Pemerintah Indonesia Berkomitmen Memastikan Keselamatan WNI di Wuhan

Liputan6.com, Jakarta - Virus Corona telah membuat Kota Wuhan dan sejumlah kota lainnya di Provinsi Hubei diisolasi. Sampai saat artikel ini dimuat, korban meninggal dunia akibat Virus Corona ini sudah mencapai 106 kematian. Sedangkan, lebih dari 4.400 kasus telah terkonfirmasi secara global. 

Para warga yang ada di sana dilarang untuk keluar dari wilayah tersebut, termasuk bagi warga negara Indonesia yang ada di sana. 

Maka dari itu, pihak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan komitmennya untuk terus memastikan dan mengawasi keadaan dari para WNI. 

Jumlah WNI yang berada di Provinsi Hubei saat ini ada 243. Namun, 100 di antaranya berada di Wuhan. Dari 100 tersebut, 84 di antaranya adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sana, sementara 16 lainnya merupakan tamu mahasiswa dari tempat lain, profesor serta istri dari salah satu ekspatriat Indonesia. 

Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan tetap menjalankan komunikasi secara intens dengan para WNI. 

"Pemerintah memberikan perhatian yang besar. Kita ingin melindungi keselamatan dan kesehatan WNI, kita akan upayakan yang terbaik untuk mereka tentunya situasinya adalah situasi khusus dan kita akan terus melakukan koordinasi otoritas RRT," kata Menlu Retno ketika ditemui awak media pada Selasa, 28 Januari 2020. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menurut laporan yang diperoleh oleh Menlu Retno dari para WNI yang ada di sana, termasuk koordinator Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok (PPIT), kondisi mereka sejauh ini baik-baik saja. 

Selain kondisi terkini dari para WNI, Menlu Retno juga menyampaikan bahwa proses pemasokan logistik kepada para WNI tidak mudah dan harus melewati berbagai tahapan yang tentunya melalui koordinasi dengan otoritas Tiongkok. 

Ia menyampaikan bahwa saat ini, para WNI masih memiliki stok logistik untuk tiga hingga lima hari ke depan. Para WNI juga mengatakan bahwa masih ada beberapa toko yang buka dan menjual kebutuhan sehari-hari walaupun dengan harga yang melonjak jadi lebih tinggi. 

Maka dari itu, pemerintah harus bertindak cepat supaya para WNI tidak mengalami kekurangan pasokan kebutuhan logistik. 

"Oleh karena itu duta besar kita terus melakukan komunikasi bagaimana cara tercepat agar pasokan logistik ini dapat masuk," tambah Menlu Retno. 

Proses pemasokan logistik ini menjadi kian terhambat lantaran status kota Wuhan yang saat ini dinyatakan diisolasi. Pihak luar tidak bisa keluar masuk secara mudah dan harus melakukan koordinasi khusus dengan pihak setempat. 

Selain kebutuhan logistik, kebutuhan perlindungan lainnya juga menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah masker sebagai tindakan preventif dalam menghadapi situasi seperti ini. 

Pihak BNPB telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pemasokan masker kepada para WNI di Wuhan. Sejak kemarin, proses pengiriman masker juga telah dimulai setelah mendapatkan izin dari otoritas Tionkok dan koordinasi dengan pihak KBRI. 

Proses evakuasi tentu menjadi salah satu opsi terbuka yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk tindakan pengamanan WNI. 

Lagi-lagi, lantaran status kota Wuhan masih berada dalam isolasi, proses evakuasi bukanlah hal yang dapat dilakukan secara serta merta. 

Selain berkoordinasi dengan pihak otoritas Tiongkok, Kemlu juga telah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholders, baik wakil dari Kemenkopolhukam, TNI AU, TNI sendiri dan dengan Kemkes serta lainnya untuk mulai melakukan pemetaan apabila opsi evakuasi dilakukan.

Selain itu, Menko PMK pun juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini.

"Baik dari rutenya kemudian persyaratannya dan sebagainya karena antara lain tentunya ada persyaratan yang terkait dengan karantina sebelum berangkat dan setiba mereka di sini," ujar Menlu Retno. 

Menlu Retno juga berdiskusi dengan Menlu Australia mengenai opsi evakuasi terhadap warga negaranya. Lantas, sama seperti sikap Indonesia, Australia pun masih melakukan pematangan rencana dan koordinasi kuat dengan otoritas Tiongkok mengenai opsi evakuasi ini.