Opini: Perang Agresi Rusia Melawan Ukraina, Satu Tahun Kemudian

Liputan6.com, Jakarta - 24 Februari 2023 merupakan momen satu tahun invasi Rusia ke Ukraina. 365 hari sudah negeri yang dipimpin oleh Volodymyr Zelensky diserang oleh pasukan Vladimir Putin.

Kendati demikian hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa perang Rusia Ukraina yang sudah berlangsung setahun itu akan berakhir damai.

Selama setahun terakhir, benua Eropa telah diguncang oleh perang agresi Rusia melawan Ukraina. Ratusan ribu tentara tewas, sebagian besar orang Rusia, bersama dengan puluhan ribu korban sipil Ukraina. Perang telah memaksa 8,5 juta warga Ukraina meninggalkan rumah mereka, 4,5 juta di antaranya mencari perlindungan di Uni Eropa.

Perang Rusia terus berlanjut, menghancurkan infrastruktur kritis dan sipil, termasuk pembangkit tenaga listrik dan bangunan perumahan, sehingga membuat warga mengalami padam lampu dan tidak berfungsinya pemanas ruangan di tengah musim dingin, atau membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Selain itu, perang agresi Rusia menyebabkan luka psikologis pada jutaan warga Ukraina.

Akan seperti apa masa depan anak yatim piatu dan kaum muda Ukraina yang trauma dan tak terhitung jumlahnya ini?

Perang Rusia tidak hanya berdampak pada Ukraina tetapi juga seluruh dunia. Ini tentang rezim otoriter yang menyerang negara tetangga, yang jelas melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perang agresi Rusia merusak tatanan internasional berbasis aturan yang dianut oleh Indonesia dan Uni Eropa. Perang telah mengganggu ekonomi dunia, menghancurkan setengah dari produksi gandum dan minyak nabati Ukraina, di mana Rusia memblokir pelabuhan Ukraina dan menangguhkan ekspor pupuknya sendiri.

Akibatnya semua menderita: Eropa, Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Rusia menyebarkan kebohongan tentang penyebab krisis pangan dan energi global. Maka saya tegaskan bahwa sanksi Uni Eropa tidak dapat disalahkan: tindakan kami adalah sanksi terhadap pejabat tinggi dan oligarki Rusia; kami tidak menerapkan sanksi pada produk pertanian, pupuk atau bahan pakan. Guncangan rantai pasokan dunia sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Moskow.

Uni Eropa berkomitmen terhadap perdamaian. Untuk mengamankannya, kita harus membantu Ukraina mempertahankan diri, sesuai dengan salah satu ketentuan pokok Piagam PBB: pertahanan diri kolektif.

Inilah sebabnya mengapa Uni Eropa memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina. Bersamaan dengan itu, kami juga membantu seluruh dunia mengatasi dampak ekonomi akibat perang. Dengan dukungan kami terhadap UN Black Sea Grain Initiative atau Koridor Gandum Laut Hitam PBB, misalnya, serta EU Solidarity Lanes atau Jalur

Solidaritas Uni Eropa, kami membantu menstabilkan harga pangan global dengan memfasilitasi ekspor biji-bijian dan produk pertanian ke berbagai pelosok dunia. Selain itu, tindakan kami membatasi harga minyak Rusia berhasil menghentikan Rusia mengambil keuntungan dari harga energi yang sangat tinggi sebagaimana yang kita lihat pada tahun 2022.

Sejak itu, harga telah normal kembali, untuk kepentingan Indonesia dan importir energi lainnya.

Perang di Ukraina menjadi sirene peringatan bagi Eropa tentang geopolitik.

Kami mengira, dengan jatuhnya Tirai Besi, perang agresi menjadi tidak mungkin. Perang yang kini terjadi menimbulkan ancaman langsung terhadap integritas teritorial beberapa negara anggota Uni Eropa.

Rusia kembali ke propaganda Perang Dingin dengan mengekang jurnalisme bebas di dalam negeri, tetapi menyalahgunakan kebebasan pers di Eropa dan di negara-negara seperti Indonesia dengan menyebarkan disinformasi yang memuakkan.

Perang Rusia di Ukraina juga menjadi sirene peringatan bagi semua negara demokratis, termasuk Indonesia, yang mendukung Piagam PBB, demokrasi dan kebebasan sipil.

Bagaimana jika negara lain memutuskan untuk mengikuti contoh Rusia dan menyangkal hak keberadaan suatu negara merdeka dalam batas-batas wilayah yang diakui secara internasional? Kebebasan dan demokrasi tidak bisa dianggap enteng. Warga bebas harus membela dan memperjuangkan hak-hak sipil dan kebebasan, dan untuk perdamaian.

Uni Eropa akan melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina, menghentikan perang dan memitigasi biaya ekonomi dan kemanusiaan global akibat perang tersebut.

Dalam menjalankannya, kami juga menoleh ke Indonesia, sebagai pemimpin global. Pemerintah Indonesia telah mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk pelanggaran Rusia terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip kedaulatan nasional dan integritas wilayah.

Indonesia dan negara-negara Uni Eropa termasuk di antara 140 anggota PBB yang berpandangan sama dalam hal ini. Di bawah Kepresidenan Indonesia, para pemimpin G20 mengadopsi Deklarasi yang mengutuk "agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan seluruh pasukan dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina".

Adanya kesepakatan kita pada prinsip dasar itu – yaitu keutamaan Piagam PBB – akan terus memandu kita dalam mengejar perdamaian di Ukraina dalam batas-batas wilayahnya yang diakui secara internasional.

 **Penulis adalah Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket – atas nama para dubes negara-negara anggota Uni Eropa di Indonesia; Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Spanyol, Swedia dan Yunani.