Mantan Sekjen NATO: Sejumlah Negara Bersedia Kirim Pasukan ke Ukraina

Liputan6.com, Kyiv - Sekelompok negara NATO kemungkinan bersedia menempatkan pasukannya di Ukraina jika negara-negara anggota termasuk Amerika Serikat (AS) tidak memberikan jaminan keamanan yang nyata kepada Kyiv. Hal tersebut diungkapkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Anders Rasmussen.

Rasmussen, yang kini bertindak sebagai penasihat resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, telah berkeliling Eropa dan Washington untuk menakar situasi sebelum KTT NATO dimulai pada 11 Juli.

Seperti dilansir The Guardian, Kamis (8/6/2023), Rasmussen juga memperingatkan bahwa sejumlah negara akan mengawal isu keanggotaan Ukraina selama KTT NATO.

Pernyataan Rasmussen muncul setelah Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa isu jaminan keamanan akan menjadi agenda KTT NATO di Vilnius, namun dia menambahkan bahwa NATO hanya memberikan jaminan keamanan penuh kepada anggota tetap.

"Jika NATO tidak dapat menyepakati jalan yang terang ke depan bagi Ukraina, ada kemungkinan yang jelas bahwa beberapa negara secara individu dapat mengambil tindakan. Kita tahu bahwa Polandia sangat terlibat dalam memberikan bantuan nyata kepada Ukraina. Dan saya tidak akan mengecualikan kemungkinan bahwa Polandia akan terlibat lebih kuat dalam konteks ini secara nasional dan diikuti oleh negara-negara Baltik, termasuk kemungkinan pasukan di lapangan," tutur Rasmussen.

"Saya rasa Polandia akan dengan serius mempertimbangkan untuk masuk dan membentuk koalisi jika Ukraina tidak mendapatkan apapun di Vilnius. Kita tidak boleh meremehkan perasaan Polandia, Polandia merasa bahwa Eropa Barat sudah terlalu lama tidak mendengarkan peringatan mereka terkait mentalitas Rusia yang sebenarnya."

Menurut Rasmussen, adalah sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk mencari bantuan militer semacam itu.

Pernyataan Rasmussen juga disebut dapat diartikan sebagai ancaman terhadap persatuan NATO. Jerman sendiri dikabarkan tetap waspada untuk bertindak terlalu jauh karena mengkhawatirkan dapat memprovokasi Rusia.

Rasmussen lebih lanjut mengatakan bahwa sangat penting bagi Ukraina menerima jaminan keamanan tertulis, sebaiknya sebelum KTT berlangsung, namun di luar kerangka kerja NATO. Jaminan keamanan itu mencakup pembagian intelijen, pelatihan bersama Ukraina, peningkatan produksi amunisi, interoperabilitas NATO, dan pasokan senjata yang cukup untuk mencegah serangan lebih lanjut dari Rusia. Meski demikian, dia memperingatkan bahwa jaminan keamanan saja tidak akan cukup.

"Beberapa sekutu NATO mungkin mendukung jaminan keamanan untuk benar-benar menghindari diskusi nyata tentang aspirasi keanggotaan Ukraina. Mereka berharap dengan memberikan jaminan keamanan, mereka dapat terhindar dari pertanyaan tersebut. Saya tidak berpikir itu mungkin. Saya pikir masalah (bergabungnya Ukraina di) NATO akan diangkat pada KTT di Vilnius. Saya telah berbicara dengan beberapa pemimpin Eropa Timur dan ada sekelompok sekutu keras Eropa Timur-Tengah yang menginginkan setidaknya jalan yang jelas bagi Ukraina menuju keanggotaan NATO," tutur Rasmussen.

Dia mengatakan bahwa sejarah menunjukkan berbahaya meninggalkan Ukraina di "ruang tunggu" NATO tanpa batas waktu.

Jalan menuju keanggotaan itu, kata Rasmussen, harus mengecualikan pengaturan prasyarat seperti rencana aksi keanggotaan NATO, sesuatu yang tidak perlu diadopsi oleh Swedia maupun Finlandia sebagai bagian dari jalur keanggotaan mereka.

"Apa pun yang kurang dari itu akan mengecewakan Ukraina," katanya.

Dia menolak argumen bahwa Ukraina tidak dapat ditawari jalan menuju keanggotaan NATO sampai perang dengan Rusia berakhir, dengan mengatakan bahwa itu akan memberikan Putin hak veto.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk NATO Julianne Smith mengungkapkan, "Kami sedang melihat serangkaian opsi untuk memberi sinyal bahwa Ukraina semakin maju dalam hubungannya dengan NATO."