Hunter Biden Sebut Dirinya Bersalah atas Dakwaan Pajak dan Pemilikan Senjata

Liputan6.com, Jakarta - Putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS dengan mengaku bersalah atas tiga dakwaan pajak federal dan pemilikan senjata api. Kesepakatan itu menetapkan dirinya tidak mungkin dipenjara.

Menurut pengajuan pengadilan pada Selasa (20/6), putra tertua presiden Biden, berusia 53 tahun itu telah lama bermasalah dengan kecanduan kokain dan transaksi bisnisnya di luar negeri.

"Kesepakatan itu memintanya untuk mengaku bersalah atas dua dakwaan, yaitu pelanggaran ringan pajak dan memungkinkan dia untuk menghindari tuntutan atas tuduhan kejahatan senjata jika ia mematuhi serangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh jaksa penuntut," kata sumber dari kantor berita AP.

Ia mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran pajak karena gagal membayar pajak tahun 2017 dan 2018 dengan tepat waktu, dan menyetujui masa percobaan, dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (21/6/2023).

Selain itu pengajuan pengadilan mengatakan, Departemen Kehakiman akan menuntut Biden, namun setuju untuk tidak menuntutnya terkait dengan pembelian pistol pada 2018 ketika ia menggunakan narkoba, meskipun ia mengaku di dokumen pembelian senjata, bahwa ia bebas narkoba.

Kesepakatan itu meminta Joe Biden untuk tetap bebas narkoba selama dua tahun dan setuju untuk tidak pernah lagi memiliki senjata api.

Putra presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden, yakni Hunter Biden, mengatakan bahwa dirinya sedang dalam penyelidikan terkait urusan pajaknya. 

Dikutip dari BBC News, Kamis (10/12/2020) penyelidikan itu sedang dilakukan oleh jaksa federal di Delaware.

Hunter Biden menyatakan bahwa ia menangani kasus tersebut "dengan sangat serius" tetapi meyakini sebuah "tinjauan objektif" akan menunjukkan bahwa dirinya telah menangani urusan pajaknya "secara legal dan tepat".

Sementara itu, tim transisi Biden-Harris dalam tanggapannya mengatakan bahwa presiden terpilih AS tersebut "sangat bangga dengan putranya".

Pernyataan dari tim transisi Biden-Harris juga menyampaikan Hunter telah "berjuang melalui tantangan yang sulit, termasuk masalah pribadi yang menantang dalam beberapa bulan terakhir, untuk menjadi lebih kuat".

Hunter mengungkapnya bahwa ia telah mengetahui penyelidikan terkait pajak tersebut sejak 8 Desember 2020.

Namun, ia belum memberikan informasi lebih lanjut terkait penyelidikan itu.  

Hunter Biden (50), diketahui kerap menghadapi kritik dari Partai Republik selama kampanye pemilu AS 2020.

Kehadiran Hunter di dewan perusahaan energi Ukraina saat ayahnya, Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden mendapat sorotan selama persidangan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump pada awal 2020. 

Trump dituding menekan Ukraina untuk menyelidiki apa yang dilakukan Biden di negara tersebut, dan menggunakan bantuan militer sebagai fasilitas tawar-menawar.

Ia sempat menghadapi pemakzulan oleh DPR AS, di mana Partai Demokrat memiliki posisi mayoritas, tetapi kemudian disetujui oleh Senat yang didominasi Partai Republik.

Penyelidikan atas urusan pajak Hunter dilakukan ketika presiden terpilih AS mengumpulkan Kabinetnya.

Menurut kantor berita Associated Press, jika kasus itu masih berlangsung ketika Joe Biden dilantik pada Januari 2021, jaksa agung yang dipilihnya mungkin akan mengawasi penyelidikan tersebut.