Polisi Korea Utara Jadi Target Serangan Warga, Skandal Paksa Mengaku Salah Hingga Memalak

Liputan6.com, Pyongyang - Warga Korea Utara dilaporkan melampiaskan kemarahan mereka ke polisi. Mereka kesal karena masalah korupsi atau seseorang yang dipaksa mengakui kesalahan.

Hal itu diungkap oleh seorang pegawai pemerintah kepada Radio Free Asia. Protes dilaporkan banyak terjadi pada Juli hingga Desember 2022. Informasi tersebut dilaporkan masuk ke kategori rahasia di Korea Utara.

"Antara Juli dan Desember tahun lalu, lusinan insiden masyarakat protes melawan tirani kepolisian, atau bahkan balas dendam dengan memukuli mereka, terjadi di sini di Provinsi Ryanggang," ujar pegawai yang merahasiakan identitasnya, dikutip Radio Free Asia, Senin (5/6/2023).

Dokumen itu memberikan detail beberapa serangan kekerasan kepada petugas kepolisian.

Ada warga di Paegam County yang mengajak anak laki-lakinya untuk menyerang seorang polisi di pinggir jalan dan melukai kepala polisi tersebut.

"Itu disebutkan sebagai balas dendam ke aparat itu karena menghina istri (si penyerang) di tempat kerja dengan cara menyuruh wanita itu mengakui bahwa ia bertanggung jawab atas sebuah kehilangan di tempat kerja," ucap pegawai itu.

Polisi Dituduh Melakukan Bullying

Warga lain dari Provinsi Ryanggang berkata masyarakat melihat polisi sebagai tukang bully. Polisi dinilai bertindak seperti tiran dengan alasan menegakkan hukum. Ada juga kasus polisi memalak warga.

Terkadang, keributan terjadi antara pedagang dan polisi di pasar. Para perempuan yang ke pasar pun ikut membela para pedagang ketimbang polisi.

"Melihat seorang perempuan lemah mengkonfrontasi polisi secara langsung ketika sedang bertugas merupakan hal yang tidak bisa dibayangkan saat di masa lalu," ujar warga tersebut.

Mengingat sulitnya kondisi ekonomi Korea Utara, para polisi turut terdampak sehingga meminta suap. Warga Korut dulu memberikan toleransi kepada polisi, namun warga mulai kesal sejak kondisi ekonomi mulai tambah parah saat pandemi COVID-19.

Pada insiden di Kota Hyesan, seorang aparat dilaporkan menyetop kendaraan dan meminta uang bensin serta uang tunai ketika si pengemudi tidak membawa dokumen.

Insiden itu disebut berakhir nahas, sebab pengemudinya mengamuk, menabrak motor polisi, dan menghajar polisinya.

Pada kasus lain, ada seorang perempuan yang mendatangi rumah polisi yang menghukum suami dari perempuan itu. Sang suami disuruh kerja enam bulan di kamp pelatihan buruh.

Wanita itu berkata suaminya bukanlah pengangguran, tetapi sedang tidak kerja karena alasan keluarga. Wanita itu mengamuk karena merasa polisi memperlakukan suaminya seperti seorang gangster pengangguran.

Pemerintahan Kim Jong Un sebetulnya sudah berusaha agar masyarakat tidak menyerang aparat. Sejak Juni 2022, Korea Utara punya kebijakan untuk melindungi aparat dari kekerasan, namun tetap saja ada oknum-oknum masyarakat yang memilih melanggar untuk menyerang polisi.