Alasan PM Inggris Boris Johnson Tak Ratapi Tewasnya Qasem Soleimani

Liputan6.com, London - Boris Johnson mengatakan "kami tidak akan menyesali" kematian Jenderal Iran Qasem Soleimani. Pasalnya, ia menggambarkan Soleimani sebagai "ancaman bagi semua kepentingan".

Tetapi perdana menteri menyerukan "de-eskalasi dari semua pihak" setelah pembunuhan dalam serangan udara AS di Irak pada Jumat lalu.

Pernyataan Johnson itu disampaikan ketika anggota parlemen Irak meminta pasukan asing untuk pergi. Demikian menurut laporan dari BBC, Senin (6/1/2020).

Inggris telah mendesak Irak untuk mengizinkan pasukan Inggris melanjutkan perang melawan kelompok ekstremis di sana.

Dengan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut setelah serangan pesawat tak berawak yang diperintahkan Presiden AS Donald Trump, Iran telah menanggapi dengan bersumpah untuk membalas dendam dan mengumumkan tidak akan lagi mematuhi pembatasan dalam perjanjian nuklirnya 2015.

Johnson mengatakan, dia telah berbicara pada hari Minggu dengan Trump dan para pemimpin Prancis dan Jerman tentang kematian jenderal Iran, yang mempelopori operasi militer negara itu di Timur Tengah sebagai kepala Pasukan Quds elite.

Dalam pernyataan publik pertamanya sejak kematian Soleimani, perdana menteri mengatakan, pria berusia 62 tahun itu "bertanggung jawab atas pola perilaku yang mengganggu dan merusak kestabilan di kawasan itu".

"Mengingat peran utama yang dia mainkan dalam tindakan yang telah menyebabkan kematian ribuan warga sipil tak berdosa dan personil barat, kami tidak akan menyesali kematiannya," kata Johnson.

"Namun, jelas, bahwa semua seruan untuk pembalasan hanya akan mengarah pada lebih banyak kekerasan di wilayah itu dan mereka bukan bagian dari kepentingan siapa pun."

Downing Street mengatakan perdana menteri, yang telah menghadapi kritik karena melanjutkan liburannya di Karibia setelah serangan itu, tiba kembali di Inggris pada hari Minggu.

Johnson mengatakan Inggris berada dalam "kontak dekat" dengan semua pihak untuk mendorong de-eskalasi dan mengatakan bahwa parlemen akan diperbarui ketika dilanjutkan kembali di hari Selasa 7 Januari 2020.

Anggota parlemen Irak telah menanggapi serangan pesawat tak berawak dengan mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menyerukan diakhirinya kehadiran militer asing. Perdana Menteri sementara Adel Abdul Mahdi mendukung pasukan AS dan pasukan asing lainnya untuk pergi, meskipun sebagian besar anggota parlemen Sunni dan Kurdi memboikot pemilihan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sekitar 400 tentara Inggris ditempatkan di Irak, sementara pasukan AS berjumlah 5.200 tentara.

Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan bahwa pasukan koalisi yang berada di Irak bertugas untuk melindungi rakyatnya dan orang lain dari kelompok militan.

"Kami mendesak pemerintah Irak untuk memastikan bahwa koalisi dapat terus melanjutkan pekerjaan vital melawan ancaman kita bersama ini," katanya.

Sementara itu, HMS Montrose dan HMS Defender akan mulai menemani kapal-kapal berbendera Inggris melalui Selat Hormuz di Teluk, tempat sebuah kapal tanker ditangkap oleh Iran Juli lalu.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan kepada BBC, menunjukkan bahwa ia mengetahui adanya serangan AS terhadap Soleimani "saat itu terjadi", berbicara kepada perdana menteri Irak pada hari Minggu pagi.

Raab membela pembunuhan itu karena "hak bela diri" Amerika Serikat terhadap penggunaan milisi Soleimani yang menggoyahkan kawasan dan menyerang pasukan Barat.

Dia juga membela Johnson karena sedang berlibur ketika krisis berlangsung, dengan mengatakan bahwa dia "terus-menerus berhubungan dengan perdana menteri selama liburan Natal tentang berbagai masalah kebijakan luar negeri".

Sekretaris asing dan kandidat kepemimpinan Partai Buruh Emily Thornberry menuduh perdana menteri "berjemur" sementara kepala pegawai negeri sipil mengetuai tiga pertemuan Cobra, komite tanggap darurat pemerintah.

Sekretaris keadilan Richard Burgon, yang berdiri untuk menjadi wakil pemimpin Partai Buruh, mengatakan respons Johnson "menyedihkan", menambahkan bahwa ia harus menentang presiden AS "yang secara sembrono mengancam akan memulai perang".