Pilpres Taiwan: Kongres AS Siapkan RUU untuk Danai Pemerintah hingga Maret

Liputan6.com, Washington, DC - Para pemimpin Kongres Amerika Serikat (AS) tengah mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) anggaran sementara atau stopgap untuk menjaga agar kegiatan pemerintahan federal tetap berjalan hingga Maret dan menghindari penutupan sebagian pada minggu depan.

Tindakan sementara ini akan berlaku hingga 1 Maret untuk beberapa lembaga federal yang dananya akan habis pada Jumat (12/1) dan memperpanjang sisa operasi pemerintah hingga 8 Maret.

Mengutip VOA Indonesia, Minggu (14/1), hal itu diungkapkan oleh seseorang yang mengetahui situasi tersebut dan tidak bersedia disebutkan namanya untuk membahas isu. Sejumlah media juga memberitakan perjanjian untuk menjaga keterbukaan pemerintah AS.

RUU anggaran belanja sementara, yang dirilis pada Minggu (14/1), akan diajukan pada saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Mike Johnson, dari Partai Republik, ditekan oleh sayap kanan garis keras dalam beberapa hari terakhir untuk membatalkan kesepakatan belanja bipartisan baru-baru ini dengan para anggota senat dari Partai Demokrat.

RUU tersebut memerlukan dukungan Partai Demokrat agar dapat disahkan oleh DPR yang jumlah anggotanya selisih tipis.

Johnson bersikeras pada Jumat (12/1) bahwa dia tetap berpegang pada kesepakatan yang dibuatnya dengan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, dari Partai Demokrat, meskipun ada tekanan dari beberapa kelompok konservatif untuk melakukan renegosiasi.

Di sisi lain, kelompok moderat di Partai Republik telah mendesak Johnson untuk tetap pada pendiriannya.

Namun, dalam ujian besar pertamanya sebagai pemimpin baru, Johnson belum menunjukkan bagaimana ia akan memadamkan penolakan dari sayap kanan yang menggulingkan pendahulunya.

"Perjanjian utama kami masih berlaku," kata Johnson, Jumat (12/1), mengacu pada perjanjian anggaran yang dicapai pada 7 Januari.

Perjanjian tersebut menetapkan pengeluaran sebesar USD 1,66 triliun untuk tahun fiskal berikutnya, yang mana USD 886 miliar dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pertahanan.

Anggota sayap kanan telah mengkritik kesepakatan tersebut, termasuk beberapa dari mereka yang membantu menggulingkan mantan ketua DPR Kevin McCarthy dari jabatannya tahun lalu usai mencapai kesepakatan anggaran dengan Partai Demokrat dan Presiden Joe Biden.

Beberapa pihak telah menyampaikan ancaman mosi untuk menggulingkan Johnson karena kesepakatan tersebut, bahkan belum sampai tiga bulan setelah dia terpilih.

Kelompok sayap kanan garis keras juga mendesak agar kebijakan imigrasi baru dimasukkan, yang menurut mereka akan menghentikan lonjakan arus migran di perbatasan AS-Meksiko.

Johnson bertemu dengan sekitar puluhan anggota DPR dari Partai Republik pada minggu lalu. Kebanyakan dari mereka berhaluan tengah yang mendesaknya untuk tidak menarik kembali janjinya dan tetap berpegang pada kesepakatan tersebut. Kelompok sentris meyakinkan Johnson bahwa mereka akan mendukungnya.