Update Demonstrasi Anti-Kuota PNS Bangladesh: Internet Pulih tapi Medsos Diblokir

Jumlah korban tewas akibat demonstrasi yang diwarnai kerusuhan belum dikonfirmasi pemerintah Bangladesh.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 25 Jul 2024, 12:01 WIB
Diterbitkan 25 Jul 2024, 12:01 WIB
Militer Bangladesh Turun Tangan Atasi Kerusuhan
Personel militer terlihat berpatroli di ibukota dan daerah-daerah lain. (Munir UZ ZAMAN/AFP)

Liputan6.com, Dhaka - Situasi Bangladesh masih tegang saat orang-orang berduka atas kematian sejumlah pengunjuk rasa akibat bentrok dengan aparat keamanan dalam demonstrasi anti-kuota pegawai negeri sipil (PNS).

"Tidak ada demonstrasi signifikan selama tiga hari terakhir. Orang-orang Bangladesh di luar negeri melancarkan aksi untuk mendukung para mahasiswa," demikian penuturan Masum Billah, jurnalis yang berbasis di Dhaka kepada Liputan6.com pada Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, Masum mengatakan bahwa sejauh ini belum jelas berapa jumlah korban jiwa.

"Menurut harian Prothom Alo, setidaknya 201 orang tewas," tutur Masum.

Dia menyebutkan bahwa layanan internet sudah kembali aktif kemarin.

"Internet broadband secara bertahap pulih kemarin. Namun, sebagian besar situs media sosial (medsos), termasuk Facebook, yang sebagian besar orang Bangladesh gunakan diblokir," ujar Masum.

Sementara itu, perintah agar orang-orang tetap berdiam di rumah masih berlanjut.

"Namun, sejak kemarin terdapat jeda selama jam kerja," kata Masum.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Permintaan Menlu Bangladesh kepada Diplomat Asing

Stasiun TV Bangladesh setelah kerusuhan
Untuk mengendalikan situasi, Mahkamah Agung Bangladesh pada hari Minggu menghapuskan sebagian besar kuota pekerjaan. Hal ini membatalkan keputusan pemerintah sebelumnya. (Munir UZ ZAMAN / AFP)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Bangladesh Hasan Mahmud pada Rabu (24/7) mengumumkan bahwa kementeriannya telah secara resmi berkomunikasi dengan para diplomat asing dan mendesak mereka untuk tidak membuat pernyataan publik apa pun mengenai demonstrasi mahasiswa di negara tersebut.

Bangladesh mengalami gelombang protes disertai kekerasan yang dipicu oleh tuntutan mahasiswa untuk mereformasi kuota PNS. Pada Minggu (21/7), Mahkamah Agung pun memerintahkan pemangkasan kuota keluarga veteran untuk PNS menjadi 5 persen dari sebelumnya 30 persen.

Dengan demikian, sekarang 93 persen kuota pekerjaan PNS akan didasarkan pada prestasi, sementara 2 persen sisanya diperuntukkan bagi anggota etnis minoritas serta transgender dan penyandang disabilitas.

Ketika protes dan kekerasan meningkat, pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam dan pemadaman internet total sejak hari Jumat (19/7).

Menlu Mahmud sebelumnya mengaitkan pemadaman internet dengan "penjahat" yang merusak jalur broadband di berbagai lokasi, sehingga menyebabkan penyebaran informasi yang salah.

"Beberapa misi asing menyatakan keprihatinan atas situasi ini, kemungkinan besar dipicu oleh informasi yang salah. Mereka juga tidak menyadari skala vandalisme yang terjadi dengan kedok protes dalam beberapa hari terakhir," kata Mahmud seperti dikutip dari kantor berita Anadolu.

Pada hari yang sama, ditemani delegasi dari 49 misi luar negeri dan 23 duta besar di Bangladesh, Mahmud mengunjungi berbagai fasilitas pemerintah di Dhaka yang rusak akibat kerusuhan pekan lalu.

"Dalam konferensi pers yang diadakan di State Guest House Padma di ibu kota diplomat asing menyatakan dukungan mereka dan mengakui situasi ini sebagai masalah internal Bangladesh," ungkap Mahmud.

Merespons pertanyaan para diplomat terkait korban jiwa, Mahmud mengatakan, "Ada minat yang luas terhadap informasi ini. Kementerian dalam negeri saat ini sedang mengumpulkan rincian yang diperlukan."

Dalam kesempatan yang sama, Mahmud juga menjawab kekhawatiran mengenai rumor yang beredar di luar negeri, dengan mengatakan, "Narasi palsu sedang disebarkan terhadap bangsa kami di berbagai lokasi di luar negeri."

"Kami memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa koalisi anti-kemerdekaan BNP-Jamaat (partai oposisi), dengan dukungan dari diaspora Pakistan, berada di balik upaya ini," tambahnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya