Kazakhstan Bakal Gelar Pemilu Parlemen Setahun Usai Kerusuhan Maut, Tonggak Penting Perkembangan Demokrasi Negara

Liputan6.com, Jakarta - Kazakhstan optimistis mampu untuk segera bangkit dari tragedi yang menimpa negara tersebut pada bulan Januari 2022.

Tragedi yang berawal dari protes kenaikan harga bahan bakar gas (LPG), lalu berkembang menjadi kerusuhan besar yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat atas pemerintah yang otoriter, korupsi, kekayaan terpusat, kesenjangan sosial, dan kurangnya implementasi nyata demokrasi.

Tanggal 10 Januari 2022 bahkan sampai ditetapkan menjadi hari berkabung nasional oleh Presiden Kazakhstan. Ini untuk menghormati para korban protes besar-besaran di seluruh negara tersebut.

Setahun lebih setelah kerusuhan maut tersebut, pada 19 Maret 2023 mendatang, pemilihan Mazhilis (majelis rendah parlemen) dan maslikhat (badan perwakilan lokal) Kazakhstan akan dilaksanakan.

“Menandai tonggak penting lainnya dalam perkembangan demokrasi Kazakhstan,” ucap Kazbek Bokebayev, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Kazakhstan untuk Indonesia dalam press briefing hari Jumat (17/3/2023).

Sudah lebih dari satu tahun lalu sejak keamanan dan ketenteraman Kazakhstan terancam oleh kelompok-kelompok yang mengatur upaya kudeta.

Ketakutan Kazakhstan akan runtuhnya negara dari dalam memang cukup membuat negara itu pesimis akan kebangkitan. Namun, tidak serta merta membuat mereka pasrah dan tidak melakukan upaya apa pun.

Melalui amandemen konstitusi yang dilaksanakan setelah referendum nasional pada Juni 2022, dikatakan oleh Kazbek, Kazakhstan kini telah miliki prinsip-prinsip demokrasi baru.

Selain itu, juga memiliki parlemen yang lebih berpengaruh, kekuasaan presiden yang terbatas, prosedur yang disederhanakan untuk mendaftarkan partai politik baru, pemilihan langsung akim (wali kota), dan lainnya.

Kazbek dalam pernyataannya menekankan, “Negara kita selalu menunjukkan komitmennya untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas, terbuka, dan adil.”

Pemilu Kazakhstan tentu tidak bisa mengubah keadaan negara ini dalam semalam, tetapi bagi Kazbek selanjutnya ini akan berkontribusi pada terciptanya Kazakhstan yang adil dengan masyarakat yang makmur dan sistem politik yang lebih hidup, dinamis, dan kompetitif. 

Sejak Januari tahun ini, beberapa inisiatif politik telah diluncurkan, salah satunya adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

“Tujuh partai telah terdaftar,” ucap Kazbek, negara akan menawarkan sejumlah pilihan politik untuk para pemilih.

Partisipasi dalam pemilihan yang kompetitif selanjutnya akan berkontribusi pada penguatan sistem multi-partai melalui meningkatkan pluralitas dan pengaruh politik oposisi.

Kazbek menyebut bahwa model proporsional-mayoritas campuran akan digunakan untuk pertama kalinya untuk pemilihan Mazhilis sejak tahun 2004.

Melalui model ini, 70 persen wakil akan dipilih secara proporsional dari daftar partai dan 30 persen oleh pemerintahan mayoritas dari daerah pemilihan dengan satu wakil. 

Artinya, 29 dari 98 anggota parlemen akan dipilih di daerah pemilihan mandat tunggal, pertama kali sejak 2004.

Sementara 69 akan dipilih dari daftar partai di bawah model perwakilan proporsional dari satu daerah pemilihan nasional.

Pemilihan maslikhat kabupaten dan kota juga akan diadakan dengan menggunakan sistem pemilihan campuran, dengan rasio 50/50, sementara maslikhat tingkat bawah akan dipilih sepenuhnya di bawah kekuasaan mayoritas.

Selain itu, kuota 30 persen untuk perempuan, pemuda, dan orang dengan kebutuhan khusus telah ditetapkan di tingkat legislatif. Hal ini untuk memastikan keterwakilan yang lebih luas di parlemen bagi semua kelompok.

Dalam pemilu kali ini, opsi “menolak semua” juga disediakan, yang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan ketidaksetujuan untuk seluruh kandidat.

Untuk mewujudkan pemilu yang bebas, terbuka, dan adil seperti yang disebutkan sebelumnya, peran pemantau pemilu tentu menjadi sangat penting.

Kazbek mengatakan bahwa mereka mengharapkan misi pengawasan pemilu terbesar dari Kantor Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) untuk Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) dan Commonwealth of Independent States, selain dari mengundang 10 organisasi internasional dan puluhan pemantau dari luar negeri.

Selain tentang pemilu, saat ini Kazakhstan berkomitmen, pengadilan akan memastikan bahwa undang-undang negara sejalan dengan konstitusi dan akan melindungi hak-hak dasar warga negara Kazakhstan, ucap Kazbek.

Mematahkan ketidakyakinan negara lain atas pulihnya Kazakhstan, negara ini umumkan bahwa mereka telah bangkit dan siap untuk membangun kembali hubungan internasional yang lebih kuat dan bermanfaat.

“Akan menjadi mitra kerja sama yang lebih kuat dan lebih berkomitmen untuk komunitas internasional,” ucap Kazbek.

“Kazakhstan yang stabil dan berkembang tidak hanya bermanfaat bagi warga negara kita sendiri, tetapi juga bagi seluruh kawasan dan sekitarnya,” tambahnya.

Menutup, Kazakhstan percaya bahwa reformasi politik mereka, yang didukung oleh pemilu yang kompetitif, akan menjadi fondasi yang menjamin stabilitas dan ke depannya akan membangun masa depan negara.

Kazakhstan merupakan negara terbesar di Asia Tengah yang beribu kota di Astana. Sebelumnya, negara berpenduduk 18.985.000 jiwa menurut data sensus 2022 itu berganti-ganti ibu kota, dari Nur-Sultan, Aqmola, hingga Tselinograd yang berada di tengah utara negara tersebut.

Negara pecahan Uni Soviet tersebut memiliki luas wilayah 2,725 kilometer persegi. Kazakhstan berbatasan dengan Rusia di barat laut dan utara, Cina di timur; Kirgistan, Uzbekistan, dan Laut Aral di selatan; serta Laut Kaspia di barat daya.

Dikutip dari au.edu, wilayah Kazak dihuni oleh suku-suku nomaden sebelum dikuasai Kekaisaran Rusia pada abad ke-19. Setelah revolusi Rusia pada 1917 dan pembentukan Uni Soviet, perang saudara meletus di wilayah tersebut dengan berbagai upaya untuk menyatukan orang-orang di wilayah tersebut. Akhirnya, Republik Sosialis Soviet Kazakh dibentuk pada 1936.

Setelah Uni Soviet goyah, negara itu mendeklarasikan kemerdekaannya pada 16 Desember 1991. Selain itu, masih banyak hal menarik lainnya dari negara berjuluk 'tanah perawan' lantaran banyak wilayah yang belum tersentuh sama sekali itu. Berikut enam fakta menarik Kazakhstan yang dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Rabu, 19 Oktober 2022.

1. Sistem Pemerintahan

Kazakhstan adalah republik kesatuan dengan legislatif bikameral yang terdiri dari Senat dan Majelis (Mazhilis). Kedua kamar berwenang untuk mengubah konstitusi, menyetujui anggaran, meratifikasi perjanjian, dan menyatakan perang di mana setiap kamar juga memiliki kekuasaan eksklusif.

Baca selengkapnya di sini...