Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?

Menlu Retno Desak ASEAN Bantu Akhiri Krisis Kekerasan di Myanmar

Menlu Retno berkata militer Myanmar tidak bergerak cepat dalam mengikuti poin-poin konsensus ASEAN.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 05 Agu 2021, 11:33 WIB

Diterbitkan 05 Agu 2021, 11:24 WIB

Menlu Retno Marsudi di AS. Dok: MoFA Indonesia

Liputan6.com, Washington, DC - ASEAN hingga kini belum bisa memberikan solusi yang jelas terhadap krisis di Myanmar setelah kudeta militer. Situasi di masyarakat pun masih bergejolak dan korban jiwa berjatuhan.

BBC melaporkan korban tewas usai kudeta mencapai 1.500 orang per 19 Juli 2021. Kudeta terjadi setelah militer tidak bisa menerima kekalahan di pemilu.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membahas masalah Myanmar saat berkunjung ke Amerika Serikat. Ia ikut rapat virtual pada ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM).

Ia menyinggung Five Points of Consesus yang dibuat negara-negara ASEAN terkait Myanmar. Konsensus itu adalah hasil pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021 yang turut dihadiri pemimpin de facto Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Namun, Menlu Retno mengakui realisasi pertemuan itu mandek. Ia pun menyalahkan kurangnya komitmen militer Myanmar dalam isu ini.

"Memang sangat disayangkan implementasi dari Five Points of Consensus berjalan sangat lambat, antara lain karena tidak adanya komitmen dari militer Myanmar," ujar Menlu Retno dalam press briefing dari AS pada Kamis pagi (5/8/2021) waktu Jakarta.

Poin pertama dalam konsensus itu adalah supaya kekerasan dihentikan.

Menlu Retno lantas berkata bahwa Indonesia akan turus mendukung implementasi lima poin konsensus tersebut. Ia juga meminta agar ASEAN bisa bergerak seirama dalam isu ini.

Special Envoy Myanmar

Polisi tangkap pengunjuk rasa anti kudeta militer Myanmar

Polisi menangkap seorang pria saat pengunjuk rasa ikut serta dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Sabtu (27/2/2021). Negara itu diguncang gelombang protes pro-demokrasi sejak kudeta militer Myanmar menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. (Ye Aung THU/AFP)

Menlu Retno menyebut langkah pertama dari lima poin itu adalah agar adanya special envoy (utusan khusus). Proses ini disebut sangat panjang dan menjadi pembahasan bersama para menlu ASEAN.

Kini, ASEAN telah sepakat untuk menunjuk Brunei sebagai special envoy terkait isu Myanmar.

"Pada tanggal 3 Agustus kemarin, Myanmar telah menyetujui usulan ASEAN, utamanya chair ASEAN, untuk menunjuk Menlu 2 Brunei sebagai utusan khusus. Ini langkah yang baik namun masih ada beratus atau bahkan beribu langkah yang harus mengikutinya," ucap Menlu Retno.

Menlu Brunei yang terpilih adalah Erwan Yusof. Menlu Retno pun menekankan agar Myanmar memberikan akses kepada utusan khusus pilihan ASEAN.