Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

DK PBB Setujui Resolusi yang Menuntut Gencatan Senjata Segera di Jalur Gaza

Hal ini dimungkinkan dengan kebijakan AS yang abstain, alih-alih memveto draf resolusi DK PBB tersebut.

oleh Tim Global diperbarui 26 Mar 2024, 09:46 WIB

Diterbitkan 26 Mar 2024, 07:00 WIB

Warga Palestina berjalan melewati puing-puing rumah yang hancur di Khan Yunis, Jalur Gaza Selatan pada 6 Maret 2024. Kementerian Kesehatan Gaza juga mengungkap sebanyak 60 ribu wanita hamil di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dan dehidrasi akibat perang Israel. (Foto oleh AFP)

Liputan6.com, New York - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Senin (25/3/2024) menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, serta pembebasan seluruh sandera dengan segera dan tanpa syarat.

Amerika Serikat (AS) memutuskan abstain dari pemungutan suara terhadap resolusi DK tersebut.

Sementara itu, 14 negara anggota DK PBB lainnya memberi suara mendukung resolusi yang diusulkan 10 negara anggota tidak tetap dewan tersebut.

Pada berbagai kesempatan sebelumnya, AS menolak istilah "gencatan senjata" dalam perang di Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama hampir enam bulan. AS juga menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel, sekutu dekat AS, dalam upayanya membalas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang disebut Israel telah menewaskan 1.200 orang. Demikian seperti dilansir VOA Indonesia, Selasa (26/3).

Akan tetapi, di tengah meningkatnya tekanan global untuk gencatan senjata dalam perang yang telah menewaskan setidaknya 32.000 warga Palestina itu, AS abstain dari pemungutan suara pada hari Senin. Keputusan AS mengizinkan DK PBB menuntut gencatan senjata segera selama bulan suci Ramadan, yang akan berakhir dua minggu lagi.

Ancaman Netanyahu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Dok. AFP)

DK PBB juga menuntut pembebasan seluruh sandera dengan segera dan tanpa syarat. Israel mengatakan Hamas menculik 253 orang pada serangan 7 Oktober.

Resolusi DK PBB menekankan pula kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan, memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza, dan menegaskan kembali tuntutannya untuk mencabut semua hambatan atas penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar.

Sesaat sebelum pertemuan DK PBB dimulai, radio militer Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan membatalkan pengiriman delegasi Israel ke Washington apabila AS tidak memveto resolusi DK PBB tersebut.

AS sudah tiga kali memveto tiga draf resolusi DK PBB terkait perang di Jalur Gaza. AS juga telah dua kali menyatakan abstain, sehingga memungkinkan DK PBB mengadopsi sejumlah resolusi yang bertujuan meningkatkan bantuan ke Jalur Gaza dan menyerukan jeda pertempuran yang diperpanjang.

Adapun Rusia dan China memveto dua draf resolusi AS terkait konflik di Jalur Gaza pada Oktober dan Jumat (22/3) lalu.

Lanjutkan Membaca ↓