Klarifikasi Jepang Soal Pembuangan Limbah Nuklir di Laut pada 24 Agustus 2023

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jepang mendapat penentangan dari negara-negara tetangganya soal pembuangan limbah nuklir Fukushima. Rencananya, ada kegiatan pembuangan pada Kamis 24 Agustus 2023. 

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) mendapat tugas untuk melakukan pembuangan ini. Pihak Jepang juga merasa ada pihak-pihak yang menyebar disinformasi terkait masalah limbah ini.

Limbah nuklir tersebut berasal dari pembangkit tenaga nuklir di Fukushima yang terkena dampa gempa Tohoku 2011. Pemerintah Republik Rakyat China terutama sangat vokal dalam menentang pembuangan limbah tersebut. 

Pihak Jepang menegaskan bahwa pembuangan air itu dijamin aman serta diawasi oleh badan energi atom internasional (IAEA). Air limbah nuklir tersebut merupakan air yang telah melalui proses Advanced Liquid Processing System (ALPS)

"Jepang akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan pembuangan ke laut bahkan setelah dimulai, dan tidak akan membuat apapun yang bisa secara buruk berdampak kepada kesehatan atau lingkungan," tulis keterangan resmi dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, dikutip Rabu (23/8/2023). 

"Setelah dimulainya pembuangan ke laut, Jepang akan lanjut melaksanakan tiga tipe monitoring (monitoring air yang diproses di tanki, monitoring secara real-time, dan monitoring area laut) dengan cara berlapis dengan keterlibatan IAEA," lanjut pernyataan itu. 

Pemerintah Jepang juga berjanji akan langsung menyetop pembuangan jika ada efek negatif seperti ketika standar radioaktif melebihi level standar. 

Pemerintah Jepang juga menegaskan bahwa IAEA memberikan restu untuk melakukan pembuangan ini. Jepang juga berjanji akan terbuka dalam memberikan informasi untuk melawan disinformasi.

"Kami akan terus menyediakan informasi dengan seksama dan mengambil langkah-langkah berdasarkan bukti ilmiah dengan cara yang sangat transparan, termasuk melawan upaya-upaya menyebar disinformasi demi memastikan pemahaman yang benar di Jepang dan luar negeri," tegas pihak Jepang.

China menilai skeptis keamanan rencana Jepang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pada Juli bahwa Jepang telah menunjukkan keegoisan dan arogansi, dan belum sepenuhnya berkonsultasi dengan masyarakat internasional tentang pelepasan limbah nuklir Fukushima. 

China telah melarang impor makanan laut dari 10 prefektur di Jepang, termasuk Fukushima dan Tokyo. Impor makanan laut dari prefektur lain diperbolehkan, namun harus lulus uji radioaktivitas dan memiliki bukti bahwa produk tersebut diproduksi di luar 10 prefektur yang dilarang.

Aktivis Korea Selatan juga memprotes rencana Jepang. Di lain sisi, pemerintah Korea Selatan telah menyimpulkan dari studinya sendiri bahwa pelepasan limbah nuklir Fukushima memenuhi standar internasional dan Seoul menyatakan menghormati penilaian IAEA.

Jepang menjelaskan bahwa limbah nuklir akan disaring untuk menghilangkan sebagian besar unsur radioaktif kecuali tritium, isotop hidrogen yang sulit dipisahkan dari air. Limbah yang diolah akan diencerkan jauh di bawah tingkat tritium yang disetujui secara internasional sebelum dilepaskan ke Samudra Pasifik.

Limbah cair tersebut telah digunakan untuk mendinginkan batang-batang bahan bakar PLTN Fukushima setelah meleleh akibat kecelakaan yang dipicu tsunami tahun 2011.

Pada Juli lalu, perdebatan terjadi antara Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa dan Direktur Kantor Komisi Luar Negeri Partai Komunis China (PKC) Wang Yi. Sumber perdebatan adalah keputusan Jepang membuat limbah nuklir Fukushima ke laut.

Limbah nuklir tersebut adalah dampak dari gempa besar Gempa Besar Jepang Timur atau gempa Tohoku pada 2011 lalu. Gempa itu merusak fasilitas nuklir Jepang di Fukushima. 

Keputusan Jepang ini menuai protes dari China, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan. China bahkan menyebut Jepang egois.

Perdebatan pun sampai ke forum ASEAN Plus Three di Jakarta, Kamis (13/7). Menurut sumber dari Kementerian Luar Negeri Jepang, diplomat top China Wang Yi mempertanyakan keputusan Jepang tersebut.

Menlu Jepang berargumen bahwa pembuangan itu sudah sesuai kajian ilmiah. Rafael Grossi selaku pemimpin IAEA (International Atomic Energy Agency) juga sudah ke Jepang.

"Baru-baru ini, Direktur Jenderal IAEA Grossi datang ke Jepang dan mereka memberikan laporan resmi IAEA tentang pelepasan air ini. Dan merespons komentar Direktur Wang Yi, Menteri Hayashi menegaskan bahwa Jepang hanya akan membuang air tersebut berdasarkan standar internasional, dengan kerja sama penuh dengan IAEA, dan dengan cara transparan. Dan kita tidak akan pernah membahayakan orang-orang dan lingkungan di Jepang, dekat Jepang, dan negara-negara tetangga," ujar sumber tersebut. 

Pihak Korea Selatan juga hadir sebagai bagian ASEAN Plus Three, diwakili oleh Menlu Park Jin. Namun, sumber Kemlu Jepang berkata ia tidak ikut mengomentari isu tersebut. 

Sumber Kemlu Jepang itu mengatakan bahwa hubungan Jepang dan Korea Selatan saat ini sedang hangat, sehingga kerja sama keduanya ikut membaik.