Wamenlu Pahala Berharap ASEAN Indo-Pacific Forum Bisa Hasilkan Kebijakan Nyata Bagi Kawasan Indo-Pasifik

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury mengungkap sejumlah aspek-aspek penting dari ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 yang merupakan acara flagship dari pagelaran ASEAN Summit 2023. Forum ini akan menjadi tempat bertemunya para pemimpin politik dan bisnis dari negara-negara ASEAN serta para mitra. 

AIPF nanti akan digelar pada 5-6 September 2023 di Hotel Mulia, Jakarta.

Pahala Mansury ingin forum tersebut bisa menjadi platform tempat menghasilkan kebijakan-kebijakan nyata yang berdampak ke kawasan Indo-Pasifik. Ia tidak ingin forum ini hanya menjadi tempat berdiskusi saja, melainkan ada deliverables atau projects nyata.

"Melalui AIPF ini kita menekankan bahwa ASEAN betul-betul mengedepankan agenda yang konkrit yang juga betul-betul memberikan manfaat ke seluruh masyarakat," ujar Pahala Mansury dalam konferensi pers virtual bersama Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Jumat (18/8/2023).

"Kita menekankan pentingnya kata-kata "we" kita semua sebagai kesatuan region untuk bisa memberikan manfaat yang konkrit juga. Nah, ini yang kita harapkan bahwa manfaat konkret dari AIPF ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ASEAN dan dunia khususnya Indo-Pasifik," lanjutnya. 

Pahala juga berkata tidak ingin ada negara yang ditinggalkan dalam pertumbuhan ASEAN, dan bahwa AIPF ini bertujuan agar adanya kolaborasi antar negara, antar kawasan, serta antara swasta dan pemerintah.

Selain itu, AIPF diharapkan bisa menjadi ajang memperkuat kolaborasi dan meredakan rivalitas. 

"Jangan malahan kita menajamkan perbedaan yang ada tetapi ingin menemukan persamaan yang ada bahwa semua pihak ini tentunya ingin memiliki kepentingan bagaimana kawasan Indo-Pasifik adalah kawasan yang damai, kawasan yang kolaboratif, dan kawasan yang betul-betul menjadi pusat pertumbuhan dunia," ujar Wamenlu Pahala Mansury.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi mengatur sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta selama KTT ASEAN.

Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43.

"SE ini perlu kami keluarkan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (18/8/2023).

Pada Surat Edaran tersebut, ASN DKI Jakarta didorong melaksanaan hybrid working atau kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau WFO dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau WFH.

Adapun hari dan jam kerja yang diberlakukan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. Surat Edaran ini berlaku mulai 28 Agustus 2023 sampai 7 September 2023.

Surat edaran tersebut mengimbau agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai ASN selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN.

Adapun ketentuan pembagian WFH paling banyak 50 persen dan presentasi WFO sama dengan atau lebih dari 50 persen untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan.

Sementara itu, kantor pemerintahan yang berhubungan langsung dengan layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, logistik, penanganan bencana, dan lainnya diberlakukan WFO 100 persen.

"Saya meminta PPK agar memastikan Pegawai ASN bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal bagi yang melaksanakan tugas di rumah (WFH)," kata Anas.

Lebih lanjut, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan agar penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pertama instansi terkait tetap memantau dan mengawasi pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. Kedua, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi.

Ketiga, membuka media komunikasi online (daring) sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan. Terakhir, memastikan output dari pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Terkait sekolah, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan pembelajaran jarak jauh hanya akan diberlakukan untuk sekolah yang berada di dekat dengan lokasi dihelatnya KTT ASEAN.

Menurut dia, PJJ hanya berlaku saat KTT ASEAN berlangsung pada 4-7 September 2023. "Untuk PJJ, hanya saat KTT ASEAN berlangsung," kata Sigit dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (18/8/2023).

Adapun venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Oleh sebab itu, sekolah yang berada di daerah Thamrin, Sudirman, Tanah Abang, Kuningan, hingga Menteng bakal diberlakukan PJJ.

"Namun, untuk sekolah yang jauh dari venue KTT ASEAN, seperti di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, tetap beraktivitas normal dengan masuk 100 persen," ucap Sigit.

Masih terkait isu ekonomi ASEAN, kerjasama serta kemitraan sektor teknologi finansial pada rangkaian roadshow kepemimpinan Indonesia pada ASEAN-Business Advisory Council (BAC) 2023 mendapatkan dukungan dari penyelenggara peer-to-peer lending (P2P) AdaKami bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Delegasi ASEAN-BAC berada di Beijing dan Shanghai pada 25-27 Juli 2023 yang lalu dengan salah satu tujuan dari kunjungan ini adalah untuk meningkatkan arus masuk investasi ke negara-negara di kawasan ASEAN. 

Kunjungan ke Shanghai dilaksanakan pada tanggal 26 Juli dimana salah satu perusahaan yang dikunjungi adalah Finvolution Group untuk membahas kerja sama keuangan digital. 

Finvolution Group merupakan salah satu pemegang saham dari PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami), pertemuan ini juga dihadiri oleh AFPI. Dalam kunjungan kali ini ASEAN-BAC turut mengundang perwakilan Finvolution untuk hadir dalam acara puncak ASEAN yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. 

Dengan tema  ASEAN Centrality: Innovating to Greater Inclusivity, Indonesia siap memimpin Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council (ASEAN-BAC) 2023, sebuah forum bisnis yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, penguatan kolaborasi, serta peningkatan peluang bisnis secara lebih masif.