India-ASEAN Jalin Kerja Sama Sistem Kesehatan Berkelanjutan Lewat Pengobatan Tradisional

Liputan6.com, New Delhi - Kementerian Ayush bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Misi India untuk ASEAN menyelenggarakan konferensi terkait obat-obatan tradisional di New Delhi pada Kamis (20/7).

Konferensi tersebut membahas upaya untuk mengkonsolidasikan sistem perawatan kesehatan yang berkelanjutan dan tangguh untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bagi India dan ASEAN.

Menteri Ayush, Sarbananda Sonowal mengatakan; "Senang menghadiri Konferensi Pengobatan Tradisional antara India dan Negara-negara ASEAN di hadapan Union MoS Shri @DrMunjparaBJP ji dan Sekretaris Jenderal ASEAN HE Dr Kao Kim Hourn di New Delhi."

Sebanyak 75 delegasi dari India dan ASEAN, termasuk dua negara ASEAN yang berpartisipasi secara virtual, menghadiri konferensi tersebut.

Dalam pidato kepresidenannya, Sarbananda Sonowal mengatakan bahwa konferensi pengobatan tradisional antara India dan negara-negara ASEAN guna menyediakan platform untuk membahas berbagai dimensi sistem pengobatan tradisional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain itu juga untuk menyusun strategi modalitas guna memajukan sistem pengobatan tradisional, dikutip dari laman The Print, Senin (24/7/2023).

Dalam konferensi tersebut, Sarbananda Sonowal mengatakan, "India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi percaya pada Prinsip Vasudhaiva Kutumbakam. Sistem Pengobatan Tradisional memiliki potensi besar untuk berperan besar dalam mencapai tujuan 'One Health' yang digagas India dalam forum G20."

Dia mengatakan, Perdana Menteri Narendra Modi pada KTT ASEAN India ke-12 di Myanmar pada tahun 2014 mengumumkan 'Act East Policy', memberikan momentum baru untuk kemitraan strategis.

Sonowal mencatat bahwa 'Act-East Policy' menekankan konektivitas, perdagangan hingga budaya.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn bergabung dalam konferensi tersebut melalui pesan video.

Dia menyebut soal sentimen praktik budaya dan pengobatan tradisional bersama antara India dan ASEAN. Kao Kim Hourn menyoroti tiga poin utama yang menunjukkan sinergi antara India dan ASEAN, di antaranya: kerja sama kesehatan masyarakat melalui pengobatan tradisional dan komplementer.

Konferensi dibagi menjadi beberapa sesi dengan para ahli pengobatan tradisional dari India dan ASEAN untuk berbagi tentang penelitian yang telah mereka lakukan dan inisiatif lain yang diambil dalam melindungi masyarakat dari COVID-19.

Sesi kedua konferensi tersebut membahas tentang berbagi pengetahuan tentang kerangka peraturan, langkah-langkah kontrol kualitas, dan integrasi obat tradisional ke dalam sistem perawatan kesehatan.

Selama konferensi, Munjpara Mahendrabhai Kalubhai berbicara tentang akar bersama antara India dan ASEAN dalam pengobatan tradisional.

Dia berkata, "India dan ASEAN memiliki sistem penyembuhan tradisional yang kaya dan memiliki kesamaan dalam hal pengobatan herbal, pendekatan holistik, dan praktik budaya seperti Ayurveda atau yang didasarkan pada Ayurveda."

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Indonesia berkomitmen untuk turut serta mengatasi tiga isu prioritas yang menjadi pembahasan dalam Presidensi G20 India.

"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan G20 untuk mengatasi tiga isu prioritas," kata Menaker saat memberikan pernyataan tentang Deklarasi dan Prioritas EWG pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 di Indore, India, Sabtu (22/7/2023).

Menaker pun berbagi perspektif dan pendekatan Indonesia terhadap tiga isu prioritas tersebut. Pertama, mengatasi kesenjangan keterampilan global.

Menaker menegaskan, Indonesia percaya bahwa mengatasi kesenjangan keterampilan global memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-stakeholder.

Menurutnya, berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berkualitas, termasuk magang sangat penting dalam menyelaraskan dengan kebutuhan industri, serta tidak kalah pentingnya mempromosikan pengakuan kualifikasi pemagangan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

"Berdasarkan pengalaman Indonesia, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, kewirausahaan, inovasi, dan pengakuan keterampilan sangat penting untuk menjembatani kesenjangan keterampilan dan memberdayakan individu di pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat. Pendekatan ini melibatkan masyarakat dan membutuhkan kerja sama dengan serikat pekerja," jelasnya.

Selain itu, Menaker juga mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, perusahaan, lembaga pemerintah, dan entitas lainnya, termasuk UKM untuk memfasilitasi magang berkualitas, penilaian keterampilan, dan peluang peningkatan karir yang menguntungkan pekerja dan beradaptasi dengan dinamika pasar tenaga kerja yang berubah.

Kedua, perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja gig dan dan ekonomi platform.

Menaker berpandangan, cakupan perlindungan sosial bagi pekerja gig dan ekonomi platform ini semakin penting karena pertumbuhannya yang pesat dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Lantaran seiring perkembangan gig economy, penting untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi munculnya bentuk dan skema baru untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan pekerja gig (pekerja tidak tetap berdasarkan proyek atau dengan jangka waktu tertentu).

"Oleh karena itu, kita harus menetapkan kerangka kerja yang memperjelas status kepegawaian mereka, mengutamakan K3, menjamin perlakuan yang adil, dan menyediakan akses ke perlindungan sosial dan manfaatnya," kata Manaker.

Lebih lanjut Menaker mengatakan, dalam konteks Indonesia, pemerintah telah bekerja sama dengan perusahaan platform, dan perwakilan pekerja untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi hak dan kesejahteraan pekerja gig.

Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan tenaga kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan langkah yang patut diacungi jempol untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja tersebut.

Ketiga, memastikan pembiayaan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Menaker menyatakan, Indonesia percaya bahwa program perlindungan sosial harus berkelanjutan secara finansial. Artinya, mereka harus didanai dengan cara yang tidak membebani anggaran pemerintah.

"Berdasarkan pengalaman Indonesia, kami mengeksplorasi sejumlah langkah, termasuk memperluas basis pendapatan, memperkuat sistem perpajakan, dan mengeksplorasi model pembiayaan yang inovatif. Kami juga percaya bahwa penting untuk memprioritaskan pengeluaran publik untuk perlindungan sosial, dan untuk terlibat dalam kerja sama dan bantuan internasional untuk meningkatkan sumber daya dan bantuan teknis," ungkapnya.

Oleh karena itu, Menaker Ida merekomendasikan untuk menyelaraskan dan menggabungkan prioritas ini dengan potensi hasil nyata yang dibahas dalam aliran keuangan G20 untuk memastikan penerapannya yang efektif.