PBB: HAM Harus Jadi Inti dalam Pemulihan Corona COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Seruan untuk bertindak dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional diserukan oleh Komisaris tinggi PBB untuk HAM setelah pandemi COVID-19.

"Pandemi membuat kita terpapar, rentan, dan menjadi lemah," kata Michelle Bachelet dalam sebuah konferensi pers di kantor PBB Jenewa, Rabu (9/12/2020).

"Namun, dalam situasi itu, juga memberi wawasan yang jelas tentang bagaimana kita dapat mengubah bencana menjadi kesempatan dengan mengatur ulang prioritas dan menambah harapan untuk masa depan yang lebih baik."

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Jumat (11/12/2020) Lebih dari 68 juta infeksi COVID-19 yang dikonfirmasi secara global, penyakit yang disebabkan wabah virus corona, dan lebih dari 1,5 juta kematian, menurut Universitas Johns Hopkins yang mengikuti perkembangan data tersebut.

"Beberapa vaksin yang sedang dikembangkansecara medis diharapkan pada akhirnya dapat membebaskan kita dari COVID-19, meski berbulan-bulan lamanya," Bachelet memaparkan lebih jauh.

"Tapi mereka tidak dapat mencegah atau menyembuhkan kerugiansosial ekonomi yang diakibatkan pandemi yang turut membantu penyebarannya."

Pejabat PBB tersebut menegaskan vaksin terhadap kelaparan, kemiskinan, ketidaksetaraan dan banyak penyakit global lainnya pada intinyaadalah penghormatan pada hak asasi manusia.

Saksikan Video Berikut Ini:

PBB mengatakan, pemerintah yang memberi perawatan kesehatan dan perlindungan sosial kepada rakyatnya, terutama bagi yang paling rentan, akan lebih mampu mengatasi pandemi virus corona yang amat merugikan itu. Para pejabat itu berperan-serta dalam sebuah debat tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap hak asasi manusia di Dewan HAM PBB.

Tidak ada negara yang terhindar dari pukulan pandemi dunia ini. Namun seperti bencana lainnya pejabat PBB mengatakan, rakyat yang paling miskin, paling rentan dan terabaikan adalah yang paling terdampak COVID-19.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet mengatakan, sebagian negara menanggapi krisis ini dengan menerapkan kebijakan berdasar pada HAM. Ia menambahkan negara-negara yang menerapkan kebijakan seperti akses ke perawatan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu dan memberi hibah uang tunai, makanan darurat dan bantuan penting lain bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, lebih mampu menghadapi bencana ini.

Di lain pihak, ia memperingatkan negara-negara yang mengabaikan kebutuhan rakyatnya yang paling miskin, akan menghadapi masa depan yang suram.

“Hingga kini, beberapa negara telah menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap rakyat mereka dengan memberangus kecaman, membatasi kebebasan informasi dan berbicara. Semua itu dan pelanggaran HAM lainnya merugikan kesehatan masyarakat serta HAM dan prospek pemulihan yang kuat dan berkelanjutan," kata Bachelet.

Langkah-langkah penutupan wilayah yang bertujuan mengurangi penyebaran virus corona telah menghancurkan ekonomi di banyak negara. Pembatasan itu sangat berdampak pada orang miskin dan lebih dari dua miliar orang yang bekerja di sektor informal.