AS Dorong Ukraina Selenggarakan Pemilu di Tengah Upaya Gencatan Senjata dengan Rusia

Liputan6.com, Washington DC - Amerika Serikat berupaya mendorong Ukraina untuk menggelar pemilu presiden dan parlemen yang tertunda akibat perang dengan Rusia.

Pemilu ini dipandang penting bagi stabilitas politik negara tersebut, terutama jika Kyiv dapat menyepakati gencatan senjata dalam beberapa bulan ke depan, kata Keith Kellogg, utusan Presiden AS Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, kepada Reuters.

Dalam wawancara dengan Reuters, Kellogg menegaskan bahwa demokrasi harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi perang.

"Sebagian besar negara demokrasi tetap menggelar pemilu di tengah perang. Saya rasa itu penting bagi mereka," ujar Kellogg, seperti dikutip dari laman VOA Indonesia, Senin (3/2/2025).

"Keindahan dari demokrasi yang kuat adalah adanya peluang bagi lebih dari satu kandidat untuk maju."

Pemerintahan Trump saat ini tengah merancang strategi untuk mengakhiri perang Ukraina dan Rusia dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya, jika Trump terpilih kembali.

Meskipun belum ada keputusan kebijakan yang ditetapkan, sumber menyebutkan bahwa salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mendorong Ukraina untuk menyelenggarakan pemilu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata awal dengan Rusia.

Belum jelas bagaimana Kyiv akan menanggapi usulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya menyatakan bahwa pemilu hanya bisa digelar jika pertempuran berakhir dan ada jaminan keamanan yang kuat untuk mencegah Rusia melanjutkan agresinya.

Seorang penasihat senior pemerintah Ukraina menyatakan bahwa hingga saat ini, pemerintahan Trump belum secara resmi meminta Ukraina untuk menggelar pemilu pada akhir tahun.

Masa jabatan Zelenskyy seharusnya berakhir pada 2024, namun darurat militer yang berlaku sejak invasi Rusia pada Februari 2022 telah membuat pemilu tertunda tanpa batas waktu.

Di sisi lain, Rusia telah menyatakan bahwa Zelenskyy kehilangan legitimasi tanpa mandat elektoral yang baru.

Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Zelenskyy tidak memiliki hak hukum untuk menandatangani perjanjian yang mengikat terkait kemungkinan kesepakatan damai.

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak berkomentar lebih jauh mengenai laporan yang menyebutkan AS sedang mempertimbangkan pemilu Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.