Pejuang Kemerdekaan Timor Leste Xanana Gusmao Dilantik Jadi Perdana Menteri, Dihadiri Menko Luhut

Liputan6.com, Dili - Pejuang kemerdekaan Timor Leste, Xanana Gusmao dilantik sebagai perdana menteri negara termuda di Asia tersebut, pada Sabtu 1 Juli 2023. Ia dilantik setelah partainya memenangkan pemilu parlemen pada bulan Mei 2023 lalu.

Kerumunan bersorak ketika mantan pemimpin gerilya Timor Leste itu melakukan perjalanan dengan iring-iringan mobil ke istana presiden di Dili, ibukota, di mana ia dan anggota kabinetnya dilantik oleh Presiden Jose Ramos-Horta sesama pejuang kemerdekaan selama pendudukan Indonesia, demikian seperti dikutip dari Associated Press (1/7/2023).

Kabinet Timor Leste yang baru terbentuk untuk periode kali ini merupakan koalisi antara Kongres Nasional Rekonstruksi Timor Leste (CNRT) pimpinan Gusmao, dan Partai Demokrat Timor Leste.

Xanana Gusmao (77) menjadi presiden pertama negara itu antara 2002 dan 2007, dan menjabat sebagai perdana menteri antara 2007 dan 2015.

Dalam pemilihan Mei 2023, partainya memenangkan 41 persen suara untuk merebut 31 dari 65 kursi di Parlemen Nasional. Perolehan itu hanya kurang dari 33 yang dibutuhkan untuk mayoritas langsung, dan Gusmao setuju untuk membentuk koalisi pemerintahan dengan Partai Demokrat, yang memenangkan enam kursi.

Hasil pemilu menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam dengan pemerintah sebelumnya, yang dipimpin oleh Front Revolusioner untuk Timor Timur Merdeka (Fretilin) --Timor Timur merujuk nama lama Timor Leste saat menjadi bagian dari Indonesia.

"Visi saya untuk rakyat adalah agar mereka menjadi lebih sejahtera, terdidik, berkualitas dan inovatif, untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan memprioritaskan sektor-sektor produktif sehingga kita dapat membangun ekonomi yang lebih baik," kata PM Timor Leste Xanana Gusmao dalam pidato pelantikannya, dikutip dari AFP.

Timor Leste memiliki populasi muda yang signifikan – 65 persen berusia di bawah 30 tahun, namun juga, di antara yang paling miskin di dunia.

Lebih dari dua dekade setelah menerima kemerdekaan formal pada tahun 2002, Timor Leste masih menghadapi kekurangan infrastruktur dasar termasuk pasokan listrik dan jalan beraspal di daerah pedesaan.

"Dia memiliki karisma dan pengalaman yang kaya sebagai seorang pemimpin," kata seorang penduduk Dili, Joao Agustino Sarmento, tentang Gusmao. "Tapi kami ingin melihatnya membuat perubahan yang lebih signifikan dengan pemerintahan barunya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang masih dihadapi negara kita."

Transisi Timor Leste menuju demokrasi menghadapi jalan berbatu, dengan para pemimpin berjuang melawan kemiskinan besar-besaran, pengangguran dan korupsi. Ekonomi bergantung pada pendapatan minyak lepas pantai yang kini semakin berkurang.

"Pemerintah akan memprioritaskan meninjau sistem peradilan serta pembangunan, mulai dari desa-desa, juga untuk membawa pipa Greater Sunrise ke Timor Leste," katanya.

Anggaran negara bekas koloni Portugis itu sangat bergantung pada pendapatan minyak, tetapi pendapatan dari proyek bahan bakar fosil yang ada diperkirakan akan segera mengering.

Pemerintah baru perlu memutuskan opsi untuk mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai proyek Greater Sunrise, yang bertujuan untuk memanfaatkan triliunan kaki kubik gas alam, dengan Australia atau China sebagai mitra potensial.

Pemerintahan Gusmao menghadapi perjuangan berat dalam mengatasi tantangan ekonomi karena hampir 42 persen dari perkiraan 1,5 juta orang di negara itu hidup di bawah garis kemiskinan. PBB memperkirakan untuk setiap 1.000 bayi yang lahir di negara itu, 42 meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka karena kekurangan gizi.

Gusmao berjanji untuk mengurangi kemiskinan melalui rencana pembangunan strategis pemerintahnya dan menegaskan kembali pentingnya rekonsiliasi dan persatuan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan.

"Saya berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan rakyat kepada saya dan untuk membawa kemakmuran bagi rakyat Timor Leste melalui program-program pemerintah," kata Gusmao pada upacara pelantikan.

Dia berjanji untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merancang program pembangunan mereka sendiri, termasuk untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Utusan Presiden Indonesia Joko Widodo, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan termasuk di antara mereka yang menghadiri peresmian.