Respons Rencana Damai Perang Rusia-Ukraina Ala Prabowo, Penasihat Zelensky: Mirip Proposal Moskow

Liputan6.com, Kyiv - Proposal perdamaian dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kembali mendapat kritikan dari pihak Ukraina. Penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, menyindir bahwa rencana Prabowo itu "amazing".

Rasa takjub itu karena proposal Prabowo dianggap sangat mirip dengan proposal damai Rusia yang telah ditolak Ukraina. Pihak Ukraina selalu menolak dengan tegas proposal gencatan senjata jika mereka harus kehilangan wilayah mereka yang dianeksasi Rusia. 

Secara panjang lebar via Twitter, Podolyak membongkar kemiripan proposal Menhan Prabowo dengan proposal Rusia.

"Ini amazing plan (rencana luar biasa)," ujar Mykhailo Podolyak, "sejujurnya terlihat bagaikan kembaran dari proposal Rusia... tentang menyerah. #Ukraina harus segera menghentikan resistensi, berhenti menembaki 'penjajah Rusia yang bersahabat,' mundur 15 km dan duduk malu-malu sampai #Russia, bersama dengan 'penjaga perdamaian,' menggelar referendum palsu 2.0 untuk mengunci haknya untuk membunuh dengan impunitas dengan moncong machine gun di wilayah jajahan."

Podolyak berkata bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri perang adalah supaya Rusia angkat kaki dari Ukraina. 

"Agar perang benar-benar berakhir dan dunia kembali kepada ketertiban, hukum internasional, keadilan, maka perlu bagi Rusia untuk mundur dari wilayah berdaulat Ukraina. Segera," tegas Podolyak.

Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, mendukung respons dari pakar Hubungan Internasional (HI) dari Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra terkait solusi perdamaian perang Rusia-Ukraina ala Prabowo. 

"Absolutely yes," tulisnya di akun Twitter @VHamianin.

Pakar Hubungan Internasional (HI) dari Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra sebelumnya mengatakan di Twitter, "seruan gencatan senjata harusnya ditekankan dulu pada Rusia agar menghentikan serangan dan menarik mundur pasukannya. Dan perlu ada jaminan keamanan dari negara-negara lain. Setelah itu, baru bisa ada komitmen lanjutan perundingan dalam bentuk apapun.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan lima saran untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Saran itu, Prabowo Subianto sampaikan dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat 2 Juni 2023.

"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan," ujar Prabowo. 

Dia berharap agar Dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian. Dia mengusulkan beberapa garis besar saran resolusi konflik.

Menurut dia, kelima saran tersebut adalah pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, kata dia, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Dia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan langkah-langkah ini telah terbukti efektif dalam sejarah. Contohnya di Korea. "Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea," ujarnya.

"Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik," tegasnya.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta Prabowo untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.

"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," sebut Meutya.

Ketua DPP Partai Golkar ini pun menyebut Resolusi PBB telah dikeluarkan dan Indonesia menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina.

"Indonesia mendukung Resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia" kata Meutya.

"Sebagai negara yang menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral, serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia," pungkasnya.