Pemerintahan Joe Biden Bantu Palestina, Sumbangkan Dana Rp 3,4 Triliun

Liputan6.com, Washington D.C- Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu (7/4) memulihkan bantuan kepada Palestina yang sempat terputus di masa pemerintahan Donald Trump.

Dana bantuan yang akan disumbangkan, sebesar 235 juta dolar AS atau setara Rp 3,4 triliun.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan menyumbang US$ 150 juta kepada badan PBB dalam dukungan merawat pengungsi Palestina.

Selain itu, AS juga menawarkan dana sebesar US$75 juta untuk bantuan ekonomi dan pembangunan di Tepi Barat dan Gaza - dalam upaya pembangunan perdamaian.

Dalam panggilan telepon Biden bersama Raja Yordania Abdullah II, sekutu lama AS, "ditegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina," demikian keterangan dari Gedung Putih.

"Bantuan untuk Palestina melayani kepentingan dan nilai penting AS sebagai cara untuk maju menuju solusi dua negara yang dinegosiasikan," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.

"Ini memberikan bantuan kritis kepada mereka yang sangat membutuhkan, mendorong pembangunan ekonomi dan mendukung pemahaman Israel-Palestina, koordinasi keamanan dan stabilitas," jelas Blinken, seperti dikutip dari AFP, Kamis (8/4/2021).

Saksikan Video Berikut Ini:

Israel, yang telah menahan kritik terhadap Biden di bulan-bulan pertamanya, mengecam bantuan kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, atau UNRWA.

Badan tersebut, menyediakan perumahan, sekolah, dan perawatan lain untuk lebih dari enam juta pengungsi Palestina. 

"Kami percaya bahwa badan PBB untuk apa yang disebut 'pengungsi' seharusnya tidak ada dalam formatnya saat ini," kata Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat.

Israel menyebut pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah yang didukung PBB termasuk penghasutan terhadap negara mereka.

Saat ditanya tentang kritik Israel, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa negaranya melakukan pengawasan terhadap UNRWA dengan sangat serius dan sekarang akan memiliki tempat untuk mengurusnya.

Kemarahan Israel muncul ketika AS mengambil bagian dalam pembicaraan tidak langsung yang dipimpin Eropa di Wina dengan Iran, tentang kembali ke kesepakatan denuklirisasi yang ditentang keras oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.