Erdogan Beri Sinyal Restui Finlandia Gabung NATO, tapi Swedia Masih Harus Penuhi Syarat Ini

Liputan6.com, Ankara - Presiden Recep Tayyip Erdogan memberi sinyal bahwa Turki mungkin akan memberi persetujuan bagi Finlandia untuk bergabung dengan NATO, tetapi tidak untuk Swedia. Dia mengkritik penolakan Swedia untuk mengekstradisi puluhan orang yang diduga terkait dengan kelompok militan Kurdi dan pengkritik pemerintahannya.

"Kami memberikan daftar 120 orang kepada Swedia dan meminta mereka untuk mengekstradisi para teroris itu ke negara mereka," kata Erdogan seperti dikutip dari BBC, Senin (30/1/2023). "Jika Anda tidak mengekstradisi mereka, maka maaf (untuk penolakan) itu."

Komentarnya muncul beberapa hari setelah Turki menangguhkan pembicaraan untuk menerima dua negara Nordik tersebut sebagai anggota NATO.

Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO tahun lalu, mengakhiri puluhan tahun non-blok militer, sebagai respons invasi Rusia ke Ukraina.

Permohonan mereka harus disetujui dengan suara bulat oleh semua anggota NATO saat ini, tetapi Turki dan Hongaria belum meratifikasi tawaran mereka.

Swedia memiliki diaspora Kurdi yang lebih besar dibanding Finlandia, sumbu dari memanasnya hubungan dua negara Nordik tersebut dengan Turki. Ankara telah tegas meminta Swedia untuk menjauhkan diri dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Sebagai tanggapan, Swedia menyetujui amendemen konstitusi yang memungkinkannya membuat undang-undang anti-teror yang lebih keras seperti yang diminta oleh Turki.

Baik Swedia dan Finlandia juga telah mencabut larangan penjualan peralatan militer ke Turki, yang diberlakukan setelah intervensi militer Ankara di Suriah pada 2019.

Akan tetapi, Turki telah mengkritik keras Swedia atas protes baru-baru ini di Stockholm mulai dari aksi kelompok Kurdi yang menggantung patung Erdogan hingga pembakaran salinan Alquran oleh ekstremis sayap kanan Rasmus Paludan.

Pejabat Swedia sudah mengutuk aksi pembakaran salinan Alquran, tapi mereka membela undang-undang kebebasan berekspresi negaranya.

Pada awal bulan ini, Erdogan mengumumkan bahwa pemilu Turki akan dimajukan satu bulan menjadi 14 Mei 2023.

Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto mengatakan bahwa tekanan dari pemilu telah menyebabkan diskusi memanas di dalam negeri Turki dan negosiasi harus dihentikan.

Haavisto juga tak menampik opsi Finlandia terpaksa bergabung dengan NATO sendirian, tanpa Swedia.