Dino Patti Djalal Sarankan Badan Perlindungan Migran Turut Mengurus Jutaan Diaspora Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal mengusulkan agar ada lembaga negara yang mengurus jutaan diaspora Indonesia di luar negeri. Pasalnya, ada begitu banyak diaspora potensial dan ada pula diaspora yang pulang ke Indonesia, tetapi kurang mendapat perhatian.

Usulan itu dibahas Dino Patti Djalal dalam ada Kongres Diaspora Indonesia yang digelar di Senayan City, Jakarta, Sabtu (12/8/2023). 

"Sekarang ini semangat diaspora sudah besar, tapi apa lembaga di Indonesia yang menangani enam sampai delapan juta diaspora Indonesia yang begitu banyak talenta padat modal, padat teknologi, padat network, padat ilmu, padat idealisme," ujar Dino Patti Djalal. "Siapa yang ngurus mereka?"

Dino Patti Djalal yang juga merupakan Chairman Board of Trustee Indonesian Diaspora Network (IDN) Global menjelaskan bahwa ada pejabat diplomatik kementerian luar negeri yang fokus ke isu diaspora, namun Dino berkata mengurus diaspora butuh suatu badan pemerintah.

Badan seperti BNP2TKI dinilai cocok untuk ikut mengurus diaspora yang memiliki beragam profesi.

"Usulan kita, termasuk saya sendiri, enggak usah bikin kementerian baru. BNP2TKI diadaptasi aja," jelas Dino. BNP2TKI kini sudah berubah nama sebagai BP2MI.

Akan tetapi, Dino berkata usulan dari pihaknya tidak pernah ditanggapi meski telah lama diusulkan.

"Sudah delapan tahun kita mengusulkan ini, tidak pernah ditanggapi," ujarnya. 

Kehadiran lembaga yang mengurus diaspora pun dinilai penting, salah satunya untuk menyambungkan potensi diaspora tersebut kepada kebutuhan dalam negeri. 

Dino juga berkata kadang ada diaspora yang diminta pulang ke Indonesia, tetapi setelahnya tidak tahu harus bagaimana lagi, padahal diminta pulang.

"Orang Indonesia yang diminta pulang kampung, dan ternyata pulang kampung, they don't know who to call. Siapa yang ngurus? Mereka bilang katanya disuruh pulang kampung, ini gimana nih? Siapa connector kita? Siapa yang bisa tahu skill saya, siapa, dan matchmaking?" kata Dino.

Saat tengah membahas usul soal lembaga untuk mengurus diaspora, Dino Patti Djalal turut mengungkapkan rasa kecewanya karena Menlu RI Retno Marsudi tidak hadir di Kongres Diaspora Indonesia. 

Ia menyorot ada diaspora yang terbang dari New Zealand, Sydney, Tokyo, bahkan ada yang 24 jam dari Philadelphia. Tetapi Menlu Retno tidak datang meski lokasinya dekat dari lokasi Kongres Diaspora Indonesia.

"Menlu tinggal 10 menit dari sini. She is not here. And she is in Jakarta. Something's not right. Right? Diaspora tentu urusan siapa? Urusan Kementerian Luar Negeri," ujar Dino Patti Djalal.

Dino berkata ia memilih untuk berbicara secara terbuka setelah pengalamannya terkena COVID-19 yang membuatnya hampir meninggal. Ia pun kini lebih suka bicara kebenaran apa adanya.

"I say thing as it is. But that's the reality. We need to fix this," ujar Dino Patti Djalal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pulang Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Jokowi meminta mereka untuk berkarya dan tak lupa dengan tanah air.

"Pulang, setelah selesai studi, berkaryalah. Ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri dan yang paling penting saya titip, pulang, pulang, pulang," kata Jokowi saat menghadiri Puncak Acara LPDP Festival Tahun 2023, Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (3/8).

Jokowi mengakui, gaji di Indonesia memang lebih rendah dari negara lain. Tetapi, dia tetap berharap para penerima beasiswa dari pemerintah pulang Indonesia.

"Meskipun gaji di sini lebih rendah sedikit, tetap pulang. Meskipun fasilitas enak di negara lain, tetap pulang," ujarnya.

Kepala negara mengatakan, Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran visi ke depan yang lebih.

"Karena negara kita saat ini sangat membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran yang memiliki visi ke depan yang lebih baik dan kita memang kurang SDM yang seperti itu," tutur Jokowi.

Sebanyak 137 alumni beasiswa LPDP belum kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri.

Hal itu dikatakan Direktur LPDP Dwi Larso saat ditemui usai menghadiri Seminar Beasiswa LPDP: Indonesia Maju 2045, di Jakarta, Kamis (27/7).

Dwi menjelaskan, sejak LPDP berdiri 11 tahun lalu tercatat 413 alumni beasiswa LPDP yang belum kembali ke tanah air. Ia menyebut, pihak LPDP pun telah menindak para alumni tersebut.

"Saya perlu luruskan, angka yang sering muncul 413. 413 itu alumni yang dilaporkan tidak kembali sejak LPDP berdiri, jadi sudah 11 tahun. Nah 413 itu dikumpulkan dan diproses semua dipanggil dan dicek," jelas Dwi.

Adapun setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh LPDP, mayoritas alumni yang belum pulang tersebut dikarenakan sakit, menunggu istrinya melahirkan, hingga ada yang melakukan riset tambahan sehingga membutuhkan waktu lebih lama di luar negeri.

Menurutnya, hal itu diperbolehkan asal semua alumni tersebut sudah memperoleh izin dari pihak LPDP.

"Ada yang bilang pak maaf pak saya lagi sakit dirawat di rumah sakit, mohon izin 1 bulan lagi, ada juga yang menunggu istrinya mau melahirkan, ada juga tambahan riset ternyata sudah dapat izin, seluruhnya di proses," ujarnya.

Saat ini jumlah alumni yang masih betah di luar negeri tersisa 137 orang lagi. Pihak LPDP pun kembali melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Alhasil terdapat 6 orang yang diberi sanksi ganti rugi. Mereka diminta untuk mengganti semua dana beasiswa yang dipakainya.

"Sekarang yang ada ditangan kita 137 yang terus kita tanyakan dari semuanya. Ada 6 orang (Alumni LPDP) yang kita beri hukuman ganti rugi. 6 orang itu 5 diantaranya sudah lunas kewajibannya mengembalikan dananya, dan 1 masih mencicil. Ganti ruginya sebesar dana yang dikeluarkan," pungkasnya.