay muncul setelah pemerintah Kamboja mengatakan bahwa mereka dengan senang hati memulai kembali latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. Jika itu terjadi, hal ini akan menjadi langkah besar untuk memperbaiki hubungan bilateral yang telah memburuk sejak tahun 2017.

Sumber yang juga memiliki pengetahuan soal urusan pemerintah itu berpendapat bahwa dugaan tindakan keras pihak berwenang atas Huione Group akan terlihat "agak tak bertaring, setelah persoalan selesai. Dan kemudian pemerintah akan menunda sampai mereka menemukan alternatif lain."

 

Promosi 1

Ketergantungan Ekonomi Pada Bisnis Penipuan?

Proses repatriasi WNI dari Kamboja korban penipuan lowongan kerja. (Dok: Kemlu RI)
Proses repatriasi WNI dari Kamboja korban penipuan lowongan kerja. (Dok: Kemlu RI)... Selengkapnya

Industri penipuan siber "jagal babi" di Asia Tenggara adalah sebuah istilah terhadap penipu yang memanfaatkan waktu mereka untuk "menggemukkan" korban melalui tipu muslihat percintaan dan penipuan investasi. "Jagal babi" cukup banyak terjadi selama pandemi Covid-19, ketika banyak operator kasino ilegal di kawasan Kamboja beralih menjadi penipu online.

Menurut laporan terbaru USAID tentang Counter-Trafficking in Persons, mungkin ada sekitar 150.000 orang, termasuk orang asing, yang telah bekerja di berbagai kompleks penipuan di Kamboja.

Penggerebekan Januari 2025 lalu membebaskan setidaknya 109 warga negara Thailand, 50 orang Pakistan, 48 warga India, lima orang taiwan dan tiga orang Indonesia, demikian data dari Reuters.

Kamboja menduduki peringkat 155 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru dari Transparency Internasional tahun 2024.

Besarnya industri ini telah mendorong Kamboja "melalui titik kritis, karena ekonomi penipuan telah menggantikan ekonomi formal yang sah, sehingga hampir tidak mungkin bagi para elite politik untuk mengatasi tantangan tersebut," jelas Jason Tower, direktur USIP untuk Myanmar, kepada DW.

Hal ini juga merupakan "ancaman bagi keamanan global," tambah dia.

Ancaman Global

Sebagian besar gembong penipuan dunia maya adalah warga negara China, termasuk juga para korbannya.

Hal ini menjadi perhatian utama bagi Beijing karena ekonomi China goyah dan banyak warga negara yang menyaksikan tabungan hidup mereka dihapuskan oleh pasar properti yang semakin berkurang.

Bulan Januari 2025 lalu, berita bahwa aktor China Wang Xing diselamatkan dari komplotan penipuan yang berbasis Myanmar memicu reaksi keras dari masyarakat.

Beijing membentuk kerja sama melawan penipuan yang lebih erat dengan negara Asia Tenggara, terutama Thailand, yang telah melancarkan penggerebekan di kompleks-kompleks pada kota-kota yang berbatasan dengan Myanmar dan Kamboja sejak pergantian tahun 2024-2025.

Bangkok bahkan mengancam bakal membangun tembok perbatasan dengan Kamboja demi menghalangi arus perdagangan manusia.

Para ahli mengatakan bahwa Beijing tidak senang dengan kurangnya pergerakan dari "teman karibnya" Kamboja, salah satu sekutu utama China di Asia Tenggara. "China semakin mendorong Kamboja untuk menindak tegas, tetapi Kamboja umumnya memilih untuk bersekutu lebih dekat dengan China secara politis daripada mengorbankan industri penipuan," papar Tower.

Bahkan, para penipu yang berbasis di Kamboja juga semakin berani menargetkan orang Barat.

September 2024 lalu, Kedutaan Besar AS di Phnom Penh memperkirakan bahwa warga negara AS telah kehilangan setidaknya 90 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun akibat penipuan yang berasal dari Kamboja. Beberapa pihak malah justru menduga angka sebenarnya jauh lebih tinggi.

Masih tahun 2024, Washington menjatuhkan sanksi kepada Ly Yong Phat, seorang senat Kamboja dan taipan bisnis yang dengan keluarga Hun, penguasa Kamboja, karena hubungannya terkait industri penipuan siber.

Sejauh ini, belum ada perkiraan yang dapat diandalkan soal berapa banyak uang yang telah hilang dari orang Eropa akibat kasus penipuan yang berbasis di Asia Tenggara ini.

 

Kebiasaan Mengulur Waktu

Proses repatriasi WNI dari Kamboja korban penipuan lowongan kerja. (Dok: Kemlu RI)
Proses repatriasi WNI dari Kamboja korban penipuan lowongan kerja. (Dok: Kemlu RI)... Selengkapnya

Bertahun-tahun telah dihabiskan Phnom Penh untuk menyangkal bahwa mereka memiliki masalah.

Sebaliknya, negara otoriter yang telah menutup hampir semua oposisi politik dan pemberitaan independen sejak tahun 2017 ini, menghabiskan banyak waktu untuk mencegah kebocoran informasi soal industri ilegal ini.

Mech Dara, seorang reporter terkenal Kamboja, ditangkap pada Oktober 2024 atas kasus yang sengaja dibuat-buat. Dia kemudian setuju untuk berhenti dari dunia jurnalistik.

Langkah baru-baru ini terharap Huione Group "sangat dangkal," ujar Jacob Sims, salah satu pendiri Shamrock, sebuah koalisi sipil-swasta yang memerangi kejahatan siber transnasional, kepada DW.

"Jika mereka benar-benar ingin meminta pertanggungjawaban Huione atas kontribusinya yang tak terhitung atas kesengsaraan manusia dan kejahatan kriminal, mereka seharusnya menangkap semua pihak eksekutifnya, mulai dari sepupu perdana menteri," pungkasnya.

Infografis Pesona K-Pop Mendamaikan Korea
Infografis Pesona K-Pop Mendamaikan Korea... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya