Taliban Akan Atasi Masalah Hak Perempuan Jika Internasional Akui Pemerintahan Baru

Liputan6.com, Kabul - Wakil Menteri Kementerian Informasi dan Kebudayaan dari kabinet Taliban sementara Zabihullah Mujahid memberikan respons atas keprihatinan Uni Eropa soal pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan.

Dikutip dari laman Tolo News, Rabu (22/9/2021), ia mengatakan, jika masyarakat internasional mengakui pemerintahan baru (Taliban), mereka akan mengatasi kekhawatiran atas tuduhan terkait pelanggaran HAM.

"Selama kami tidak diakui, dan mereka membuat kritik (atas pelanggaran hak), kami pikir itu adalah pendekatan sepihak," ujar Mujahid.

"Akan lebih baik bagi mereka untuk memperlakukan kita secara bertanggung jawab dan mengakui pemerintahan Taliban saat ini sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab."

"Setelah itu, mereka dapat berbagi kekhawatiran mereka secara sah dengan kami dan kami akan mengatasi kekhawatiran mereka," tambahnya.

Pernyataan Mujahid muncul setelah duta besar dan kepala delegasi Uni Eropa di Afghanistan, Andreas Von Brandt, pada mengatakan Uni Eropa sangat prihatin atas pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan.

Terutama pelanggaran hak perempuan dan anak perempuan untuk pendidikan dan pekerjaan.

"Substansi kritik saya tetap: hak asasi manusia berada di bawah ancaman di Afghanistan, khususnya hak atas pendidikan dan hak untuk bekerja," twit Brandt.

Saleem Paiger, pemimpin Hizb-e-Mutahid-Fikre Mardum Afghanistan, sementara itu mengatakan Taliban seharusnya tidak menjadikan penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia sebagai syarat untuk pengakuan dunia.

"Taliban adalah warga Afghanistan, tetapi mereka seharusnya tidak menyandera masalah seperti itu sebagai syarat untuk diakui oleh dunia," katanya.

Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan (AIHRC) mengeluarkan pernyataan pada Minggu (19/9) yang mengatakan pihaknya belum dapat memenuhi tugasnya sejak runtuhnya mantan pemerintah pada 15 Agustus.

Ia juga menambahkan bahwa pasukan Taliban telah menduduki kantornya dan menggunakan peralatannya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

AIHRC meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk membentuk badan independen guna memantau pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan dan meminta Taliban untuk menghormati hak asasi manusia.

"AIHRC menyerukan kepada Taliban untuk menghormati kemerdekaan AIHRC dan stafnya serta semua pembela hak asasi manusia Afghanistan, yang telah bekerja tanpa lelah untuk melindungi perjuangan rakyat Afghanistan," bunyi pernyataan itu.

Menanggapi hal ini, Mujahid mengatakan AIHRC bukan badan internasional, dan menambahkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas tuduhan mengenai pendudukan gedung AIHRC.

"AIHRC milik pemerintahan Kabul sebelumnya, dan itu adalah badan resmi pada waktu itu dan bukan badan hak asasi manusia internasional. Namun, kita akan melihat siapa yang telah menggunakan kantor mereka dan bagaimana caranya. Investigasi sedang berlangsung," kata Mujahid.

Sebelumnya, Human Rights Watch dan organisasi internasional lainnya menyuarakan keprihatinan mereka atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh pasukan Taliban, tetapi Taliban selalu menolak tuduhan itu.