Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez Dituduh Terlibat Sindikat Narkoba Internasional

Liputan6.com, New York City - Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez dituduh terlibat dalam upaya penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat. Hal itu disampaikan seorang jaksa penuntut umum di Amerika Serikat,

Dalam tuduhannya, seperti dikutip dari New York Post, Rabu (10/3/2021), Hernandez disebut berjanji melindungi pengedar narkoba dengan menggunakan pasukan keamanan negara dan badan penegakan hukum Honduras untuk membantu mereka membanjiri Amerika Serikat dengan kokain.

Tuduhan tersebut muncul di Pengadilan Distrik Federal di Manhattan, New York saat jaksa membuka argumen dalam persidangan Geovanny Fuentes Ramírez.

Ia adalah seorang warga Honduras yang dituduh berkonspirasi untuk mengimpor kokain ke Amerika Serikat dari Honduras, serta tuduhan lain yaitu jual beli senjata.

Persidangan ini juga merupakan referendum terhadap Hernández, yang telah dirundung bertahun-tahun oleh tuduhan kemungkinan terkait dengan pengedaran narkoba.

Saat ini ia belum dituntut, tetapi dalam dokumen pengadilan yang diajukan awal tahun ini, jaksa penuntut di Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelidiki presiden Honduras.

Saksikan Video Berikut Ini:

Hernandez adalah sekutu utama Amerika Serikat di kawasan ini, dan penyelidikan tersebut dapat membahayakan hubungan bilateral dan mempersulit upaya pemerintahan Biden untuk menginvestasikan US$ 4 miliar di Amerika Tengah, mengurangi kemiskinan dan mendukung supremasi hukum dalam upaya untuk membendung migrasi ke AS.

Kesaksian pada Selasa (9/3) yang dibuat oleh jaksa dalam dokumen pengadilan yang diajukan tahun ini, menambah tekanan pada Hernandez.

Presiden Honduras itu juga terlibat dalam tuntutan pidana baru-baru ini, termasuk hukuman terhadap saudaranya pada tahun 2019 di Pengadilan Distrik Federal Manhattan atas tuduhan perdagangan kokain.

Selama persidangan saudara laki-lakinya, saksi dan jaksa penuntut mengatakan bahwa Hernandez telah menerima jutaan dolar untuk kampanye politik dan partainya dengan imbalan melindungi pengedar narkoba.