Tak Mau Tinggalkan Rakyat, Presiden Ukraina Tidak Hadir di G20 Bali

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan konfirmasi bahwa dirinya tak bisa datang ke Bali untuk acara G20. Ia sudah diundang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir ke Bali.

Dalam perbincangan bersama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Jumat (27/5/2022), Presiden Zelensky mengaku tidak bisa meninggalkan rakyatnya untuk ke Bali, sebab Rusia sedang melancarkan invasi.

"Saya tidak bisa meninggalkan Ukraina. Saya tak bisa kemana-mana secara langsung, karena saya menetap bersama rakyat saya. Rakyat saya butuh dukungan saya. Saya butuh dukungan mereka," ujar Presiden Zelensky. 

Zelensky berbincang dengan mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal. Dino menegaskan bahwa tidak mungkin Indonesia mendukung Rusia yang melakukan invasi dan melanggar kedaulatan negara orang.

Sejak invasi dimulai, Presiden Volodymyr Zelensky memang tetap berada di ibu kota Ukraina. Ia bahkan sering bergerak ke berbagai lokasi untuk mengecek titik serangan, termasuk lokasi pembantaian di Bucha. 

Zelensky berkata baru bisa berangkat apabila perang sudah selesai. Alternatif lain adalah wacana untuk hadir secara online. 

"Saya akan bergabung dengan anda bila tidak ada perang, apabila ada perang, saya hanya bisa melakukannya secara online," jelas Presiden Ukraina.

Kondisi ekonomi di Ukraina memang sedang berantakan akibat invasi Rusia. Presiden Zelensky berkata pelabuhan-pelabuhan Ukraina terdampak karena serangan. Anggaran bulanan pun selalu defisit. 

Selain itu, jutaan rakyat Ukraina harus mengungsi, baik di dalam negeri atau ke luar negeri. G20 lantas menjadi harapan bagi Ukraina. 

"Saya harap G20 akan menemukan sebuah solusi pada perang ini," ujar Presiden Zelensky. "Kita harus bertindak hingga mereka (Rusia) menghentikan kebijakan agresi."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, konflik Ukraina ikut terbawa ke World Economic Forum (WEF) 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam retorika Henry Kissinger di WEF karena menyarankan supaya Ukraina menyerahkan tanahnya ke Rusia agar situasi bisa kembali ke "status quo ante" atau status quo sebelumnya.

Pada status quo sebelumnya, Rusia sudah daerah Ukraina, seperti Krimea. Selain itu, Kissinger juga berharap agar Rusia tidak diisolasi karena bisa mengembalikan perang dingin.

"Ukraina seharusnya menjadi jembatan antara Eropa dan Rusia, tetapi sekarang sebagaima hubungannya dibentuk ulang, kita mungkin masuk ke area di mana garis pemisah digambar ulang dan Rusia benar-benar terisolasi. Kita menghadapi situasi sekarang di mana Rusia bisa benar-benar terasingkan dari Eropa dan mencari aliansi permanen di tempat lain," ujar Henry Kissinger, dikutip situs WEF, Jumat (27/5/2022).

Ketinggalan Zaman

Kissinger adalah menteri luar negeri AS di zaman perang dingin. Ia juga dianggap kontroversial pada masa Perang Vietnam. Kini, pandangan Kissinger dianggap ketinggalan zaman. 

"Mr. Kissinger muncul dari masa lalu yang terkubur dan berkata bahwa bagian dari Ukraina harus diberikan ke Rusia, sehingga tidak ada alienasi terhadap Rusia dari Eropa," ujar Presiden Zelensky, dilansir situs Kepresidenan Ukraina.

"Sepertinya kalender Mr. Kissinger bukan dari 2022, tetapi 1938, dan ia berpikir sedang bicara kepada audiens bukan di Davos, tetapi di Munich di zaman itu," kata Presiden Zelensky.

Ucapan Presiden Zelensky menyindir Perjanjian Munich yang mengizinkan Nazi Jerman untuk mencaplok tanah milik Cekoslowakia. 

