Presiden Korea Selatan Siap Hukum Korea Utara Jika Diprovokasi

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali melancarkan retorika yang cukup keras terhadap Korea Utara. Ia memberikan perintah ke militer untuk ambil tindakan jika Korut melakukan tindakan provokatif.

Hal itu ia ungkap dalam pertemuan komando militer pertama yang dihadirinya setelah menjabat.

"(Presiden) memerintahkan militer kita untuk secara cepat dan tegas menghukum Korea Utara ketika ia melakukan provokasi," ujar pihak kantor kepresidenan, dikutip Yonhap, Rabu (6/7/2022).

Pertemuan para komando militer itu melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir di markas militer Gyeryongdae yang berlokasi di provinsi Chunghecong Selatan, 160 kilometer di selatan ibu kota Korea Selatan.

"Ia menekankan bahwa ini adalah tugas militer untuk melindungi nyawa masyarakat, properti, wilayah, dan kedaulatan dengan segala upaya, dan kita harus tegas menunjukan tekad kita untuk melakukannya," lanjut pernyataan tersebut.

Presiden Yoon telah beberapa kali menegakan bahwa provokasi jenis apapun akan dihadapkan dengan respons yang kuat dan bersatu dari Korea Selatan. Ia juga menyebut Korsel akan berkoordinasi dengan Amerika Serikat sembari membuka pintu dialog dengan Korea Utara.

Dalam pernyataannya, Presiden Yoon menilai masih ada ketidakpastian keamanan di Korea Selatan dan Asia Timur Laut, sehingga negaranya butuh memperkuat kapabilitas pertahanan untuk melindungi keamanan negara dan kepentingan nasional.

Three-Axis System

Sistem tiga axis ini merupakan inisiatif untuk melawan kapabilitas nuklir dan misil Korea Utara, serta mengurangi provokasi.

Tiga hal itu adalah rencana operasional Korea Massive Punishment and Retaliation untuk melumpuhkan kepemimpin Korea Utara saat terjadi konflik besar, lalu ada platform serangan antisipasi Kill Chain, dan sistem Korea Air and Missile Defense.

Selain itu, Presiden Yoon Suk Yeol meminta para komandan untuk fokus pada kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan platform sains lainnya untuk melawan ancaman masa depan. Ia juga meminta agar militer bisa sadar terhadap musuh, serta terus disiplin agar bisa memenangkan kepercayaan rakyat.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya dilaporkan, Korea Selatan dan NATO akan memasuki periode kerja sama baru pada tahun 2022. Rencana itu muncul setelah Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadiri NATO summit.

Dilaporkan Yonhap, Selasa (5/7), kerja sama dengan NATO ini akan dilakukan pada paruh akhir 2022. Kedua pihak disebut ingin membuat strategi kemitraan strategis di tengah ancaman keamanan berlapis dan persaingan keamanan ekonomi di dunia.

Presiden Yoon juga berjanji memberikan bantuan sebesar US$ 100 juta untuk Ukraina.

Ini adalah pertama kalinya pemimpin Korea Selatan berkunjung ke NATO summit, meski Korea bukan anggota aliansi tersebut. Pihak Korsel dan Eropa juga disebut sepakat untuk melindungi nilai-nilai dan keamanan dari wilayah Indo-Pasifik dan Eropa dari pengaruh China yang berkembang dalam konteks keamanan dan ekonomi.

Sementara, Wilson Center memuji kehadiran Presiden Yoon Suk Yeol di NATO summit. Kehadiran Presiden Yoon dinilai menunjukkan bahwa Korea Selatan dan negara-negara demokrasi lain semakin dekat dengan demokrasi Eropa karena ketakutan bersama terhadap kekuatan Rusia dan China.

Presiden Yoon juga berkata bahwa negaranya akan mengirimkan misi diplomatik ke markas NATO di Brusels. Hal itu dianggap Wilson Center sebagai komitmen dari Korsel untuk adanya dialog yang lebih konsisten dengan Aliansi Atlantik.

