Wakil Sekjen PBB Puji Kontribusi Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia untuk Dunia Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Operasi Pasukan Perdamaian Jean-Pierre Francois Renaud Lacroix memuji pasukan penjaga perdamaian Indonesia atas dedikasi yang selama ini telah dilakukan untuk dunia.

Lacroix menyebut selama ini pasukan penjaga perdamaian PBB dari Indonesia memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas di sejumlah negara.

Ia memberi contoh di wilayah Afrika, tepatnya di Republik Demokratik Kongo. Pasukan penjaga perdamaian Indonesia melindungi warga sipil dari kekerasan dan sejumlah situasi, seperti konflik.

"Pasukan penjaga perdamaian Indonesia melindungi warga sipil dari kekerasan dan melindungi 1000-an orang setiap harinya," kata Lacroix dalam wawancara bersama Liputan6 SCTV pada Rabu (10/7/2024).

"Contoh lainnya, pasukan penjaga perdamaian Indonesia juga berkontribusi membangun jalan dan memberi dampak bagi masyarakat di Lebanon."

"Saat ini mereka sedang mengalami situasi yang sulit karena ada permusuhan antara Lebanon dan Israel."

Namun Lacroix meyakini bahwa tugas pasukan penjaga perdamaian tersebut memainkan peran penting karena mereka adalah satu-satunya penghubung antara kedua pihak yang berkonflik.

"Peran mereka adalah untuk mengurangi dampak kekerasan, juga membantu penduduk yang terkena dampak. Kerja mereka membuat perbedaan besar," kata Lacroix.

Dikutip dari laman Kemlu.go.id, kontribusi Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB dimulai pada tahun 1957, saat Indonesia mengirimkan 559 personel infantri sebagai bagian dari United Nations Emergency Force (UNEF) di Sinai.

Pengir​iman tersebut diikuti dengan kontribusi 1.074 personel infantri (1960) dan 3.457 personel infantri (1962), sebagai bagian dari United Nations Operation in the Congo (ONUC) di Republik Kongo.

Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai MPP PBB adalah sejumlah 3.544 personel (termasuk 94 personel perempuan), dan menempatkan Indonesia di urutan ke-7 dari 124 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC).

Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 8 (delapan) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur,Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan).

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Jumat (14/6) mengatakan, masyarakat sipil berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza.

Merespons hal tersebut, Lacroix mengatakan bahwa ada sejumlah syarat yang harus diterapkan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke suatu wilayah.

"Syarat nomor satu adalah harus ada kesepakatan antara para pihak karena ini adalah penjaga perdamaian," kata Lacroix.

"Jadi, penjagaan perdamaian ini harus didasarkan pada kesepakatan yang harus diterima oleh para pihak yang terkait."

Untuk syarat kedua, Lacroix menyebut keputusan untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian berdasarkan putusan dari Dewan Keamanan (DK PBB).

"Dan syarat kedua, yang sangat penting adalah bahwa setiap keputusan untuk mengerahkan operasi penjaga perdamaian dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi, bukan saya, bukan pula Sekretaris Jenderal PBB," kata Lacroix.

"Melainkan negara-negara anggota dalam Dewan Keamanan PBB."

Sementara, untuk syarat ketiga Lacroix menyebut mereka yang dikirim ke satu wilayah konflik harus diterima oleh masyarakat setempat.

"Saya pikir ada elemen ketiga yang sangat penting, yaitu pasukan penjaga perdamaian harus diterima oleh masyarakat setempat. Mereka harus diterima oleh penduduk setempat. Mereka harus dilihat sebagai agen perdamaian atau bukan sebagai semacam gerakan Occupy."

"Itulah sebabnya jumlah pasukan penjaga perdamaian sangat banyak dan pasukan penjaga perdamaian Indonesia sangat baik dalam hal itu. Mereka telah berhasil membangun hubungan kepercayaan yang sangat baik dengan masyarakat."

Lacroix juga menyoroti situasi di Gaza, Palestina. Menurutnya, prioritas PBB di Gaza saat ini adalah menghentikan permusuhan.

"Ini benar-benar prioritas karena orang-orang menderita dan itu harus dihentikan dan inilah yang terus diulang-ulang oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Harus ada dukungan terhadap hal tersebut," kata Lacroix.

"Prioritas lainnya adalah memastikan bahwa mereka akan memberikan lebih banyak bantuan kepada penduduk di Gaza dan PBB benar-benar berusaha sebaik mungkin. Rekan-rekan kita di badan-badan untuk PBB benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk mencapainya."

Tak hanya itu, Lacroix menyampaikan posisi PBB sejak dulu yaitu mendukung solusi dua negara untuk Israel dan Palestina. 

"Saya pikir upaya kolektif untuk menghentikan permusuhan, upaya kolektif untuk mendukung upaya menuju solusi politik yang langgeng berdasarkan solusi dua negara adalah posisi PBB," kata Lacroix.

"Saya percaya ini adalah posisi yang dianut oleh banyak negara anggota. Ini cara kami memandang masa depan. Sekarang, kami berharap  akan ada kemajuan karena situasinya benar-benar mengerikan saat ini. Risiko eskalasi di tingkat regional sangat penting. Oleh karena itu, penting untuk melakukan yang terbaik untuk menghentikan permusuhan."