Tokoh Masyarakat Sebut Dampak Ekonomi di Kalimantan Timur Terasa Sejak Ada IKN

Liputan6.com, Dubai - Tokoh masyarakat sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut bahwa dampak ekonomi sangat terasa di kawasan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Negara di Nusantara.

"Ini ada dampaknya. Tidak pernah dalam sejarah Kaltim ini bisa pertumbuhannya bagus. Dan investasi pemerintah meningkat itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro," kata Isran Noor saat dijumpai awak media di Dubai, Senin (4/12/2023).

"Sekarang hotel di Kaltim penuh, kursi pesawat sulit didapat Ke Samarinda hingga Balikpapan, itu dampak yang dirasakan.

Meski begitu, Isran Noor mengakui ada dampak negatif dan positif dari pembangunan IKN.

"Positifnya, kebijakan Presiden Jokowi sekarang ini tidak lagi Jawa Sentris. Jangan wilayah Barat yang banyak dibangun. Itu dampak positifnya. Itu untuk pemerataan keadilan pembangunan," kata Isran Noor.

"Negatifnya orang mengatakan masalah lingkungan. Iya, tapi dampaknya sudah diantisipasi. Misalnya kita ingin membangun sebuah gedung saja pasti ada rumput pohon yang terbunuh. Tapi kita antisipasi dengan menangin dengan melakukan revitalisasi dengan membangun kawasan hutan dulu."

"Dulunya hutan alam. Kini jadi hutan tanaman industri. Jadi soal-soal itu jangan pesimis."

IKN yang dipilih Presiden Joko Widodo meliputi sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Senada dengan Isran Noor, pihak pemerintah di Kalimantan Timur menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi berkah bagi Kalimantan Timur dan provinsi tetangga di tanah Borneo.

"Ini merupakan berkah bagi Kalimantan Timur dan provinsi-provinsi lain di Kalimantan," ucap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam program live on air Gubernur Menyapa, Kamis (9/11/2023).

Dikutip dari laman kaltimprov.go.id, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjelaskan IKN akan mampu memicu daerah-daerah sekitar Kaltim dan Kalimantan, terutama kabupaten dan kota yang bersentuhan langsung (buffer zone).

"Perhatian besar kepada IKN, juga harus diimbangi bagaimana tanggung jawab dan kewajiban pusat bersama Kaltim didukung kabupaten dan kotanya, agar daerah-daerah penyangga tumbuh dan berkembang seiring tumbuh dengan berkembangnya IKN," harap Akmal. 

Meski diakuinya, secara administrasi antara IKN dengan Kaltim terpisah, tetapi secara ekonomi tetap akan menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan. 

Karenanya Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun meminta kolaborasi pusat dan daerah harus semakin intensif dalam berbagai bidang, sehingga tidak terjadi disparitas antara IKN dan Kaltim. 

"Kita bukan competitor. Kita harus berkolaborasi. Sebab ini kebijakan strategis yang wajib didukung dan pusat pasti berkomitmen melakukannya," ungkapnya.

Dialog melalui udara ini juga memberi kesempatan bagi warga Kaltim yang ingin berkomunikasi dan bertanya langsung kepada Pj Gubernur Akmal Malik.

Acara juga menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPRD Mahakam Ulu Tiopilus Hanye via zoom dan Ketua Masata Kaltim Eko Satriya. 

Selain mengupas berbagai persoalan IKN, dialog juga membahas upaya dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), potensi pariwisata dan kegiatan UMKM, serta potensi lainnya.