Presiden Zelensky juga mengingatkan bahwa dulu keluarga Kissinger adalah pelarian dari rezim Nazi. 

"Pada tahun 1938 sesungguhnya, ketika keluarga Mr. Kissinger kabur dari Nazi Jerman, ia masih 15 tahun, dan ia paham segalanya dengan sempurna. Dan tak ada yang pernah dengar darinya bahwa saat itu perlu beradaptasi kepada para Nazi ketimbang lari atau melawan mereka," ujar Presiden Ukraina.

Ia pun meminta agar para "ahli geopolitik" supaya melihat keadaan rakyat Ukraina yang kompak menolak untuk memberikan rakyat mereka untuk perdamaian.

Petinggi MPR menyebut dampak konflik Rusia-Ukraina harus dilihat dari sisi krisis yang berdampak pada kemanusiaan. Karena itu Indonesia harus mampu berperan dalam menciptakan perdamaian, seperti yang diamanatkan konstitusi.

"Pada alinea pertama UUD 1945 mengamanatkan kepada kita untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dengan mencegah penjajahan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/5).

Pada diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Luthfi Assyaukanie itu hadir Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, Guru Besar Universitas Pertahanan, Anak Agung Banyu Perwita, Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan, Connie Rahakundini Bakrie, Direktur Eksekutif Indonesian Institute of Advance International Studies / INADIS, Ple Priatna dan Aktifis Komite Persahabatan Rakyat Indonesia-Rusia Joko Purwanto sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Dr. Polit. Sc. Henny Saptatia D.N., MA (Ketua Program Studi Kajian Wilayah Eropa, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia/ SKSG-UI) dan Ade Alawi (Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, krisis Rusia-Ukraina harus segera diakhiri karena dampaknya sangat mempengaruhi tatanan di sejumlah sektor di dunia.

"Belum tuntas dampak pandemi kita atasi, sejumlah krisis yang mengikutinya memberi tekanan tersendiri dalam upaya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk bangkit," ujar Rerie sapaan akrab Lestari dalam keterangan tertulisnya.

Ancaman terhadap kemanusiaan dalam krisis Rusia-Ukraina, menurut Rerie, harus sesegera mungkin diakhiri dengan menggalang dukungan negara-negara di dunia.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap Indonesia dapat melakukan langkah dan sikap yang tepat dalam ikut serta mengatasi konflik Rusia-Ukraina menuju perdamaian.

Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina tiga bulan lalu, konflik tampak terasa jauh dari wilayah Rusia.

Namun dalam beberapa hari, datang rangkaian sanksi dari pemerintah Barat terhadap Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa perusahaan juga menerapkan hukuman ekonomi terhadap negara tersebut. Banyak rakyat Rusia yang terguncang akibat sejumlah pukulan finansial dan isolasi yang kini berlaku.

Pusat perbelanjaan yang luas di Moskow berubah menjadi hamparan menakutkan dari etalase pengecer Barat yang kini tutup, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (25/5).

Raksasa makanan cepat saji Amerika McDonald's keluar dari Rusia sepenuhnya sebagai tanggapan atas operasi militer tersebut.

Produsen mobil besar Renault juga pergi, walaupun memiliki jumlah investasi besar di negara Beruang Merah tersebut.

Sementara perusahaan multinasional pergi, ribuan orang Rusia juga melarikan diri, khawatir akan tindakan pemerintah mereka.

Chris Weafer, analis kawakan ekonomi Rusia di Macro-Advisory, kepada kantor berita Associated Press mengatakan "Terdapat ketakutan nyata bahwa pengangguran akan meningkat dalam bulan-bulan mendatang pada musim panas, bahwa akan ada penurunan besar dalam konsumsi dan penjualan ritel dan investasi."

Jika aksi militer berlarut, lebih banyak perusahaan akan keluar dari Rusia, kata Weafer. Ia memperkirakan perusahaan yang tersisa yang hanya menangguhkan operasi mungkin melanjutkan operasi jika gencatan senjata dan kesepakatan damai untuk Ukraina tercapai. Tetapi jendela untuk kemungkinan tersebut kini tampaknya tertutup, imbuhnya.