AS Hingga Rusia, Ini Pilihan Jenis, Jadwal dan Mekanisme Vaksin COVID-19 di 5 Negara

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa pengembang Vaksin COVID-19 telah rampung memproduksinya, bahkan beberapa sudah mengirimkannya ke negara-negara lain. 

Mengutip laman Technology Review, Selasa (8/12/2020), Inggris menjadi negara pertama di Barat yang menyetujui vaksin Corona COVID-19 untuk penggunaan darurat pada 2 Desember, khususnya vaksin Pfizer dan BioNTech, yang telah menyelesaikan uji coba fase 3.

Tetapi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan banyak negara lain diharapkan untuk mengikutinya di hari dan minggu berikutnya.

Dengan tersedianya vaksin COVID-19, berarti bahwa negara-negara tidak hanya menghadapi tantangan logistik yang besar untuk mendistribusikannya, tetapi juga harus bergulat dengan pilihan sulit mengenai siapa yang akan mendapatkannya terlebih dahulu.

Berikut adalah keputusan dan kebijakan sejumlah negara terkait jenis vaksin COVID-19 dan jadwal vaksinasinya:

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Di AS, 40 juta dosis diperkirakan akan ditawarkan di AS pada akhir tahun 2020 sementara 25 juta di antaranya akan datang dari Pfizer-BioNTech dan 12,5 juta dari Moderna, menurut Reuters.

Masing-masing vaksin membutuhkan dua dosis dengan jarak beberapa minggu, ini akan cukup untuk memvaksinasi 20 juta orang — tetapi tidak semua pengiriman akan datang sekaligus. Pengiriman pertama dilaporkan akan memfasilitasi 3,2 juta orang, dengan 5 hingga 10 juta lebih dosis dikirim setiap minggu setelahnya.

Di AS, masing-masing negara bagian bertanggung jawab untuk membuat rencana distribusi vaksin mereka sendiri. Mereka dimaksudkan untuk mengikuti panduan umum dari CDC's Interim Playbook untuk COVID-19, yang dibentuk oleh Komite Penasihat Praktek Imunisasi (ACIP) dengan masukan dari National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

ACIP telah melakukan pertemuan pada 1 Desember dan memberikan suara untuk tahap pertama yang direkomendasikan dari rencana distribusi. Ini dikenal sebagai 1a, dan akan memprioritaskan 21 juta pekerja perawatan kesehatan dan 3 juta orang dewasa di fasilitas perawatan jangka panjang, seperti panti jompo yang sangat rentan. 

Fase berikut akan menambahkan orang lain ke dalam daftar: 1b akan memprioritaskan pekerja penting lainnya, seperti staf sekolah, sementara 1c memprioritaskan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun dan orang lain dengan masalah medis lain yang meningkatkan risiko komplikasi serius akibat COVID-19.

Tahap kedua akan mencakup orang-orang yang bekerja di sekolah, transportasi, fasilitas perumahan seperti panti jompo, dan tempat lain dengan konsentrasi orang yang tinggi. Fase tiga mencakup dewasa muda dan anak-anak — dalam upaya untuk menghentikan peristiwa superspreading — serta pekerja penting lainnya yang sebelumnya tidak tercakup. Pada akhirnya, fase empat akan mencakup semua orang. 

Tetapi, pedoman CDC meninggalkan banyak hal untuk ditafsirkan dan diterapkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal. 

Bahkan dalam fase 1, negara bagian yang berbeda memiliki definisi yang berbeda untuk pekerja esensial.

ACIP belum membahas apa pun di luar fase 1, meninggalkan banyak pertanyaan terbuka tentang bagaimana pemerintah akan memprioritaskan penduduk lainnya. 

Ilmuwan China mengatakan negara itu akan menyiapkan 600 juta dosis tahun ini, menurut laporan South China Morning Post.

Wang Junzhi, anggota gugus tugas vaksin nasional, mengatakan kepada wartawan pada 4 Desember bahwa dosis vaksin yang tidak aktif akan siap diluncurkan sebelum akhir tahun. Dia mengatakan "pengumuman besar" tentang uji coba vaksin diharapkan datang dalam beberapa minggu mendatang.

China memiliki lima kandidat vaksin dari empat produsen dalam uji klinis fase 3, termasuk yang terdepan dari Sinopharm dan Sinovac Biotech. Meskipun belum ada yang disetujui untuk penggunaan komersial, mereka telah diberikan dalam apa yang disebut "pra-tes" di China, di mana jumlah virus corona rendah, dan juga menjalani uji coba fase 3 di 15 negara di luar negeri.

Sementara itu, otorisasi vaksin darurat diberikan kepada dua kandidat terkemuka awal tahun ini. 

Sejak Juni, sejumlah anggota Tentara Pembebasan Rakyat yang tidak diketahui telah menerima suntikan, dan pekerja penting kota mulai divaksinasi pada bulan Juli. Secara keseluruhan, sekitar 1 juta orang telah menerima vaksin otorisasi darurat sejauh ini, termasuk karyawan perusahaan milik negara, karyawan Huawei di 180 negara, dan diplomat China. 

“Otorisasi penggunaan darurat, yang didasarkan pada hukum manajemen vaksin China, memungkinkan kandidat vaksin yang tidak disetujui untuk digunakan di antara orang-orang yang berisiko tinggi terinfeksi dalam jangka waktu terbatas,” kata Zheng Zhongwei, direktur Sains dan Teknologi Pusat Pengembangan Komisi Kesehatan Nasional China, dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi pemerintah China pada 22 Agustus.