"Meningkatnya hubungan-hubungan Korea Selatan dengan Jepang dan NATO memiliki potensi untuk memperkuat pertahanannya melawan berbagai ancaman yang muncul, termasuk serangan siber, perubahan iklim, tantangan rantai pasokan, dan bertambahnya senjata misil dan nuklir dari Korea Utara," tulis Wilson Center.

Para pemimpin NATO melabeli Rusia sebagai ancaman bagi keamanan mereka ketika mereka merombak pertahanan aliansi itu sebagai tanggapan atas perang terhadap Ukraina, kata Kepala NATO Jens Stoltenberg.

"Kami akan menyatakan dengan jelas bahwa Rusia menimbulkan ancaman langsung bagi keamanan kami," kata Stoltenberg, menjelang peluncuran cetak biru strategis NATO, seperti dikutip dari MSN News, Sabtu (2/7).

Perang Ukraina menjadi fokus KTT NATO di Madrid pekan ini.

Sekutu NATO akan terus memasok Ukraina dengan senjata dalam perangnya melawan Rusia selama diperlukan, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz di Madrid pada hari Rabu.

"Adalah baik bahwa negara-negara yang berkumpul di sini tetapi banyak negara lain juga, memberikan kontribusi mereka sehingga Ukraina dapat mempertahankan diri - dengan menyediakan sarana keuangan, bantuan kemanusiaan, tetapi juga dengan menyediakan senjata yang sangat dibutuhkan Ukraina," kata Scholz kepada wartawan saat ia tiba untuk hari kedua KTT NATO.

Presiden UKraine Volodymyr Zelensky mengatakan kepada para pemimpin NATO dalam pidato khusus bahwa Ukraina membutuhkan senjata modern dan lebih banyak bantuan keuangan dalam perangnya melawan invasi Rusia.

"Kita perlu mematahkan keunggulan artileri Rusia ... Kami membutuhkan sistem yang jauh lebih modern, artileri modern," kata Zelensky kepada KTT NATO di Madrid melalui tautan video.

Dia menambahkan bahwa dukungan keuangan "tidak kalah pentingnya dengan bantuan dengan senjata"..."Rusia masih menerima miliaran setiap hari dan menghabiskannya untuk perang. Kami memiliki defisit miliaran dolar, kami tidak memiliki minyak dan gas untuk menutupinya," kata Zelensky, seraya menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan sekitar US$ 5 miliar per bulan untuk pertahanannya.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengingatkan Negara Barat untuk bersiap terus mendukung Ukraina dalam perang dengan Rusia yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga telah memperingatkan konflik jangka panjang.

Dilansir BBC, Senin (20/6), Stoltenberg mengatakan biaya perang tinggi, tetapi itu membiarkan Moskow mencapai tujuan militernya bahkan lebih besar. Dalam peringatan keras, Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru diangkat, Jenderal Sir Patrick Sanders mengatakan Inggris dan sekutunya harus mampu memenangkan perang darat dengan Rusia. 

Jenderal Sanders mengatakan dalam pesan internal yang dilihat oleh BBC, "Invasi Rusia ke Ukraina menggarisbawahi tujuan inti kami - untuk melindungi Inggris dan siap berperang dan memenangkan perang di darat - dan memperkuat persyaratan untuk mencegah agresi Rusia dengan ancaman kekuatan.

"Stoltenberg dan Johnson mengatakan mengirim lebih banyak senjata akan membuat kemenangan bagi Ukraina lebih mungkin."

"Kita harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kita tidak boleh berhenti mendukung Ukraina," kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman Bild.

"Bahkan jika biayanya tinggi, tidak hanya untuk dukungan militer, juga karena kenaikan harga energi dan pangan."

Kepala aliansi militer Barat mengatakan bahwa memasok Ukraina dengan senjata yang lebih modern akan meningkatkan peluangnya untuk dapat membebaskan wilayah Donbas timur negara itu, yang sebagian besar saat ini berada di bawah kendali Rusia.