Kandidat Pemilu Pakistan Ditembak Mati di Pasar, Kekerasan Meningkat Jelang Pemungutan Suara

Liputan6.com, Khyber Pakhtunkhwa - Seorang kandidat pemilu Pakistan ditembak mati saat berkampanye pada Rabu 31 Januari 2023, ketika kekerasan meningkat seminggu sebelum pemilu dibuka.

Menurut polisi setempat, seperti dikutipdari laporan CNN, Kamis (1/2/2024), kandidat independen Rehan Zeb Khan, yang berafiliasi dengan partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan, ditembak dalam "pembunuhan yang ditargetkan" ketika orang-orang bersenjata melepaskan tembakan ke mobilnya di sebuah pasar di Bajaur, Pprovinsi Khyber Pakhtunkhwa, Tiga orang lainnya dilaporkan terluka.

Kelompok Islamic State Khorasan (Negara Islam Khorasan) atau ISIS-K, kemudian mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Ini adalah pembunuhan kedua terhadap seorang kandidat dalam beberapa pekan terakhir setelah Malik Kaleem Ullah, seorang kandidat independen untuk Majelis Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, ditembak mati pada 10 Januari saat pergi dari rumah ke rumah, menurut Reuters.

Penembakan pada hari Rabu (31/1) ini adalah yang terbaru dari serangkaian serangan di negara Asia Selatan yang menargetkan kandidat politik dan partai menjelang pemilihan umum pada 8 Februari.

Selain itu, juga pada hari Rabu (31/1), kediaman dan kantor beberapa kandidat dari Partai Rakyat Pakistan dan kantor pemilihan Liga Muslim Pakistan diserang di Provinsi Balochistan, melukai sedikitnya 15 orang, menurut pelaksana Menteri Dalam Negeri dan Urusan Suku Balochistan Zubair Jamali.

Setidaknya satu serangan diklaim dilakukan oleh Baloch Liberation Army (Tentara Pembebasan Baloch), sebuah kelompok militan separatis.

Sehari sebelumnya, empat orang tewas dan lima lainnya luka-luka dalam ledakan saat kampanye PTI di Kota Sibi di Balochistan, menurut PTI. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Menanggapi kekerasan tersebut, Pakistan’s Election Commission (ECP) atau Komisi Pemilihan Umum Pakistan mengadakan pertemuan darurat para pejabat keamanan pada hari Kamis (1/2) untuk membahas situasi hukum dan ketertiban yang memburuk di kedua provinsi tersebut.

Sebelumnya pada hari Rabu (31/1), militer Pakistan juga mengadakan konferensi tahunan di mana mereka membahas kemungkinan pengerahan tentara negara tersebut untuk membantu komisi pemilihan umum selama pemilihan umum minggu depan, menurut pernyataan pemerintah.

“Tidak seorang pun boleh melakukan kekerasan atas nama aktivitas politik dan menyabotase pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil,” kata pernyataan pemerintah Pakistan.

Komisi pemilu Pakistan telah menyatakan bahwa 8 Februari 2023 adalah hari pemilu dan hari libur umum bagi 240 juta penduduk negara tersebut.

Pembunuhan pada hari Kamis ini menyusul minggu yang penuh gejolak dalam politik Pakistan di mana mantan Perdana Menteri Khan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena korupsi, hukuman kedua yang dijatuhkan kepadanya dalam beberapa hari.

Khan dan anggota partai PTI telah menjadi sasaran tindakan keras yang meluas setelah dia digulingkan dari jabatannya melalui mosi tidak percaya pada bulan April 2022. Beberapa di antaranya mengatakan mereka diintimidasi hingga bungkam, dan yang lainnya ditangkap atas berbagai tuduhan atau dilarang meninggalkan negara tersebut.

Sebelumnya, Mantan pemimpin Pakistan Imran Khan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena membocorkan rahasia negara, kata partai politiknya Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dalam sebuah pernyataan pada Selasa 30 Januari 2024.

Laporan CNN menyebut sidang tersebut berlangsung pada hari Selasa (30/1) di pengadilan tertutup berdasarkan Undang-Undang Rahasia Resmi di Penjara Adiala Rawalpindi, tempat Imran Khan dan mantan Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi sudah dipenjara karena tuduhan korupsi.

Imran Khan dan mantan Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi masing-masing telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus yang disebut sham case tanpa akses ke media atau publik dalam cypher case (Kasus Cypher), kata PTI, seraya menambahkan bahwa tim hukum mereka "akan menantang keputusan tersebut di pengadilan yang lebih tinggi” karena mereka berharap hukumannya ditangguhkan.

Hukuman tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian perjuangan hukum yang dihadapi Imran Khan dan dilakukan menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 8 Februari – sebuah pemungutan suara yang tidak dapat ditentang oleh mantan pemimpin yang digulingkan tersebut karena hukuman sebelumnya.

Hukuman pada hari Selasa (30/1) yang dikenal sebagai cypher case (Kasus Cypher) terjadi setelah Imran Khan dituduh membocorkan kabel diplomatik terenkripsi yang ditulis oleh seorang diplomat Pakistan pada Maret 2022, berdasarkan pertemuan dengan seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Imran Khan mengklaim dokumen itu membuktikan bahwa pemecatannya dalam mosi tidak percaya di parlemen pada tahun 2022 adalah konspirasi untuk menggulingkannya dari kekuasaan.