Presiden Xi Jinping telah berjanji untuk membuat vaksin tersedia di seluruh dunia sebagai "barang publik global." 

Pada bulan Oktober, China bergabung dengan Fasilitas Covax, aliansi global dari 189 negara yang telah berjanji untuk mendistribusikan vaksin secara adil. 

Negara-negara yang diprioritaskan untuk mendistribusikan lima kandidat vaksin China adalah negara-negara yang telah menjadi tuan rumah uji coba, yang pada gilirannya dibentuk oleh kepentingan strategis China. Ini termasuk Brasil, Indonesia, dan Turki, yang telah menandatangani kesepakatan untuk masing-masing 46 juta, 50 juta, dan 50 juta dosis Sinovac; dan Meksiko, yang memiliki kesepakatan dengan CanSino Biologics untuk 35 juta dosis. 

Sedikit yang diketahui tentang bagaimana pemerintah China memprioritaskan distribusi vaksin di dalam negeri, meskipun laporan lokal menunjukkan bahwa masing-masing provinsi membuat rencana mereka sendiri untuk membeli dosis vaksin, yang biayanya 200 RMB per dosis (sekitar Rp 430 ribu).

Inggris menyetujui vaksin Pfizer-BioNTech untuk penggunaan darurat di masyarakat umum pada 2 Desember. Negara tersebut akan mulai menginokulasi populasinya yang berjumlah 67 juta orang melalui Layanan Kesehatan Nasional yang dikelola negara, dengan vaksinasi pertama diberikan dengan prioritas tertinggi mulai 7 Desember.

Inggris membeli 40 juta dosis vaksin Pfizer, di mana setiap orang membutuhkan dua dosis, sehingga cukup untuk memvaksinasi sekitar sepertiga dari populasi. Inggris juga telah membeli 100 juta dosis vaksin AstraZeneca-Oxford, 7 juta dosis vaksin Moderna, dan sejumlah kecil calon vaksin lainnya, sehingga totalnya menjadi 355 juta dosis — singkatnya, lebih dari cukup untuk memvaksinasi semua orang.

Keputusan Inggris bergantung pada sebuah kelompok yang disebut Komite Bersama tentang Vaksinasi dan Imunisasi (JCVI), sebuah komite independen dari akademisi dan ahli medis yang bertanggung jawab untuk menasihati menteri pemerintah. Untuk pengiriman fase 1, mereka membagi populasi menjadi sembilan kelompok.

Rusia menjadi negara pertama di mana pun yang menyetujui vaksin pada Agustus 2020.

Presiden Vladimir Putin sendiri mengumumkan bahwa vaksin Sputnik V-nya telah diberikan otorisasi pada 11 Agustus, bahkan sebelum uji coba fase 3 dimulai. Proses tersebut masih berlangsung, tetapi negara itu sudah bersiap untuk memulai imunisasi massal, dengan Putin memerintahkan para pejabat untuk mulai membuat persiapan yang diperlukan hanya beberapa jam setelah berita persetujuan Inggris masuk.

Vaksinasi dilaporkan akan dimulai dengan petugas kesehatan dan guru.

Vaksinasi akan diberikan secara gratis, dan Kremlin mengatakan itu akan dilakukan atas dasar sukarela.

Rusia juga mengatakan akan memiliki hingga 500 juta dosis vaksin COVID-19 yang siap untuk diekspor.

Belum lama ini, Indonesia telah menerima vaksin COVID-19 Sinovac yang dikirim dari China. 

Sebagai informasi, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di Indonesia menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan kargo khusus. Pesawat tiba pada Minggu, 6 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB.

Sedangkan menurut Menkes Terawan, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac itu akan diberikan untuk tenaga kesehatan, sebagai daftar prioritas utama penerima vaksin. Hal tersebut mengingat para tenaga kesehatan rentan terpapar COVID-19.

Ketua Komite KPCPEN Airlangga Hartarto juga menjelaskan, aka nada dua skema vaksinasi yang diterapkan kepada masyarakat, yakni pertama skema vaksinasi secara gratis dan vaksin mandiri berbayar.

Pengadaan vaksin ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin covid-19.

Kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6587 2020 tentang penugasan PT Biofarma dalam pengadaan vaksin covid-19,  serta keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tentang penetapan jenis vaksin covid 19.

“Di dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan telah diatur skema pelaksanaan vaksinasi yakni vaksin program pemerintah yang akan disediakan secara gratis, dan vaksin Mandiri yang disediakan secara berbayar untuk masyarakat,” jelas Airlangga Hartarto.

Demikian ia menyebutkan aturan rinci terkait kedua skema tersebut akan diterbitkan dalam 1-2 minggu kedepan dengan terus meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol Kesehatan melalui 3M dan 3T.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, vaksin Corona atau Covid-19 tiba di Indonesia secara bertahap. Untuk itu, kemungkinan proses vaksinasi pun tidak dapat dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia.

"Karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk, saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi," tutur Jokowi lewat akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).

Untuk tahap pertama ini, lanjut Jokowi, sudah tiba di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi buatan Sinovac asal China. Kemudian selanjutnya tengah diupayakan 1,8 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi pada Januari 2021 mendatang.