Palestina Bela Kebijakan China ke Muslim Uyghur di Xinjiang

Liputan6.com, Beijing - Presiden Palestina Mahmoud Abbas membela kebijakan pemerintahan Xi Jinping di Xinjiang. Padahal, kebijakan China di Uyghur kerap menuai kritikan internasional karena dianggap melanggar HAM kelompok minoritas Muslim Uyghur.

Sebelumnya, Presiden Palestina Yasser Arafat sebetulnya membela Uyghur. Pembelaan pemerintahan Abbas terhadap China dinilai pakar politik sebagai kebijakan yang pragmatis.

Berdasarkan laporan Radio Free Asia, Senin (19/6/2023), Presiden Abbas dan Presiden Xi Jinping memberikan deklarasi bersama bahwa "isu-isu terkait Xinjiang bukanlah isu HAM sama sekali".

Kedua negara sepakat bahwa isu Xinjiang lebih mengarah ke anti-terorisme kekerasan, deradikalisasi, dan anti-separatisme.

"Palestina secara tegas menolak ikut campur di urusan-urusan internal China di bawah preteks isu-isu terkait Xinjiang," tulis deklarasi presiden Palestina-China.

Selama ini, pemerintah China sering menggunakan narasi serupa, yakni kebijakan di Xinjiang adalah terkait separatisme, sehingga China menolak kritikan pelanggaran HAM.

Deklarasi tersebut juga mempertegas prinsip Satu China, bahwa pemerintahan Xi Jinping adalah "satu-satunya pemerintahan legal yang mewakili seluruh China".

Presiden Abbas berkunjung ke China selama empat hari untuk memperkuat hubungan kedua negara.

Pakar urusan Palestina dari Universitas Hacettepe di Turki, Erkin Ekren, menyebut Palestina sebetulnya memiliki alasan-alasan untuk mendukung Uyghur. Akan tetapi, pemerintahan Abbas sudah semakin ketergantungan dengan China.

Ekren berkata Abbas butuh pendanaan dan teknologi China, selain itu Ekren menilai Palestina butuh dukungan China di ranah internasional.

"Isu Uyghur tidak selaras dengan kepentingan-kepentingan Palestina," jelas Ekren.

"Keuntungan-keuntungan yang mereka bisa dapat dari China mengalahkan keuntungan-keuntungan mendukung Uyghur," ungkap Ekren. "Pada situasi seperti ini isu Uyghur, meski faktanya Uyghur adalah orang Muslim, bukanlah prioritas bagi mereka."

China kembali menegaskan dukungan kuatnya bagi rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasional mereka yang sah. Hal tersebut disuarakan Presiden Xi Jinping selama kunjungan tiga hari Presiden Mahmoud Abbas ke Beijing, yang dimulai pada Selasa (13/6/2023).

Seperti dilansir CGTN, Kamis (15/6), Xi Jinping mengumumkan proposal tiga poin untuk menyelesaikan isu Palestina, yaitu: 

1. Pendirian negara Palestina merdeka yang menikmati kedaulatan penuh berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya
2. Memenuhi kebutuhan ekonomi dan mata pencaharian Palestina
3. Menjaga pembicaraan damai ke arah yang benar

"Menghadapi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia dan perkembangan baru di Timur Tengah, China siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Palestina, serta bekerja untuk solusi yang komprehensif, adil, dan tahan lama," ungkap Presiden Xi Jinping.

Sementara itu, Presiden Abbas menyampaikan apresiasinya atas berbagai inisiatif China. Dia menegaskan bahwa Palestina percaya pada kebijaksanaan China dan posisi yang tidak memihak serta menantikan peran China yang lebih besar dalam mempromosikan rekonsiliasi intra-Palestina dan mencapai perdamaian di Timur Tengah.

Isu Palestina, tegas Xi Jinping, memengaruhi perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. Dalam sejumlah forum internasional, Xi Jinping menyerukan penyelesaian yang adil terhadap isu Palestina.

"Ketidakadilan historis yang dilakukan terhadap rakyat Palestina tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan tanpa batas waktu, hak dan kepentingan yang sah dari suatu bangsa tidak untuk diperdagangkan, serta tuntutan untuk mendirikan negara merdeka tidak boleh ditolak," ujar Xi Jinping saat pidato pada KTT Arab-China pertama pada Desember 2022.

China disebut telah melakukan upaya untuk mencegah isu Palestina terpinggirkan. Pasca bentrokan antara Palestina dan Israel pada tahun 2021, China yang memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan (DK) PBB, mendorong DK PBB untuk mengadakan lima pertemuan mengenai masalah Palestina.

Selain itu, China juga mengusulkan tiga rute untuk mengimplementasikan "solusi dua negara" dan mengadakan seminar bagi para aktivis perdamaian dari Palestina dan Israel. Sejauh ini, lima utusan khusus China untuk Timur Tengah telah mengunjungi Palestina, Israel, Mesir, Yordania, dan negara-negara terkait lainnya di kawasan untuk menengahi konflik Palestina-Israel.

Dalam konteks hubungan bilateral, China dan Palestina pada Rabu (14/6), sepakat untuk membangun kemitraan strategis.

"Ini akan menjadi tonggak penting dalam hubungan China-Palestina yang dibangun di atas pencapaian masa lalu dan menandai masa depan yang lebih cerah," ujar Xi Jinping.

Kunjungan resmi ke China kali ini menandai yang kelima oleh Abbas dan Xi Jinping pun mengundangnya kembali. Menggarisbawahi bahwa presiden Palestina adalah kepala negara Arab pertama yang dijamu oleh China tahun ini, Xi Jinping mengatakan bahwa kunjungan tersebut berbicara banyak tentang kekuatan hubungan China-Palestina.

Tahun ini menandai peringatan 35 tahun pembentukan hubungan diplomatik China dan Palestina. Xi Jinping kembali mengingatkan bahwa China adalah salah satu negara pertama yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Negara Palestina.

Kedua negara saling memanggil satu sama lain sebagai teman baik dan mitra. Xi Jinping dan Abbas berjanji untuk memajukan persahabatan dan kerja sama bilateral di semua bidang.

Hubungan China-Palestina dilaporkan mempertahankan momentum pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, China dan Palestina meluncurkan putaran pertama negosiasi zona perdagangan bebas. Desember lalu, kedua belah pihak menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama Belt and Road Initiative (BRI).

Menurut Kementerian Luar Negeri China, perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD 158 juta tahun lalu, dengan peningkatan year-on-year sebesar 23,2 persen.

Dalam pertemuan teranyarnya dengan Abbas, Xi Jinping menyatakan pula bahwa China bersedia untuk terus memberikan bantuan kepada Palestina sesuai kemampuannya demi membantu meringankan isu kemanusiaan dan melakukan rekonstruksi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Palestina, China pada tahun 2016 mengumumkan bahwa mereka akan memberikan 50 juta yuan dalam bentuk hibah kepada Palestina. China sejauh ini telah membantu pembangunan lebih dari 40 proyek di Palestina, termasuk gedung Kementerian Luar Negeri Palestina.