Kalah Pemilu, Penyebab Utama Kudeta Militer Myanmar hingga Penangkapan Aung San Suu Kyi

Liputan6.com, Yangon - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa ditahan dalam serangan pagi Senin (1/2/2021), kata juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi atau National League of Democracy (NLD) yang berkuasa. 

Tindakan itu dilakukan setelah militer Myanmar yang kuat, memicu kekhawatiran tentang kudeta pekan lalu setelah mengancam untuk "mengambil tindakan" atas dugaan kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi. Demikian seperti mengutip laman Channel News Asia, Senin (1/2/2021). 

NLD yang dipimpin oleh Suu Kyi, mantan tahanan politik dan tokoh perjuangan panjang Myanmar melawan kediktatoran, memenangkan 83 persen kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November yang dilihat sebagai referendum pada pemerintahan demokratis yang masih muda.

Suu Kyi (75) berkuasa setelah menang telak dalam pemilihan umum 2015 yang diikuti dengan ditetapkannya Suu Kyi sebagai tahanan rumah dalam perjuangan untuk demokrasi, yang mengubahnya menjadi ikon internasional.

Posisi internasionalnya rusak setelah ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri dari operasi militer ke pengungsian dari negara bagian Rakhine barat Myanmar pada tahun 2017, tetapi dia tetap sangat populer di Myanmar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Militer, sebagai perancang konstitusi Myanmar tahun 2008, memandang pihaknya sebagai penjaga persatuan nasional dan konstitusi dan telah mengabadikan peran permanennya dalam sistem politik.

Dikenal sebagai Tatmadaw, militer mendapat kuota 25 persen kursi parlemen yang tidak dipilih dan mengontrol kementerian pertahanan, dalam negeri dan perbatasan, memastikan kepentingan penting dalam politik.

Militer menuduh adanya ketidaksesuaian seperti nama yang digandakan pada daftar pemungutan suara di sejumlah distrik dan tidak senang dengan tanggapan komisi pemilihan atas keluhannya.

Militer tidak mengatakan apakah penyimpangan cukup substansial untuk mengubah hasil pemilu.

Keluhannya serupa dengan yang dialami Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), bekas partai berkuasa yang dibentuk oleh militer sebelum secara resmi menyerahkan kekuasaan pada tahun 2011.

USDP, yang secara luas dilihat sebagai proxy militer, dipermalukan dalam pemilu lantaran hanya memenangkan 33 dari 476 kursi yang tersedia.

Suu Kyi belum mengomentari kemenangan partainya dalam pemilihan, atau tentang keluhan militer, tetapi NLD mengatakan tuduhan militer tidak berdasar dan setiap kekurangan pemilihan tidak akan mengubah hasil.

Dari lebih dari 90 partai yang memperebutkan pemungutan suara, setidaknya 17 di antaranya telah mengeluhkan sebagian besar penyimpangan kecil dan semuanya kecuali USDP adalah partai yang lebih kecil. 

Pengamat pemilu mengatakan pemungutan suara itu dilakukan tanpa penyimpangan besar.

Komisi pemilihan pada hari Kamis mengatakan tidak ada kesalahan pada skala yang bisa berarti penipuan atau pemilihan yang didiskreditkan.

Juru bicara angkatan bersenjata, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, mengadakan konferensi pers pekan lalu tentang tuduhan tersebut tetapi memberikan jawaban tidak berkomitmen atas pertanyaan tentang niat militer.

Dia mengatakan militer akan "mengambil tindakan", dan menggunakan semua opsi yang tersedia termasuk Mahkamah Agung. Ditanya apakah militer akan bekerja sama dengan pemerintah dan legislatif yang baru, dia mengatakan kepada wartawan "tunggu dan awasi".

Ditanya apakah dia akan mengesampingkan kudeta, Zaw Min Tun berkata "tidak bisa berkata begitu".

Pada hari Sabtu, militer Myanmar mengatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum.

Sementara itu, konstitusi mengatakan panglima tertinggi hanya dapat mengambil alih kekuasaan dalam keadaan ekstrim yang dapat menyebabkan "disintegrasi serikat, disintegrasi solidaritas nasional dan hilangnya kekuasaan berdaulat", tetapi hanya dalam keadaan darurat, yang hanya dapat dinyatakan oleh presiden sipil.

Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menyebabkan intrik pekan lalu ketika dia mengatakan kepada personel militer bahwa konstitusi adalah "ibu hukum untuk semua hukum" dan jika tidak dipatuhi, itu harus dicabut. Dia mengutip contoh sebelumnya ketika itu terjadi di Myanmar.