Rusia Kritik Macron Usai Lontarkan Rencana Pengiriman Pasukan ke Ukraina

Liputan6.com, Moskow - Kepala Intelijen Luar Negeri Rusia Sergei Naryshkin mengkritik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang kemungkinan akan mengirim pasukan Eropa bertempur melawan pasukan Rusia.

Ia menyebut keputusan tersebut berisiko dan tak bertanggung jawab.

"Ini menunjukkan ketidakbertanggungjawaban politis para pemimpin Eropa saat ini. Dalam hal ini presiden Prancis,” kata Naryshkin kepada televisi pemerintah dalam pernyataannya pada Selasa (5/3/2024).

"Pernyataan Macron sangat berbahaya."

"Sangat menyedihkan melihat hal ini. Menyedihkan untuk diamati dan sedih untuk memahami bahwa kemampuan bernegosiasi para elite di Eropa dan Atlantik Utara saat ini berada pada tingkat yang sangat rendah," katanya.

"Mereka semakin jarang menunjukkan akal sehat."

Sebelumnya pada Februari 2024, Emmanuel Macron menyatakan bahwa tidak ada rencana pengiriman pasukan Eropa untuk bertempur di Ukraina. Namun di sisi lain, ia seakan memberi sinyal kemungkinan tersebut.

"Tapi tidak menutup kemungkinan apapun," kata Macron.

Invasi Rusia ke Ukraina menciptakan krisis dalam hubungan Moskow dengan Barat sejak Krisis Rudal Kuba 1962. Putin telah memberi peringatan bahwa Barat bisa memantik perang nuklir jika mereka memutuskan untuk mengirim pasukan untuk bertempur di Ukraina, dikutip dari laman VOA Indonesia, Jumat (8/4).

Rusia dan AS mempunyai gudang senjata nuklir terbesar di dunia. Presiden Joe Biden memperingatkan bahwa konflik antara Rusia dan NATO dapat memicu Perang Dunia Ketiga.

Setelah invasi Rusia pada 2022, para pemimpin Barat mengatakan bahwa mereka akan membantu Ukraina mengalahkan pasukan Rusia di medan perang dan mengusir pasukan Negeri Beruang Merah.

Tetapi, Ukraina berhasil merebut kembali sebagian besar wilayahnya pada 2022.

Namun serangan balik Ukraina pada 2023 gagal menembus garis pertahanan Rusia dan pasukan Moskow terus maju ke wilayah Kyiv pada saat dukungan AS untuk Ukraina terjebak dalam perdebatan politik domestik.

Rusia menguasai kurang dari seperlima wilayah yang diakui secara internasional sebagai Ukraina.