PM Israel Benjamin Netanyahu Tolak Izinkan BBM Masuk Gaza

Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pengiriman BBM ke Jalur Gaza. Militer Israel menyebut masih ada BBM tersedia di Gaza.

"Netanyahu belum menyetujui masuknya BBM ke Gaza," tulis pernyataan militer Israel, dikutip Middle East Monitor, Jumat (3/11/2023).

Pada Kamis kemarin, Kepala Staff Tentara Israel Herzi Halevi berkata Israel bakal mengizinan BBM masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir apabila rumah sakit di Gaza memang sudah kehabisan bahan bakar.

Akan tetapi, Halevi menyebut masih ada BBM di Gaza. Jika BBM di rumah sakit memang sudah habis, Halevi berjanji BBM akan dikirim.

"Selama sepekan, mereka memberi tahu kita bahwa BBM di rumah sakit-rumah sakit akan habis, dan itu belum habis. Kita akan lihat saat harinya tiba. BBM akan ditransfer dengan pengawasan ke rumah sakit-rumah sakit. Dan kami akan melakukan segalanya untuk memastikan bahwa itu tidak sampai ke infrastuktur Hamas dan tidak akan melayani tujuan-tujuan perangnya," ujar Halevi.

Ia berkata Israel memeriksa situasi di Jalur Gaza setiap hari.

Meski Israel mengklaim BBM belum habis, pemberitaan internasional menyorot bahwa kondisi rumah sakit di Gaza sudah kritis karena kekurangan listrik.

Generator di rumah sakit Indonesia yang berlokasi di Jalur Gaza juga dilaporkan telah mati.

Pada 1 November kemarin, Medecins Sans Frontieres (Dokter Tanpa Perbatasan) berkata masih ada sekitar 20 ribu orang di Gaza yang butuh bantuan medis.

Lembaga HAM seperti Amnesty berkata bahwa blokade yang dilakukan Israel merupakan hal ilegal dan tidak berperikemanusiaan. Namun, Israel tetap cuek.

Warga Palestina di Gaza yang jadi korban tewas perang Israel-Hamas dilaporkan telah mencapai 9.000 lebih. Tindakan Israel dianggap telah mencapai batas ekstrem, bahkan mencapai tahap genosida terhadap rakyat Palestina.

Berkaca dari kondisi tersebut, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun mempertanyakan peran hukum HAM Internasional dalam menghentikan serangan Israel di Gaza.

"Israel terus-menerus menyerang rakyat kami di Gaza, yang ingin saya pertanyakan, di manakah hukum HAM internasional? Di manakah hak asasi manusia di negara-negara yang terus-menerus bicara mengenai hak asasi manusia?" ujar Dubes Al-Shun dalam aksi solidaritas untuk warga Palestina di Kedubes Palestina, yang diadakan oleh Foreign Policy of Community Indonesia (FPCI), Kamis (2/11/2023) malam.

Dubes Al-Shun mengkritik kinerja majelis PBB yang tidak melakukan tanggung jawabnya, meskipun serangan yang dilancarkan Israel telah menewaskan ribuan orang di Jalur Gaza.

"Sudah lebih dari ribuan orang yang mati syahid atas serangan ini dan kebanyakan dari mereka terdiri dari anak-anak yang tak berdosa dan juga wanita. Tetapi apa yang terjadi? Dunia terus-menerus diam saja bahkan majelis PBB tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya," tutur Dubes Al-Shun.

Rakyat Palestina memiliki hak untuk membela diri dan untuk merdeka, seperti yang ditekankan oleh Dubes Al-Shun, "Kami rakyat Palestina memiliki hak untuk membela diri dan hak untuk merdeka, Israel tidak punya hak untuk melakukan agresi militer tersebut kepada rakyat kami."

Sementara itu, Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, menyoroti hilangnya rasa kemanusiaan dalam konflik di Gaza.

"How did we lose our sense of humanity? Where is the humanity in this conflict?" tutur Dino.

Dino mengecam serangan Israel yang telah yang merugikan dan menewaskan warga sipil.

"Seakan-akan kalau gedung dibom, gedungnya runtuh Israel bilang mereka dapat 12 Hamas tapi 700 rakyat sipil tewas seakan-akan itu sudah biasa, tidak perlu ditangisi, suatu hal yang wajar. Korban sipil dalam perang tidak dapat diterima," ujar Dino.

Selanjutnya, Dino menekankan bahwa konflik yang sedang terjadi adalah persoalan politik, bukan agama. Ia menyatakan bahwa solusi damai adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik yang telah berlangsung lama ini.

"PBB sudah mengeluarkan suatu resolusi yaitu harus ada gencatan senjata segera, dan agar blokade ini segera diakhiri. FPCI mendorong dan mendukung resolusi PBB ini dan kita berharap negara-negara di dunia tapi terutama Israel dapat mendengar suara masyarakat dunia ini dan mematuhinya," jelas Dino.

Dino Patti Djalal juga menyorot urgensi dari gencatan senjata dalam konflik yang melanda Jalur Gaza. Menurutnya, gencatan senjata merupakan hal dapat menjadi solusi untuk jangka pendek.

"Yang jelas untuk jangka pendek, gencatan senjata harus dilaksanakan, karena yang mengakibatkan sepuluh ribu orang lebih tewas akibat serangan bertubi-tubi, collective punishment yang dilakukan oleh Israel," ujar Dino.

Namun sayangnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menolak wacana gencatan senjata. PM Israel berkomitmen untuk melanjutkan perang di Gaza dengan cara yang dianggap membabi buta.

Menurut Dino, jika serangan di Gaza terus berlanjut, maka kerusakan akan semakin besar, dengan lebih banyak nyawa yang akan menjadi korban.

"Kalau ini terus dilakukan maka akibatnya sudah dapat ditebak yaitu semakin banyak gunung-gunung yang akan hancur, rakyat sipil akan banyak menjadi korban, termasuk lansia, wanita, dan anak-anak, jadi kunci utamanya adalah gencatan senjata," jelas Dino.

Dino juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Dewan Keamanan PBB, terutama karena adanya veto dari negara-negara yang mendukung Israel.

"DK PBB sudah bisa dikatakan lumpuh karena adanya veto dari negara yang tidak menyetujui dan jelas mendukung Israel, jadi yang diserukan oleh resolusi majelis umum PBB adalah seruan moral yang berisi nurani dari mayoritas masyarakat dunia, termasuk Indonesia," ungkap Dino.