Joe Biden Tidak Nonton Sidang Pemakzulan Donald Trump Jilid 2

Liputan6.com, Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengaku tidak menonton sidang pemakzulan Donald Trump jilid 2. Gedung Putih menyerahkan proses sidang kepada Senat.

Sidang pemakzulan Trump dimulai pada Selasa (9/2/2021) di Capitol Hill. Trump terancam dimakzulkan lagi karena dituduh memancing kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021.

Ketika ditanya reporter di Gedung Putih, Biden mengaku tak menonton jalannya sidang. Ia berkata fokus pada masalah ekonomi.

"Saya tidak melakukannya," ujar Biden seperti dikutip NPR, Rabu (10/2/2021).

"Banyak anak-anak yang tidur dalam keadaan lapar. Banyak keluarga kekurangan makanan. Mereka dalam masalah. Itu pekerjaan saya. Senat punya pekerjaannya," ujar Biden.

Presiden tertua dalam sejarah AS itu yakin bahwa Senat AS akan menjalankan tugasnya dengan baik. Selama ini, Gedung Putih memang enggan berkomentar soal pemakzulan Trump.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, juga berkali-kali menolak berbicara soal posisi Gedung Putih. Ia selalu berkata bahwa isu pemakzulan dikerjakan oleh Kongres.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Dilaporkan sebelumnya, mayoritas senator Partai Republik menolak pemakzulan Donald Trump jilid II. Senator Rand Paul dari Kentucky berkata agenda sidang pemakzulan di Senat sudah mati.

DPR AS sudah setuju untuk memakzulkan Donald Trump, sehingga kini giliran Senat untuk bersidang. Partai Demokrat butuh 2/3 suara senator, termasuk senator oposisi, agar Trump berhasil dimakzulkan. 

"45 Senator setuju bahwa 'sidang' tipu-tipu ini tidaklah konstitusional. Itu lebih dari cukup untuk menyetop dan kemudian mengakhiri proses pemakzulan partisan ini," ujar Rand Paul via Twitter, dikutip Rabu (27/1).

Rand Paul adalah inisiator pengambilan suara terkait pemakzulan Trump. Ia pun mendeklarasikan bahwa sidang pemakzulan sudah dead on arrival (DOA).

"'Sidang' ini sudah dead on arrival di Senat," ucapnya.

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, turut menolak.

Hanya ada lima senator Partai Republik yang mendukung wacana pemakzulan: Mitt Romney (Utah), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Ben Sasse (Nebraska), dan Pat Toomey (Pennsylvania). Mereka semua mengkritik Donald Trump atas kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021.

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak permintaan dari Partai Demokrat untuk bersaksi pada persidangan pemakzulannya di Senat AS yang akan digelar pekan depan. 

Dikutip dari Channel News Asia, Jumat (5/2) penolakan itu disampaikan oleh pengacara Trump pada Kamis 4 Februari. 

Anggota Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menuding Trump menyerukan kericuhan ketika ia meminta para pendukungnya untuk menolak kekalahan dalam pemilu. 

Seruan itu berakhir dengan kericuhan di gedung sebelum mereka menyerbu Capitol Hill, dan terjadinya bentrok antara polisi dan massa. Peristiwa tersebut menewaskan 5 orang,  termasuk seorang petugas polisi Capitol.

"Presiden tidak akan bersaksi dalam proses inkonstitusional," kata penasihat Trump Jason Miller.

Dalam sebuah surat, pengacara Trump, Bruce Castor dan David Schoen, menyebut permintaan itu sebagai "pertunjukan PR".

Para pengacara Trump pekan ini juga menolak dakwaan pemakzulan dan menegaskan klaimnya bahwa kekalahan mantan Presden AS tersebu dicurangi - klaim yang tidak berdasar - dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Permintaan untuk memberikan kesaksikan kepada Trump dan pengacaranya itu diberikan dalam sebuah surat oleh Anggota parlemen Demokrat, Jamie Raskin. 

"Jika Anda menolak undangan ini, kami memiliki setiap dan semua hak, termasuk hak untuk menetapkan di pengadilan bahwa penolakan Anda untuk bersaksi mendukung kesimpulan yang sangat merugikan mengenai tindakan Anda (dan kelambanan) pada 6 Januari 2021," tulis Raskin.

Dalam tanggapan mereka, pengacara Trump menyampaikan kepada Raskin: "Surat Anda hanya menegaskan apa yang diketahui semua orang: Anda tidak dapat membuktikan tuduhan Anda terhadap Presiden ke-45 Amerika Serikat, yang sekarang menjadi warga negara".