Soal Pemilu di Wilayah Ukraina, Dubes Lyudmila: Kami Tak Bisa Khianati Orang yang Ingin Gabung Rusia

Liputan6.com, Jakarta - Pihak berwenang Rusia telah melakukan pemilihan umum (pemilu) untuk badan legislatifnya di Krimea dan sejumlah wilayah Ukraina yang didudukinya termasuk Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson.

Pemungutan suara tersebut berlangsung pada 8-10 September 2023. 

Dilansir VOA News, Rabu (4/10/2023), para menteri luar negeri G7 dan Uni Eropa mengutuk "pemilu palsu" tersebut dan mengatakan bahwa itu hanya untuk melegitimasi kekuasaan Moskow di wilayah-wilayah yang direbut dengan paksa.

Kendati demikian, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva justru mengatakan bahwa warga di wilayah tersebut merasa senang dalam pemilu ini.

"Bagaimana Rusia bisa mengkhianati orang-orang yang telah menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari negara kita? Mereka tidak ingin menjadi bagian darinya (Ukraina),” pungkas Lyudmila dalam pernyataan pers di kediamannya, Rabu. 

"Mereka senang dengan pemilihan ini. Mereka tidak mau kembali lagi," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan oleh jurnalis RBTH Fauzan al-Rasyid. Ia menjadi satu-satunya Warga Negara Indonesia (WNI) yang diundang lembaga Rusia untuk mengamati jalannya pemilu tersebut. 

"Kebanyakan orang yang saya wawancarai, mereka merasa lebih seperti warga Rusia dibanding Ukraina. Menurut pendapat saya, jadi itu lah yang mereka inginkan," ujarnya dalam kesempatan yang sama. 

Warga setempat, sebut Fauzan, juga mengaku bahwa selama beberapa tahun terakhir mereka merasa tidak ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina dalam menyelesaikan konflik ini.

"Jadi, ketika mereka ada kesempatan mendapat bantuan dari Rusia, mereka sangat senang," katanya lagi.

Para menteri luar negeri G7 secaa tegas mengatakan pemilihan umum ini merupakan pelanggaran lebih lanjut terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina.

"Rusia tidak memiliki dasar yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu di wilayah Ukraina," bunyi pernyataan G7 tersebut. 

"Rusia telah menyiksa, menahan secara sewenang-wenang, dan mendeportasi secara paksa para pembangkang untuk menanamkan rasa takut dan menekan budaya Ukraina," demikian petikan pernyataan G7.

Bagi negara-negara G7, pemilu ini hanya akan memperkuat cengkeraman tangan besi Moskow. 

Namun, Kremlin mengklaim jajak pendapat yang positif dan hasil pemilu yang telak adalah bukti bahwa Partai Rusia Bersatu melayani kepentingan publik.